Pemerintah AS Tutup Sebagian, DPR Belum Setujui RUU Pendanaan yang Diloloskan Senat

WASHINGTON, investortrust.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami penutupan sebagian (partial shutdown) sejak Sabtu (31/1/2026) dini hari, meskipun Senat telah meloloskan kesepakatan pendanaan beberapa jam sebelumnya.

Baca Juga

Senat AS Loloskan RUU Pendanaan Sementara, Trump Sebut ‘Shutdown’ Segera Berakhir

Senat — dengan suara 71 berbanding 29 — menyetujui paket lima rancangan undang-undang, ditambah satu langkah pendanaan sementara selama dua minggu yang memberi waktu tambahan bagi anggota parlemen untuk menyelesaikan perselisihan terkait pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS).

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) juga harus memberikan persetujuan terhadap versi final kesepakatan tersebut, sementara DPR tidak dijadwalkan kembali ke Washington hingga Senin. Akibatnya, pemerintah federal memasuki penutupan yang kemungkinan bersifat singkat, menyusul penutupan terlama sepanjang sejarah selama 43 hari pada tahun lalu.

Ketua DPR Mike Johnson, Partai Republik dari Louisiana, mengatakan dalam panggilan konferensi fraksi Partai Republik DPR pada Jumat sore bahwa ia akan mendukung kesepakatan pendanaan yang disahkan Senat, mengingat Presiden Donald Trump juga mendukungnya, demikian dilaporkan MS NOW.

Johnson menyatakan ia berharap DPR dapat meloloskan RUU tersebut pada Senin. Setelah disetujui DPR, paket belanja negara itu akan dikirim kepada Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Alokasi anggaran yang disetujui Kongres resmi berakhir pada Sabtu untuk sejumlah lembaga dan program, termasuk Departemen Luar Negeri, Pertahanan, Layanan Keuangan, Keamanan Dalam Negeri, Tenaga Kerja, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Transportasi, Pendidikan, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, serta lembaga terkait lainnya.

Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran AS (OMB), Russell Vought, dalam memo yang dikirim Jumat, meminta para kepala lembaga federal agar pegawai mereka “tetap melapor untuk jadwal kerja berikutnya guna melaksanakan aktivitas penutupan secara tertib.”

“Pemerintahan akan terus bekerja sama dengan Kongres untuk menanggapi kekhawatiran yang baru-baru ini muncul guna menyelesaikan alokasi anggaran Tahun Fiskal 2026,” tulis Vought, seperti dikutip CNBC. “Harapan kami, jeda ini akan berlangsung singkat,” tambahnya.

Kesepakatan di Senat tersebut mengeluarkan pendanaan bagi DHS dan hanya mencakup lima RUU lainnya untuk membiayai lembaga pemerintah. DHS, yang menjadi sasaran kritik keras dari Partai Demokrat terkait langkah penegakan imigrasi agresifnya di Minnesota, akan didanai sementara melalui mekanisme pendanaan darurat, sementara pembahasan pendanaan jangka panjang akan dilakukan kemudian.

Kesepakatan ini sempat tersendat di Senat akibat beberapa anggota Partai Republik yang menahan persetujuan sehingga pembahasan paket tidak bisa dipercepat.

Senator Partai Republik asal South Carolina, Lindsey Graham, pada Jumat tak bersedia mencabut penolakannya kecuali ia “dijamin adanya pemungutan suara” atas RUU usulannya yang bertujuan mengkriminalkan kebijakan kota suaka (sanctuary city).

Graham ingin menjatuhkan sanksi pidana kepada pejabat negara bagian dan lokal yang “secara sengaja menghambat penegakan hukum imigrasi federal.” Ia juga menginginkan amandemen terkait penyelidikan yang dikenal sebagai “Arctic Frost” oleh mantan penasihat khusus Jack Smith. Amandemen itu akan mewajibkan pejabat memberi tahu para senator jika catatan telepon mereka diperoleh dalam penyelidikan pidana.

Baca Juga

Trump Teken RUU Pendanaan, Akhiri Shutdown Pemerintah AS

Pekan lalu, DPR memasukkan klausul dalam paket belanja yang mencabut undang-undang yang memungkinkan senator menggugat hingga US$500.000 jika catatan telepon mereka diambil dalam kasus Arctic Frost. Graham mengkritik langkah tersebut dan menyalahkan Ketua DPR Mike Johnson.

Trump, melalui unggahan di Truth Social pada Kamis, mendorong para anggota parlemen untuk mendukung kesepakatan yang akan mendanai sebagian besar pemerintah federal hingga akhir tahun fiskal pada 30 September.

Para pemimpin Senat sebelumnya merencanakan pemungutan suara atas kesepakatan itu pada Kamis malam, namun penolakan oleh Graham menggagalkan rencana tersebut.