Dubes Palestina: Akhiri Kekejian Israel!
JAKARTA, investortrust.id - Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun menegaskan, masyarakat Palestina merupakan bangsa yang mencintai perdamaian. Karena itu, ia mengajak masyarakat dari seluruh penjuruh dunia untuk membantu mengakhiri kekejian Israel di Palestina.
Hal itu diungkapkan Zuhair Al-Shun dalam pernyataan pers terkait Peringatan ke-76 Al Nakba dan paparan situasi terkini di Palestina di Kedutaan Besar Palestina, Jakarta, Jumat (10/5/2024).
"Masyarakat Palestina percaya dan mencintai perdamaian. Ini pesan kami. Kita harus mengakhiri pendudukan (Israel) untuk bisa bebas. Kami ingin rakyat kami hidup sebagaimana semua orang hidup di mana-mana, karena mereka memiliki hak sesuai hukum dan peraturan internasional," tegas dia.
Zuhair Al-Shun menyayangkan dukungan dunia internasional yang lebih banyak ke Israel dibandingkan mendukung untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
Menurut Zuhair, masyarakat Palestina bukan hanya terdiri atas umat Islam, tapi juga ada umat Kristiani dan umat-umat lainnya.
"Lantas bagaimana dengan Palestina? Dengan korban-korban? Orang-orang yang menderita, orang-orang yang ingin bebas? Sangat disayangkan bahwa Palestina berjuang untuk bebas. Bukan berjuang hanya untuk berperang atau membunuh. Tidak akan pernah," tandas dia.
Zuhair berharap masyarakat Palestina dapat hidup sebagaimana semua orang dapat hidup dalam kondisi yang baik di dunia ini.
"Semua orang perlu hidup dalam kondisi yang baik. Masyarakat Palestina sedang berjuang. Kita perlu mengakhiri konflik ini dan meraih perdamaian," ujar dia.
15.000 Anak-Anak Tewas
Sementara itu, Otoritas Gaza melaporkan, 15.000 lebih anak-anak terbunuh di Jalur Gaza sejak awal operasi militer Israel pada 7 Oktober 2023., demikian menurut pernyataan otoritas di daerah kantong Palestina itu.
“Sebanyak 15.002 anak meninggal (di Jalur Gaza), sekitar 17.000 anak hidup tanpa orang tua,” tulis pernyataan yang dipublikasikan kantor pers Otoritas Gaza, Rabu (8/5/2024).
Israel melakukan serangan balasan secara membabi buta dan melakukan pengepungan total terhadap Gaza, hingga menewaskan 34.800 lebih warga Palestina dan melukai sedikitnya 78.500 orang. Aksi itu dilakukan setelah kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023 menyerang Israel hingga menewaskan hampir 1.200 warga Israel.
Israel belum berhenti membombardir Gaza. Bahkan pada Senin (6/5/2024), pasukan Israel memulai operasi militer besar-besaran di wilayah timur Kota Rafah dan mengambilalih wilayah Gaza di perbatasan Rafah dengan Mesir.
Keputusan untuk menyerang Kota Rafah diambil meski Hamas menyetujui syarat perjanjian gencatan senjata yang diusulkan Mesir dan Qatar. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyebut perjanjian tersebut tidak dapat diterima. Saat ini lebih dari satu juta orang diyakini mengungsi di Kota Rafah.
Gedung Putih pada Kamis (9/5/2024) menegaskan, Israel masih menerima sebagian besar senjata yang mereka butuhkan setelah AS menghentikan kiriman senjata.
"Semua orang terus berbicara tentang penghentian sementara kiriman senjata. Senjata masih dikirim ke Israel. Kami juga berkomitmen dan akan terus berkomitmen, menghabiskan setiap sen dana tambahan yang kami dapatkan dari Kongres untuk memberi mereka kemampuan yang mereka (Israel) perlukan," ujar juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby.
Presiden AS, Joe Biden pekan lalu menghentikan kiriman senjata, termasuk bom berbobot 2.000 pon (sekitar 907 kg), yang sebelumnya digunakan Israel untuk menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.
Biden mengeluarkan peringatan keras kepada Israel untuk tidak melanjutkan rencananya menyerag Rafah. Biden juga mengancam akan menahan kiriman senjata yang berperan penting dalam operasi militer tersebut.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perang Israel-Palestina yang sudah berlangsung tujuh bulan telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan memaksa 85% penduduk di wilayah kantong Palestina itu untuk mengungsi di tengah blokade Israel yang melumpuhkan pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Protes Mahasiswa Barat
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyatakan, unjuk rasa mahasiswa pro-Palestina yang marak terjadi di berbagai perguruan tinggi di negara-negara Barat merupakan cerminan kekecewaan mahasiswa terhadap sikap pemerintah negara mereka yang begitu berpihak kepada Israel dalam agresinya di Jalur Gaza.
“Kekecewaan terhadap pemerintah negara-negara Barat dengan sikap pro-Israel itu yang membuat protes pro-Palestina di negara Barat begitu masif dibandingkan dengan di Indonesia,” ujar Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Amrih Jinangkung dalam diskusi yang digelar Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (Pandekha) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) secara daring, Jumat (10/5/2024).
Menurut Amrih, demonstrasi adalah wujud protes kepada pemerintah. Itu sebabnya, para mahasiswa di negara-negara Barat menggelar demonstrasi pro-Palestina. Aksi itu dihelat di negara-negara yang pemerintahnya mendukung Israel.
“Sebaliknya, pemerintah Indonesia mengecam Israel dan mendukung Palestina,” tutur Amrih, seperti dikutip Antara.
Dalam diskusi tentang masa depan Palestina itu, Amrih Jinangkung mengemukakan, pendirian pro-Palestina masyarakat Indonesia sejalan dengan posisi pemerintah Indonesia yang teguh membela kemerdekaan Palestina.
“Pendirian dan tindakan pemerintah di tingkat internasional terkait konflik Israel-Palestina juga diamini dan didukung masyarakat Indonesia,” ujar dia.
Sebaliknya, kata Amrih, mahasiswa pro-Palestina di negara-negara Barat terpaksa mengambil langkah protes besar-besaran karena pemerintahnya tidak mendengar tuntutan mereka dan justru terus mendukung Israel.
“Ini bisa jadi penjelasan mengapa di Indonesia tidak banyak demonstrasi (pro-Palestina), tetapi di Amerika dan Australia ada banyak demonstrasi, karena pengunjuk rasa memprotes posisi pemerintah mereka,” papar Amrih.
Ratusan mahasiswa di berbagai universitas negeri dan swasta di sejumlah negara Barat, khususnya Amerika Serikat (AS), tengah menggelar protes untuk menyatakan dukungan bagi Palestina.
Mereka menuntut supaya pemerintah mereka mendorong gencatan senjata di Jalur Gaza dan universitas mereka melaksanakan divestasi terhadap perusahaan yang terkait dengan Israel.
Para mahasiswa pro-Palestina berunjuk rasa dengan membangun ‘perkemahan solidaritas Gaza’ di area kampus, mengikuti langkah yang pertama kali dilakukan sejawatnya di Universitas Columbia di New York.
Akibat unjuk rasa itu, sejumlah mahasiswa diskors pihak kampus dan ditangkap polisi. Selain itu, sejumlah politisi menjuluki demonstrasi pro-Palestina tersebut sebagai tindakan antisemitisme.