Konflik Pecah di Bangladesh, Akibat Kuota PNS Diprioritaskan untuk Keluarga Veteran
JAKARTA, investortrust.id - Konflik berdarah terjadi di Bangladesh. Pada Sabtu (20/7/2024) waktu setempat, pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam nasional. Tentara dikerahkan setelah 105 orang dilaporkan meninggal dunia akibat protes. Ini karena pengunjuk rasa, yang didominasi mahasiswa, menyerbu penjara dan membebaskan para narapidana.
Pemadaman jaringan komunikasi telah terjadi sejak Kamis. Layanan data seluler dan pesan teks dimatikan.
The Independent melaporkan, tentara terus menggelar patroli selama sepekan terakhir. Mereka menghalau protes mahasiswa dan pelajar yang tak terima dengan sistem kuota PNS di Bangladesh.
Aturan sistem kuota PNS di Bangladesh menjadi kontroversi karena memberi prioritas ke keluarga pahlawan perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971. Protes terjadi sejak akhir bulan lalu.
Baca Juga
Bangladesh Dilanda Demonstrasi, Kemlu Pastikan Ratusan WNI Selamat
Protes mulai memanas pada Senin (15/7/2024). Aktivis mahasiswa dari universitas terbesar di Bangladesh, Universitas Dhaka, menggelar protes hingga bentrok terjadi dengan polisi. Belakangan aktivitas mahasiswa mengklaim bentrok terjadi karena sayap mahasiswa dari partai berkuasa, Awami League, memprovokasi dan menyerang mahasiswa. Ratusan orang, termasuk polisi menderita luka-luka akibat kejadian tersebut.
Puncaknya, peristwa demontrasi memanas pada Kamis (18/7/2024). Demonstrasi dan bentrokan mengakibatkan 22 orang meninggal dunia.
Laporan dari Indian Express pada Minggu (21/7/2024) menyebut Mahkamah Agung Bangladesh telah mengurangi sistem kuota penerimaan PNS. Pengadilan tinggi memerintahkan 93% pekerjaan di pemerintah dialokasikan berdasarkan prestasi.
Meski demikian, Jaksa Agung Amin Uddin mengatakan kuota PNS untuk keluarga veteran perang tetap diberlakukan. Tetapi, jumlahnya hanya 5%.
Baca Juga
Kebakaran Pusat Belanja di Bangladesh, Sedikitnya 43 Orang Tewas
Bangladesh merupakan salah satu negara mitra dagang Indonesia. Kedua negara telah lama menjalin perdagangan sejak 10 tahun lalu. Data perdagangan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, selama periode Januari-Mei 2024, impor pakaian dan aksesoris (rajut) atau HS 61 dan pakaian dan aksesoris (non rajut) atau HS 62 dari Bangladesh tercatatan puluhan juta dolar AS.
Untuk HS 61, selama periode tersebut total nilai impor tercatat US$ 10,12 juta. Sementara untuk HS 62, tercatat US$ 11,57 juga.
“China, Vietnam, dan Bangladesh adalah tiga negara utama asal impor pakaian dan aksesoris Indonesia,” tulis BPS dalam keterangan resminya.