Filipina Deklarasikan Status Darurat Energi Nasional 2026 Akibat Konflik di Timur Tengah

MANILA, Investortrust.id - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr secara resmi mendeklarasikan status darurat energi nasional pada Selasa, (24/3/2026), sebagai langkah antisipasi terhadap dampak konflik di Timur Tengah.

Keputusan ini diambil menyusul adanya ancaman nyata terhadap keamanan pasokan energi di dalam negeri akibat ketidakpastian pasar global.

Presiden Marcos Jr menegaskan bahwa konflik tersebut telah menciptakan ketidakpastian di pasar energi global, gangguan rantai pasokan yang parah, serta volatilitas signifikan dan tekanan kenaikan harga minyak internasional, yang pada akhirnya mengancam keamanan energi negara.

"Deklarasi mengenai keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah ... untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi di bawah hukum yang ada untuk mengatasi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh gangguan-gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik," katanya seperti dikutip CNA News.

Baca Juga

Iran-Israel Tetap Saling Serang di Tengah Ketidakpastian, Harga Minyak Tembus US$100

Melalui perintah eksekutif yang dibagikan kepada media, pemerintah Filipina kini membentuk komite khusus untuk memastikan kelancaran pergerakan, pasokan, distribusi, hingga ketersediaan bahan bakar, pangan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya. Deklarasi ini dijadwalkan akan tetap berlaku selama satu tahun penuh.

Sementara itu Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, mengungkapkan bahwa saat ini stok bahan bakar nasional diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Sebagai langkah penguatan, pemerintah Filipina tengah berupaya melakukan pengadaan satu juta barel minyak dari berbagai negara, baik di dalam maupun di luar Asia Tenggara, guna membangun cadangan penyangga.

Ia menyebut deklarasi darurat ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk bertindak lebih cepat, termasuk melakukan pembayaran kontrak di muka guna memastikan kecukupan pasokan di tengah situasi pasar yang terus berubah.

Di sisi lain, kebijakan ini muncul di tengah kritik tajam dari senat terkait kesiapan pemerintahan Marcos dalam menghadapi lonjakan harga minyak yang berpotensi memicu inflasi tinggi.

Tekanan juga datang dari sektor transportasi dan kelompok konsumen yang merencanakan aksi protes akibat kenaikan harga bahan bakar. Sebagai respons tambahan, Presiden Marcos Jr juga telah menginstruksikan Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Filipina untuk memantau ketat dampak konflik terhadap nilai tukar peso dan kiriman uang luar negeri guna memitigasi risiko depresiasi ekonomi lebih lanjut.