BI: Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat Hadapi Geopolitik yang Tak Menentu

JAKARTA, invesortrust.id - Bank Indonesia (BI) menyebut kondisi fundamental dan ketahanan ekonomi Indonesia kuat dalam menghadapi gejolak geopolitik, termasuk perang di Teluk Persia. Salah satu indikatornya yaitu inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

“Demikian juga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga kita melihat pertumbuhan kredit dan faktor-faktor lain,” Gubernur BI, Perry Warjiyo, saat pengumuman Rapat Dewan Gubernur (BI) April 2026, yang digelar daring, Rabu (22/4/2026).

Perry menjelaskan bahwa defisit dari neraca transaksi berjalan pemerintah tergolong rendah. BI memperkirakan defisit transaksi berjalan 2026 dalam kisaran defisit 1,3% hingga 0,5% dari PDB.

Sementara itu, Perry mengatakan bahwa cadangan devisa Indonesia juga kuat. Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 mencapai US$ 148,2 miliar atau setara pembiayaan 6 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

“Kami bersama pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dengan Pak Menteri Keuangan bersinergi sangat-sangat erat. Kami terus berkomunikasi,” ujar dia.

Baca Juga

Bank Indonesia Kembali Pertahankan BI Rate 4,75% demi Stabilitas Rupiah dan Inflasi

Komunikasi tersebut diharapkan dapat memastikan stabilitas ekonomi tetap kuat dan pertumbuhan ekonomi tetap baik. Sinergi ini juga memperhitungkan dampak dari perang di Teluk Persia, termasuk harga minyak, menguatnya dolar AS dan imbal hasil US Treasury yang tinggi, termasuk juga aliran modal.

Selain itu, Perry juga mengapresiasi 8 Butir Transformasi Budaya Kerja yang diumumkan pemerintah. Kebijakan tersebut dianggap tetap dan dapat memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia.

“Dan juga defisit fiskal yang tetap dijaga rendah di bawah 3% dari PDB. Ini adalah langkah-langkah yang telah ditempuh dan kita harus terus mendukung langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah,” jelas dia.

Sementara itu, BI akan terus memperkuat bauran kebijakan baik di moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Sementara itu, kebijakan moneter lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap dampak global,” ujar dia.