Terancam Tarif Terkait Greenland, Starmer Telepon Trump
Poin Penting
|
LONDON, investortrust.id – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menelepon Presiden AS Donald Trump soal ancaman tarif baru AS yang dikaitkan dengan Greenland.
Baca Juga
Trump: Anggota NATO Akan Dikenai Tarif hingga 25% sampai Kesepakatan Greenland Tercapai
`
Dalam percakapan telepon pada Minggu (18/1/2026), dilansir BBC dari Downing Street 10, Starmer menyebut bahwa “keliru” jika tarif diterapkan terhadap sekutu yang menentang pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat.
Ini merupakan pertama kalinya kedua pemimpin berbicara sejak presiden AS tersebut bersumpah akan memberlakukan pungutan sebesar 10% atas barang impor dari delapan negara Eropa, termasuk Inggris, hingga tercapai kesepakatan terkait pembelian pulau tersebut oleh AS.
Gedung Putih telah meningkatkan seruan agar AS mengambil alih wilayah otonom Denmark itu dengan alasan keamanan nasional, yang memicu kekhawatiran baik di kalangan sekutu Eropa maupun penduduk pulau tersebut.
Baca Juga
Starmer berulang kali mengatakan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri dan oleh rakyat Denmark.
Keamanan Kolektif NATO
Usai percakapan tersebut, seorang juru bicara Downing Street mengatakan perdana menteri telah menyampaikan kepada Trump bahwa “keamanan di kawasan utara jauh merupakan prioritas bagi seluruh sekutu NATO demi melindungi kepentingan Euro-Atlantik.
“Ia juga mengatakan bahwa penerapan tarif terhadap sekutu karena mengejar keamanan kolektif NATO adalah hal yang keliru.”
Ia menambahkan bahwa Starmer telah berbicara dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte sebelum menelepon Trump.
Baca Juga
Ancaman Tarif Trump, Solidaritas NATO dan Peluang AS Mengambil Alih Greenland
Denmark menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan bahwa serangan terhadap wilayahnya akan berarti berakhirnya aliansi militer NATO, sementara Greenland menyatakan lebih memilih tetap menjadi bagian dari Denmark ketimbang menjadi milik Amerika.
Merusak Hubungan Transatlantik
Delapan negara yang disebutkan dalam rencana tarif Trump menyatakan bahwa pungutan yang diancamkan tersebut “merusak hubungan transatlantik dan berisiko memicu spiral penurunan yang berbahaya.”
Pernyataan bersama itu—dari Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Inggris—menyebutkan bahwa negara-negara tersebut “berdiri dalam solidaritas penuh dengan Kerajaan Denmark dan rakyat Greenland,” seraya menegaskan komitmen mereka terhadap keamanan Arktik.
Trump berulang kali berargumen bahwa Denmark tidak memiliki kapasitas untuk melindungi Greenland dari ancaman Rusia dan China.
Ia tidak menutup kemungkinan untuk mengambil wilayah itu dengan kekuatan militer, namun pemerintahannya menyatakan bahwa opsi pertama tetaplah pembelian wilayah tersebut.
Rencana Trump, yang diumumkan pada Sabtu, akan memberlakukan tarif 10% atas barang dari delapan negara tersebut mulai 1 Februari, yang dapat naik menjadi 25% mulai 1 Juni, hingga tercapai kesepakatan.
Intervensi Starmer dalam isu ini menandai kecaman publik yang jarang terjadi terhadap seorang presiden AS, yang sejauh ini memiliki hubungan kuat dengannya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Lisa Nandy mengatakan kepada program BBC Sunday with Laura Kuenssberg bahwa ancaman tarif Trump “sangat tidak membantu dan kontraproduktif,” serta bahwa dibutuhkan “perdebatan yang dewasa” dengan Gedung Putih.
Ia mengatakan Trump sering kali “menyampaikan pandangan yang sangat kuat” sebelum mendorong “dialog”, seraya menambahkan: “Ia menyambut perbedaan pendapat… dan yang sering terjadi adalah negosiasi.”
Nandy juga mengatakan Inggris tidak akan mengompromikan posisinya terkait masa depan Greenland, yang ia sebut sebagai “tidak dapat dinegosiasikan”.
Inggris sebelumnya berhasil menghindari atau meminimalkan tarif AS, dan Sir Keir berperan sebagai mediator kunci antara Washington dan Eropa dalam upaya mengakhiri perang di Ukraina, namun pemerintahannya dengan tegas berpihak pada Denmark soal kepemilikan Greenland.
Trump telah lama menyuarakan keinginannya untuk menguasai pulau Arktik tersebut, namun pemerintahannya tampak semakin percaya diri setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada awal Januari.
Baca Juga
Trump Bidik Greenland Pasca-Venezuela, Pertimbangkan Opsi Kekuatan Militer AS
Ketua DPR AS Mike Johnson mengatakan kepada BBC sebelum tarif diumumkan bahwa ia mengakui kalau Greenland “bukan tanah kami,” namun memiliki “kepentingan strategis bagi kami”.
“Saya tidak memperkirakan intervensi militer,” katanya, seraya menambahkan bahwa jalur diplomatik adalah “cara yang harus ditempuh”.
Pengumuman Trump memicu kritik di seluruh spektrum politik Inggris.
Menteri luar negeri bayangan Dame Priti Patel mengatakan ancaman tarif presiden AS itu “sepenuhnya keliru” dan “kontraproduktif”, serta merugikan keluarga dan pelaku usaha baik di Inggris maupun AS.
Wakil pemimpin Reform UK Richard Tice mengatakan bahwa meski “tujuan melindungi Greenland bagi seluruh sekutu NATO adalah benar, cara [Trump] melakukannya sepenuhnya salah”.
Pemimpin Partai Demokrat Liberal Ed Davey sebelumnya mengatakan Trump “menghukum Inggris dan sekutu NATO hanya karena melakukan hal yang benar”, sementara pemimpin parlemen Partai Hijau Ellie Chowns menyebut keputusan itu “tidak masuk akal”.