Bangladesh Dilanda Demonstrasi, Kemlu Pastikan Ratusan WNI Selamat

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Luar Negeri dan KBRI Dhaka terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan warga negara Indonesia (WNI) di Bangladesh, di tengah demonstrasi besar yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri (PNS) di negara itu.

“Hingga saat ini, per 21 Juli 2024, para WNI dalam keadaan selamat,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha melalui pesan singkat pada Minggu (21/7/2024).

Judha menyebut dari total 563 WNI di Bangladesh, mayoritas adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Bangladesh.

Selain memonitor keamanan para WNI, Kemlu dan KBRI juga disebutnya telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut.

Baca Juga

Pertamina NRE Resmi Garap Proyek PLTS Berkapasitas 500 MW di Bangladesh

Pemerintah Bangladesh pada Sabtu (20/7/2024) memberlakukan jam malam di seluruh negeri dan mengerahkan pasukan di tengah protes yang disertai kekerasan yang menyebabkan kematian sedikitnya 105 korban.

Jam malam diberlakukan pada Jumat malam (19/7/2024) dan akan tetap berlaku hingga Minggu pagi ketika pihak berwenang akan meninjau situasi di negara Asia Selatan tersebut.

Demi mencegah protes meluas, pemerintah Bangladesh pada Kamis (18/7/2024) memutus layanan internet seluler dan konektivitas pita lebar (broadband), serta membatasi akses media sosial.

Tanpa adanya internet, arus informasi dari Bangladesh menjadi sedikit. Banyak ekspatriat Bangladesh mengeluh bahwa mereka tidak dapat menghubungi keluarga mereka karena pemblokiran internet.

Aksi protes terhadap sistem kuota 56% dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu kian panas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan universitas.

Dalam sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh, sekitar 30% dari 56% kuota penempatan PNS diperuntukkan bagi kalangan putra dan cucu para pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971. Pemerintah diperkirakan akan mengajukan banding pada Minggu ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota menjadi 20%.

Seorang penduduk lokal dari luar Dhaka mengatakan kepada Anadolu melalui telepon bahwa situasi di ibu kota "tidak menentu dan tegang" dengan adanya laporan bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan.

"Pemerintah tampaknya tidak bisa mengendalikan situasi," kata warga lokal itu yang enggan disebutkan namanya.

Lebih dari 2.000 orang terluka dalam perkelahian di seluruh negeri.

Pada Jumat (19/7/2024), setidaknya 30 orang tewas ketika pengunjuk rasa juga masuk ke dalam penjara dan membebaskan puluhan tahanan di distrik pusat Narsingdi, di luar Dhaka.

Amnesty International mengatakan meningkatnya jumlah korban tewas adalah "dakwaan mengejutkan atas intoleransi absolut yang ditunjukkan oleh pihak berwenang Bangladesh dalam memprotes dan perbedaan pendapat."

"Penggunaan kekerasan yang melanggar hukum terhadap pengunjuk rasa menunjukkan pengabaian yang tidak berperasaan terhadap hak untuk hidup dan kegagalan aparat penegak hukum dalam menegakkan kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia domestik dan internasional," kata kelompok hak asasi manusia tersebut dalam sebuah pernyataan.(Antara/Anadolu)