Nepal Kini Dipimpin PM Perempuan Pertama Sushila Karki, Usai Gelombang Aksi Demonstrasi

KATHMANDU, Investortrust.id - Nepal memasuki babak baru dalam sejarah politiknya setelah Presiden Ram Chandra Poudel menunjuk mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki sebagai perdana menteri interim sekaligus perempuan pertama yang memimpin pemerintahan negara Himalaya tersebut.

Penunjukan ini dilakukan setelah gelombang protes besar-besaran yang berujung pada runtuhnya pemerintahan sebelumnya dan pembakaran gedung-gedung penting negara, demikian diberitakan BBC, Sabtu (13/9/2025). 

Karki, yang pernah menjabat sebagai satu-satunya ketua Mahkamah Agung perempuan pada 2016 hingga 2017, dikenal luas sebagai sosok bersih dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Saat menjabat di lembaga yudikatif, ia pernah menghadapi upaya pemakzulan dari sejumlah anggota parlemen yang menuduhnya bias, namun langkah itu dianggap sebagai serangan terhadap independensi peradilan dan akhirnya gagal.

Popularitasnya yang kuat di kalangan publik membuat kehadirannya di puncak pemerintahan kini dipandang sebagai upaya mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

Sebagaimana diberitakan, penunjukan Karki dilakukan dalam suasana politik yang bergolak. Aksi unjuk rasa yang dipicu oleh larangan sementara terhadap platform media sosial seperti Facebook, X, dan YouTube dengan cepat berubah menjadi gerakan besar yang disebut sebagai protes “Gen Z”.

Meskipun larangan itu dicabut, ketidakpuasan masyarakat tetap berlanjut, terutama di kalangan anak muda yang menuduh para “nepo kids” atau anak pejabat menikmati gaya hidup mewah sementara generasi muda kesulitan mencari pekerjaan.

Baca Juga

Krisis Nepal Memanas: PM Oli Mundur, Militer Ambil Alih Keamanan di Tengah Aksi Protes

Gelombang kemarahan rakyat memuncak pada Selasa pekan lalu  ketika puluhan ribu demonstran menyerang dan membakar kompleks Singha Durbar, yang menjadi kantor parlemen dan pusat pemerintahan. Situasi yang kian tak terkendali memaksa Perdana Menteri Khadga Prasad Oli mengundurkan diri dan meninggalkan kediaman resminya. Tentara Nepal kemudian mengambil alih kendali ibu kota Kathmandu, memberlakukan jam malam ketat, dan membatasi gerak warga hanya beberapa jam setiap hari untuk membeli kebutuhan pokok.

Kepolisian Nepal melaporkan bahwa sedikitnya 51 orang meninggal dunia selama kerusuhan, sebagian besar merupakan pengunjuk rasa yang tewas akibat tembakan aparat, sementara lainnya adalah narapidana yang mencoba kabur dari penjara di Kathmandu. Tiga petugas polisi juga dilaporkan menjadi korban jiwa dalam bentrokan tersebut.

Setelah penunjukan Karki, Presiden Poudel juga mengumumkan pembubaran parlemen dan menetapkan tanggal pemilu baru pada 5 Maret mendatang. Keputusan ini merupakan salah satu tuntutan utama dari gerakan mahasiswa, namun segera menuai penolakan dari delapan partai besar, termasuk Nepali Congress, CPN-UML, dan Maoist Centre, yang menilai langkah tersebut inkonstitusional.

Dalam pernyataan bersama, mereka menegaskan bahwa “langkah presiden bertentangan dengan konstitusi dan preseden yang telah ditetapkan peradilan Nepal.”

Meski begitu, kepemimpinan Karki mendapatkan dukungan dari para pemimpin mahasiswa penggerak protes Gen Z. Mereka berharap pemerintahan interim ini mampu membawa stabilitas, memulihkan ketertiban, serta memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis.

Karki diharapkan segera membentuk kabinet dalam beberapa hari ke depan untuk mulai menjalankan tugas pemerintahan. Tantangan besar menantinya, mulai dari rekonstruksi gedung parlemen dan kantor pemerintahan yang hancur, meredakan ketegangan politik, menenangkan masyarakat, hingga membawa pelaku kekerasan ke pengadilan.

Situasi di Nepal kini perlahan berangsur normal. Tentara yang semula berjaga di jalanan ibu kota telah ditarik kembali ke barak setelah Karki mengucapkan sumpah jabatan. Namun bayang-bayang ketidakpastian masih terasa, mengingat tuntutan para pengunjuk rasa yang luas dan harapan rakyat agar krisis ini dapat menjadi titik balik bagi demokrasi muda di negara itu.