Israel Punya Rencana ‘Day After’ untuk Jalur Gaza, Apa Itu?
GAZA, investortrust.id – Pada hari Kamis (4/1/2024), Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant menyampaikan rencana ‘Day After’ untuk Jalur Gaza setelah Israel menyelesaikan operasi militer terhadap Hamas, yang telah menguasai wilayah tersebut sejak 2007.
Dilansir dari Aljazeera.com, garis besarnya adalah bagian dari dokumen “visi untuk fase ketiga” yang diserahkan kepada Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu pada hari Senin (1/1/2024), dinyatakan bahwa pemerintahan sipil di wilayah tersebut akan diserahkan kepada “pemain Palestina” (tidak disebutkan namanya), sementara Israel akan mempertahankan kemampuan untuk melakukan kegiatan militer di Jalur Gaza setelah perang.
Dalam rencana terbaru ini, baik Hamas maupun Israel tidak akan memerintah Jalur Gaza setelah pertempuran disana berakhir, tetapi ini dilengkapi dengan beberapa catatan, ungkap Gallant.
Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), perang Israel-Palestina di wilayah tersebut akan terus berlanjut hingga Israel berhasil mengamankan kembali para sandera yang diambil oleh Hamas di selatan Israel pada 7 Oktober lalu, dan membongkar kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, serta menghilangkan ancaman militer yang tersisa.
Setelah semua itu tercapai, fase baru akan dimulai di mana “Hamas tidak akan mengendalikan Gaza dan tidak akan menimbulkan ancaman keamanan bagi warga Israel”, dengan badan Palestina lainnya yang mengambil alih pemerintahan wilayah tersebut. Israel akan mempertahankan haknya untuk beroperasi di dalam wilayah tersebut, yang berarti serupa dengan pengaturan saat ini di Tepi Barat (West Bank) yang sedang diduduki oleh Israel. Namun, Israel tidak akan menjaga kehadiran sipil yang konstan di ‘daerah kantong’ setelah tujuan perang tercapai, dan tidak akan ada pemukiman Israel.
Baca Juga
Menlu Retno Akan Berbicara di Mahkamah Internasional terkait Dugaan Genosida Israel di Gaza
Melansir dari laporan koresponden Aljazeera, Hamdah Salhut, Menteri Gallant menyatakan, Israel akan terus mengawasi perbatasan Gaza dengan ketat. Ini bisa melibatkan mempertahankan blokade di jalur darat, udara, dan laut, serta melakukan inspeksi terhadap segala sesuatu yang masuk dan keluar dari Gaza pasca-perang.
Gallant tidak menyebutkan pejabat Palestina mana yang akan memerintah Gaza. “Penduduk Gaza adalah orang Palestina, oleh karena itu badan Palestina yang akan bertanggung jawab, dengan syarat tidak ada tindakan atau ancaman musuh terhadap Negara Israel,” ucapnya.
“Entitas yang mengendalikan wilayah tersebut akan membangun kemampuan mekanisme administratif (komite sipil) yang ada di Gaza,” sebut Gallant.
Ia juga membahas rencana rekonstruksi dan pembangunan kembali Gaza setelah perang, dengan menyatakan bahwa koalisi internasional, termasuk negara-negara Arab dan Eropa, serta sekutu Barat lainnya yang akan bertanggung jawab.
Rencana ‘Day After’ dan Pernyataan Netanyahu
Melansir Aljazeera.com, Netanyahu mengatakan, pemerintah sipil harus memerintah Gaza setelah perang berakhir, tetapi itu bertentangan dengan ide Otorita Palestina, pemerintah yang dipimpin Fatah (Harakat al-Tahrir al-Filistiniya atau Gerakan Pembebasan Nasional Palestina) yang sebagian mengontrol West Bank untuk bertanggung jawab atas Jalur Gaza.
Baca Juga
23.084 Warga Palestina Tewas, AS Imbau Israel Kurangi Serangan ke Warga Sipil
Dia turut menyatakan, militer Israel harus “menghilangkan Hamas” terlebih dahulu sebelum rencana pasca-perang dapat dilaksanakan. Pada November 2023, Netanyahu menyampaikan, Israel akan bertanggung jawab atas keamanan Gaza untuk “periode yang tidak dapat ditentukan” tanpa penjelasan lebih lanjut. Dia menambahkan, hal ini akan menjadi sesuatu yang diperlukan untuk mencegah “teror Hamas” lainnya.
Tanggapan Tokoh Senior Israel
Pada hari Senin (1/1/2024), Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir meminta pemukim Israel untuk kembali ke wilayah tersebut setelah perang dan untuk “solusi emigrasi” dari populasi warga Palestina di Gaza.
Dilansir dari Aljazeera.com, dalam wawancara Israeli Army Radio pada hari Minggu (31/12/2023), Menteri Keuangan Israel Bezalel Yoel Smotrich mengatakan, Israel akan mengeluarkan sekitar 90% populasi Gaza dari enklave atau daerah kantong akan membantu keamanan di wilayah tersebut pasca-perang, karena Gaza adalah “sarang di mana dua juta orang tumbuh dengan kebencian dan bercita-cita untuk menghancurkan Negara Israel”.
Baca Juga
“Jika ada 100.000 atau 200.000 orang Arab di Gaza dan bukan 2 juta, seluruh wacana tentang hari berikutnya akan berbeda,” tambahnya.
Tanggapan PM Palestina
Dilansir dari Aljazeera.com, dalam wawancara Financial Times, PM Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan, setiap pengaturan akhir harus melibatkan “solusi politik untuk seluruh Palestina, bukan hanya Gaza”.
“(Israel) ingin memisahkan Gaza dari Tepi Barat secara politik," kata Shtayyeh.
Dia juga berpikir Israel akan membuat administrasi sipilnya sendiri yang fungsinya langsung di bawah IDF (Israel Defense Forces), dan oleh karenanya rencana ‘Day After’ masih belum jelas.