Kritik Makan Bergizi Gratis, JK Usul Anggaran Dialihkan Fokus ke Stunting Balita

JAKARTA, investortrust.id — Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK), mengungkap kekhawatirannya mengenai kondisi fiskal dan manajemen krisis ekonomi Indonesia saat ini. Pria yang akrab disapa JK itu mengingatkan bahwa negara sedang menghadapi ancaman defisit anggaran yang sangat serius akibat ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran yang tidak terkendali.

Mantan Wapres itu menilai akar masalah ekonomi nasional sebenarnya cukup sederhana, yakni pengeluaran yang jauh lebih besar daripada pendapatan.

"Defisit ini bisa makin besar kalau pengeluaran tidak direm. Terutama pengeluaran yang tidak produktif secara langsung, seperti makan bergizi gratis’. Anggaran makan gratis itu Rp300 triliun, itu proyek terbesar di Indonesia. Padahal anggaran pendidikan yang selama ini kita banggakan besar saja hanya sekitar Rp700-an triliun dan itu dibagi-bagi," ujar JK dalam Seminar Publik yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Jusuf Kalla memaparkan pendapatan pajak saat ini cenderung mendatar karena aktivitas ekonomi yang melambat. Sebaliknya, grafik pengeluaran negara terus melonjak tajam akibat terlalu banyak proyek belanja pemerintah.

Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa evaluasi, JK memproyeksikan defisit anggaran Indonesia bisa menyentuh angka Rp1.000 triliun. Dampaknya, pemerintah terpaksa harus menarik utang baru dalam jumlah besar, yang berujung pada pemangkasan anggaran krusial untuk daerah, sektor pendidikan, hingga jaminan kesehatan atau BPJS.

Saat ini, JK mengungkapkan total utang Indonesia sudah hampir menyentuh angka Rp10.000 triliun dengan rasio utang yang melonjak di atas 40%. Kondisi ini membuat ruang fiskal dalam APBN menjadi sangat sempit.

Baca Juga

Defisit APBN per Mei 2026 Capai Rp 180,4 Triliun, atau 0,7% dari PDB

"Kalau tenornya rata-rata 10 tahun, berarti tiap tahun kita harus cicil Rp1.000 triliun. Bunganya katakanlah 6%, berarti tiap tahun harus bayar bunga Rp600 triliun. Total Rp1.600 triliun hanya untuk bayar utang dan bunga. Padahal anggaran kita cuma Rp3.800-an triliun. Hampir setengah anggaran habis hanya untuk bayar utang," bebernya.

Sebagai solusi konkret untuk meredam krisis, JK menyarankan pemerintah mengambil langkah berani untuk memotong pengeluaran yang tidak mendesak. Salah satu yang ia soroti adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan.

"Saya setuju Makan Bergizi Gratis (MBG) dikurangi atau ditunda dulu. Subsidi BBM juga, alutsista juga. Terlalu banyak belanja senjata, sepertinya kita mau perang saja. Padahal pertanian kita tidak bisa naik lagi karena kurang perhatian," cetus JK.

Terkait program MBG, ia menyarankan agar alokasi anggarannya dipangkas secara ekstrem dan difokuskan hanya untuk penanganan tengkes (*stunting*) pada anak di bawah lima tahun (balita).

"Stunting itu sasarannya anak balita, bukan anak SMA. Kalau anak SMA sudah setinggi saya begini tidak bisa tinggi lagi," seloroh JK yang disambut tawa peserta seminar.

Selain memotong belanja, JK juga meminta pemerintah mengejar pendapatan negara secara agresif dengan menaikkan pajak dari sektor pengusaha yang selama ini melakukan manipulasi atau "menipu" pajak.

Defisit APBN per Mei 2026 Capai Rp180,4 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam kesempatan terpisah sebelumnya mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Mei 2026 mencapai Rp180,4 triliun atau 0,7% dari PDB.

Baca Juga

Di Hadapan S&P, Pemerintah Pastikan Defisit APBN Tetap di Bawah 3%

“Yang paling penting adalah defisitnya mengalami 0,7%. Lima bulan tahun ini 0,7% dari PDB,” kata Purbaya, saat paparan APBN KiTa, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Dari paparan, terjadi kenaikan pendapatan negara menjadi Rp1.185 triliun atau 19,1% secara tahunan. Pendapatan negara tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan pajak mencapai Rp958,2 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp123,8 triliun. Adapun PNBP mencapai Rp226,4 triliun.

“Kita lihat pendapatan tumbuh 19,1% yang paling menarik adalah pendapatan pajak naiknya 22,1% [secara tahunan] bea cukai 0,7% [secara tahunan] sudah positif dua bulan berturut-turut. PNBP naiknya 19,9% [secara tahunan]” ujar dia.

Purbaya juga melihat adanya kenaikan belanja negara. Belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun.

“Belanja tetap tumbuh 34,4%. Bagus artinya sesuai dengan target karena kita ingin mempercepat belanja,” kata dia.