Hakim Batasi Akses Data Keuangan bagi Program Efisiensi Departemen DOGE Pimpinan Elon Musk
WASHINGTON DC, Investortrust.id - Hakim Federal AS memutuskan untuk membatasi sementara akses program efisiensi pemerintah yang dijalankan Elon Musk ke sistem pembayaran dan data Departemen Keuangan, dengan alasan adanya risiko "kerugian yang tidak dapat diperbaiki."
Keputusan yang dilansir pada Sabtu (8/2/2025) ini seperti ‘melawan’ kebijakan pemerintahan Trump yang mengizinkan pejabat politik dan "pegawai pemerintah khusus" untuk mengakses sistem pembayaran dan data keuangan, yang berisi informasi sangat sensitif seperti detail rekening bank.
Hakim Distrik AS Paul A. Engelmayer dalam perintah daruratnya menyebut, keputusan ini didasarkan pada meningkatnya risiko kebocoran data dan membuat sistem lebih rentan terhadap peretasan dibanding sebelumnya.
Hakim Engelmayer memerintahkan semua pejabat yang diberikan akses ke sistem sejak 20 Januari untuk "menghancurkan semua salinan materi yang diunduh dari catatan dan sistem Departemen Keuangan." Ia juga melarang pemerintahan Trump memberikan akses kepada kategori pejabat tersebut, demikian diberitakan thetelegraphindia.com, Minggu (9/2/2025).
Para tergugat yang disebut dalam perintah daruratnya, yakni Presiden Donald Trump, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Departemen Keuangan, akan diminta untuk memberikan keterangan di hadapan Hakim pada 14 Februari 2025. Adapun hakim yang akan memimpin sidang tersebut adalah Jeannette A. Vargas. Ia disebut-sebut akan menangani kasus ini secara permanen
Baca Juga
Elon Musk Dikabarkan Usulkan Penggunaan Blockchain di Departemen Efisiensi Pemerintah AS
Perintah ini muncul sebagai tanggapan atas gugatan yang diajukan pada hari Jumat oleh Letitia James dari New York bersama 18 Jaksa Agung negara bagian dari Partai Demokrat lainnya. Mereka menuduh ketika Presiden Trump memberikan akses penuh kepada Elon Musk terhadap sistem komputer pemerintah, maka Trump telah melanggar perlindungan yang dijamin dalam Konstitusi dan "gagal menjalankan hukum yang disahkan oleh Kongres dengan penuh tanggung jawab."
Para Jaksa Agung tersebut mengatakan bahwa Presiden telah memberikan "akses hampir tanpa batas" terhadap informasi paling sensitif milik pemerintah kepada para asisten muda yang bekerja untuk Musk, yang menjalankan program yang disebut pemerintahan sebagai Department of Government Efficiency (Departemen Efisiensi Pemerintah), atau disingkat DOGE.
Meskipun kelompok ini seharusnya ditugaskan untuk memotong anggaran, anggotanya justru "berusaha mengakses data pemerintah untuk mendukung inisiatif memblokir dana federal agar tidak sampai kepada penerima manfaat tertentu yang tidak disukai," demikian salah satu isi gugatan tersebut.
Dalam gugatan tersebut, disebutkan pula bahwa Musk secara terbuka menyatakan niatnya untuk "secara serampangan membekukan aliran dana federal tanpa peringatan," yang gugatannya merujuk pada unggahan media sosial Musk dalam beberapa hari terakhir.
Tim yang dinakhodai Musk di DOGE, diberikan akses ke data komputer paling fundamental milik pemerintah, termasuk sistem pembayaran Departemen Keuangan AS, yang digunakan untuk menyalurkan dana seperti tunjangan Jaminan Sosial, tunjangan veteran, dan gaji pegawai federal.
Baca Juga
Sistem ini, demikian dalam gugatan yang disampaikan, merupakan sistem yang menyalurkan sekitar 90% pembayaran pemerintah AS, yang menghabiskan sekitar US$6,75 triliun pada tahun fiskal lalu, mentransfer dana langsung kepada individu di berbagai negara bagian, serta kepada pemerintah negara bagian.
Sebelum Trump menjabat, akses hanya diberikan kepada sejumlah kecil pegawai negeri karier yang memiliki izin keamanan, kata gugatan itu. Langkah Musk dengan departemen DOGE-nya, dianggap telah mengganggu pendanaan federal untuk klinik kesehatan, prasekolah, dan inisiatif iklim.
Dana tersebut sebenarnya sudah dialokasikan oleh Kongres. Konstitusi memberikan wewenang kepada para legislator untuk memutuskan pengeluaran pemerintah. "Presiden Trump tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan informasi pribadi warga Amerika kepada siapa pun yang dia pilih, dan dia tidak bisa memotong pembayaran federal yang telah disetujui oleh Kongres," kata Letitia James dalam sebuah pernyataan beberapa waktu lalu.
