Kronologi Konflik FFI vs PSSI, dari Subsidi Klub hingga Penunjukan Plt
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Konflik antara Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) semakin memanas. Perselisihan yang bermula dari persoalan kompetisi kini berkembang menjadi sengketa kepemimpinan organisasi.
Polemik memuncak setelah PSSI memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Keputusan itu tertuang dalam SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
Namun Michael menolak keputusan tersebut dan menyatakan kepengurusannya masih sah untuk menjalankan organisasi. FFI juga telah mengirimkan surat keberatan kepada PSSI dengan tembusan kepada FIFA dan AFC.
Awal Konflik pada September 2026
Ketegangan di internal FFI disebut mulai muncul pada September 2026. Saat itu, rencana Michael melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran sejumlah anggota karena ia berpotensi berhalangan menjalankan tugas sebagai ketua umum.
Keresahan itu kemudian berkembang menjadi persoalan pengelolaan kompetisi. Pada akhir Oktober 2026, sejumlah klub peserta Pro Futsal League (PFL) memprotes pembayaran subsidi dan hadiah kompetisi yang belum mereka terima.
Pada 3 November 2026, Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) menyatakan seluruh subsidi dan kontribusi untuk klub peserta PFL serta Women’s Pro Futsal League telah dilunasi. Namun, persoalan pembayaran itu tidak menghentikan ketegangan di internal federasi.
Pemecatan Sekjen dan Desakan KLB
Sehari setelah pengumuman pelunasan, Michael memberhentikan Sekretaris Jenderal FFI Budi Setiawan pada 4 November 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026.
Michael menyebut keputusan itu sebagai bagian dari penataan organisasi. Ia menegaskan, “Organisasi harus terus berkembang dan bergerak maju. Setiap keputusan kepemimpinan harus menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu,” kata Michael dalam keterangan resmi pekan lalu.
Namun, Budi menolak pemecatan tersebut karena menilai prosedurnya tidak sah. Ia beralasan surat keputusan pemberhentiannya tidak ditandatangani Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sebelumnya menunjuk dirinya sebagai Sekjen.
Perselisihan itu kemudian memicu gerakan penolakan terhadap kepemimpinan Michael. Sejumlah klub dan anggota asosiasi futsal provinsi (AFP) menyuarakan mosi tidak percaya serta mendesak penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB).
PSSI Tunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt
PSSI kemudian menerbitkan SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada 12 November 2026. Melalui keputusan tersebut, Vivin Cahyani ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum AFI/FFI.
Penunjukan itu langsung dipersoalkan oleh kepengurusan Michael. FFI menyatakan masa kepemimpinan Michael periode 2024-2028 masih memiliki dasar hukum melalui mandat KLB 3 Oktober 2024 dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.
Dalam surat keberatannya, FFI menguraikan lima hal yang dinilai menjadi cacat formil dan materiil dalam keputusan PSSI. Salah satunya, FFI menilai kewenangan memilih dan memberhentikan ketua umum berada di tangan kongres, bukan melalui penunjukan Plt oleh PSSI.
FFI lalu mempersoalkan prosedur pemberhentian yang dinilai tidak mencantumkan pelanggaran secara jelas dan mengabaikan hak membela diri. Selain itu, federasi mempertanyakan dasar hukum dalam SK PSSI serta pencabutan keputusan pengangkatan ketua umum yang disebut tidak mencantumkan nomor dan tanggal dokumen.
FFI turut meminta verifikasi atas jumlah dukungan permohonan KLB. Dalam keterangannya, FFI menyebut terdapat klaim 48 surat permohonan, sedangkan pernyataan Plt Ketua Umum pada 13 November 2026 menyebut dukungan berasal dari 40 pemilik suara.
Michael menilai keputusan PSSI tidak memiliki dasar prosedur dan hukum yang kuat. “SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecacatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum,” kata Michael dalam keterangan resmi, Senin (16/11/2026).
FFI Tegaskan Tidak Menolak KLB
Di tengah konflik tersebut, FFI menyatakan tidak menolak penyelenggaraan KLB. Michael menyebut federasi siap menggelar kongres apabila permohonan resmi telah diterima dan memenuhi ketentuan minimal dua pertiga pemilik hak suara.
FFI merujuk pada Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025 sebagai dasar pelaksanaan KLB. Michael meminta penyelesaian konflik tetap mengikuti aturan organisasi yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar proses transformasi futsal Indonesia tidak terhenti akibat perselisihan kepemimpinan. “Jangan gentar, tetap jaga harapan dan tekad, kita akan lalui badai ini bersama,” jelas Michael.
