Jusuf Kalla: Krisis Politik dan Krisis Ekonomi Bisa Jatuhkan Pemerintahan

JAKARTA, investortrust.id – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengingatkan, krisis politik dan krisis ekonomi yang terjadi bersamaan berpotensi menjatuhkan rezim pemeritahan suatu negara.  

‘’Jadi kalau dua krisis terjadi bersamaan, politik dan ekonomi, atau satu krisis terjadi lebih dulu, lalu saling mempengaruhi maka jatuhlah pemerintahan,’’ papar Jusuf Kalla saat menjadi pembicara pada acara pembukaan Habibie Democracy Forum, yang digelar dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-24 The Habibie Centre di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Dikatakan, krisis politik dan ekonomi yang terjadi bersamaan pertanda demokrasi sedang tidak berjalan dengan baik, sehingga tujuan menuju kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai. Kondisi ini juga akan memicu krisis sosial yang berujung pada kemarahan rakyat kepada pemerintah. 

Indonesia punya rekam sejarah kejatuhan rezim yang dipicu oleh krisis politik dan ekonomi secara bersamaan, yaitu pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

Dikatakan JK, sapaan akrabnya, kejatuhan rezim Soekarno yang terjadi tahun 1966, di mulai dengan  krisis politik. Kala itu Soekarno menangkap musuh-musuh politiknya, memicu kemarahan banyak orang. 

Saat bersamaan muncul krisis ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), diikuti dengan kenaikan tarif angkutan umum. Inflasi tidak terbendung, membuat rakyat marah, mahasiswa turun ke jalan, sampai akhirnya Soekarno tumbang.

Kondisi serupa menumbangkan rezim Soeharto. Di mulai dengan krisis politik akibat kepemimpinan otoriter yang dilakukan Soeharto, termasuk menangkap para aktivis dan lawan-lawan politiknya.

Pada saat bersamaan, terjadi krisis moneter yang melanda kawasan Asia tahun 1998. Nilai tukar rupiah melambung tinggi dan harga pangan mahal, membuat aksi protes terjadi di mana-mana hingga akhirnya Soeharto menyerahkan kekuasaan.

Belajar dari rekam sejarah tadi, JK pun mengingatkan, kondisi yang terjadi pada pemerintahan Soekarno maupun Soeharto bisa terulang di pemerintah Joko Widodo. Apalagi sudah mulai terlihat indikasi terjadinya krisis politik dan krisis ekonomi.

Kekhawatiran JK sangat berdasar, karena saat ini ekonomi dunia tengah dilanda tekanan. Terjadi sejak merebaknya pandemi Covid-19, berlanjut ke perang Rusia – Ukraina hingga memanasnya kawasan Timur Tengah oleh pertikaian Hamas dan Israel. Ketidakpastian global tersebut mulai berdampak pada ekonomi Indonesia, sehingga potensi krisis ekonomi bukan hal mustahil.

Saat bersamaan kondisi politik Indonesia sedang memanas jelang pemilhan umum tahun 2024. Diperkeruh dengan persoalan dinasti politik yang terus menjadi diskursus masyarakat. Dikatakan JK, retorika pemerintah yang akan melaksanakan Pemilu dengan aman dan bebas, belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

‘’Orang mulai gelisah dengan masalah dinasti politik. Para tokoh sudah angkat suara, begitu pula dengan pers yang mulai bicara tentang pemerintahan yang dianggap menjauh dari demokrasi,’’ papar JK.

Agar kejatuhan pemerintahan tidak terjadi di tengah jalan, JK berharap pemimpin dapat menghormati kedaulatan rakyat, artinya kembali pada jalur demokrasi yang baik. Bukan menjadikan demokrasi sebagai tujuan, tetapi semata alat atau sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.