Korban Tewas Kerusuhan Bangladesh Tembus 180 Orang, Jam Malam Diperpanjang

DHAKA, investortrust.id -Korban kerusuhan di Bangladesh terus bertambah, dilaporkan korban tewas sudah lebih dari 180 orang.  Pemerintah masih memberlakukan jam malam, pemadaman internet, dan patroli militer hingga Selasa (23/7/2024) untuk mengatasi kerusuhan berdarah di tengah aksi protes terhadap reformasi pekerjaan publik.

Baca Juga

Buntut Demo Maut di Bangladesh, Pengadilan Pangkas Kuota PNS Keluarga Veteran

Dikutip dari Antara, Pemerintah Bangladesh mengeluarkan perintah baru yang memperpanjang jam malam hingga Kamis, yang diberlakukan bersamaan dengan pengerahan aparat militer sejak Jumat lalu.

Sesuai keputusan Mahkamah Agung, pemerintah mengumumkan penurunan kuota pekerjaan publik dari 56 persen menjadi 7 persen pada Senin malam. Sebesar 5% di antaranya untuk keluarga veteran

Para mahasiswa yang berunjuk rasa memberi ultimatum kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam 48 jam dan mengembalikan keadaan seperti semula.

Aksi protes mahasiswa berujung pada kekerasan setelah polisi dan anggota partai Liga Awami yang berkuasa diduga melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa pekan lalu.

Inspektur pos polisi Rumah Sakit Dhaka Medical College, Md Bachchu Mia, mengatakan kepada Anadolu bahwa rata-rata 70-80 pelajar dan warga dibawa ke rumah sakit itu setiap hari sejak Selasa (16/7) lalu.

Sedikitnya 187 orang telah tewas dan ratusan lainnya terluka sejak hari itu, 13 di antaranya kehilangan nyawa di rumah-rumah sakit pada Senin, menurut laporan surat kabar Prothom Alo pada Selasa.

Sementara itu, para pebisnis yang menemui Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Senin mengatakan pemadaman internet total yang terus berlanjut mematikan bisnis mereka.

Namun, mereka tetap mendukung perdana menteri dan meminta agar layanan digital segera dipulihkan.

PM Hasina mengatakan bahwa jam malam dan pemadaman internet akan berlanjut hingga situasi membaik.

Sementara itu, lebih dari 2.000 orang, yang sebagian besar merupakan pendukung partai oposisi Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-e-Islami, ditangkap di seluruh negeri atas tuduhan kekerasan.

Baca Juga

Bangladesh Dilanda Demonstrasi, Kemlu Pastikan Ratusan WNI Selamat

Protes terhadap sistem kuota 56 persen pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu membuat pemerintah menutup institusi-institusi pendidikan untuk mengatasi kerusuhan tersebut.

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi keluarga veteran perang kemerdekaan.

Namun, Mahkamah Agung pada Minggu mengarahkan pemerintah untuk mengurangi kuota menjadi 7 persen, termasuk 5 persen bagi keluarga veteran perang.

Akibat pemadaman internet sejak Kamis lalu, arus informasi dari Bangladesh menjadi terbatas, sehingga sebagian besar media lokal tidak bisa memperbarui situs web mereka.

Baca Juga

Konflik Pecah di Bangladesh, Akibat Kuota PNS Diprioritaskan untuk Keluarga Veteran