Terancam Tenggelam, 51 Negara Pulau dan Kepulauan Bersatu Mengatasi Global Warming
BADUNG, BALI, Investortrust— Merespons global warming yang kian ganas, 51 negara anggota Archipelagic and Island States (AIS) Forum akhirnya menggelar high level meeting atau konferensi tingkat tinggi (KTT) di Badung, Bali, Selasa (10/10/2023) hingga Rabu (11/10/2023). KTT pertama sejak organisasi itu didirikan di Manado, Sulawesi Utara, lima tahun silam itu bertujuan untuk menggalang solidaritas sesama negara pulau dan kepulauan untuk berkolaborasi mengurangi pencemaran laut, membangun ekonomi biru, serta menghindari sejumlah negara pulau dan kepulauan dari ancaman tenggelam.
“Sepertiga laut dunia ada di 51 negara anggota ini. Karena itu, penting sekali upaya menggalang solidaritas agar ada kerja sama konkret melawan pemanasan global dan membangun ekonomi biru,” kata Asdep Delimitasi Zona Maritim Kementerian Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Sora Lokita di Badung, Bali, saat makan malam bersama para pemimpin redaksi media nasional, Minggu (08/10/2023)
Ada banyak permasalahan serius yang tidak bisa diatasi sendiri oleh masing-masing negara anggota. Apalagi negara anggota yang tergolong miskin dan berada di Lautan Pasifik. Mereka saat ini sudah mengalami dampak global warming sangat serius. Ada pulau yang sudah hilang disapu gelombang laut.
Baca Juga
Wadahi Inovator, AIS Forum Luncurkan Program AIS Blue Hub dan AIS Research
Negara-negara kecil di Lautan Pacific kini terancam tenggelam akibat naiknya permukaan laut. Emisi karbon yang tak terbendung menyebabkan suhu udara meningkat dan dampak lanjutnya adalah pencairan es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut meningkat.
Diakui, perbedaan tingkat kemakmuran di antara negara anggota sangat besar. Ada negara anggota AIS Forum yang sangat kaya seperti Inggris dan Jepang. Namun, ada juga anggota yang miskin seperti negara-negara di Lautan Pacific. Oleh karena itu, kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemkominfo Usman Kasong, diperlukan kolaborasi dan dasar kolaborasi itu adalah solidaritas.
“Kita senang karena ada 33 delegasi yang datang, di antaranya satu presiden, empat perdana menteri, empat deputi perdana menteri, enam menteri, tiga wakil menteri, dan 11 duta besar,” ungkap Usman.
Sejumlah persiapan sudah hampir rampung. Ada delegasi yang sudah tiba sejak Sabtu (07/10/2023). Perhatian media, kata Usman, cukup besar. Itu terlihat dari kesiapan 280 jurnalis dari 78 media yang meliput, di antaranya 11 media asing.
Negara kecil anggota AIS Forum perlu dibantu. Selain jumlah penduduk yang cuma ribuan, teknologi kelautan masih rendah. Ada sejumlah negara di Lautan Pasifik dan selatan Afrika yang tidak tahu keramba sebagai penangkap ikan dan pembuatan rumpon. Mereka belum mengenal cold storage untuk mengawetkan ikan.
“Mereka memiliki laut yang jauh lebih luas daripada dataran. Tapi, hidup mereka justru dari bercocok tanam. Ikan dan kekayaan laut diambil negara lain,” kata Oki, nama sapaan Sora Lokita.
Sebagai pemrakarsa, kata Usman, AIS berusaha menggalang solidaritas dan kolaborasi untuk mengembangkan green economy atau ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau diharapkan mendapatkan insentif, antara lain, lewat mekanisme carbon trading. Negara anggota AIS bisa menanam mangrove di pesisir pantai.
Ekonomi hijau tidak saja mencakup seluruh produk perikanan yang bernilai ekonomi, melainkan juga keberlanjutan ekosistem laut sebagai salah satu kontributor terhadap produk domestik bruto (PDB). Pengembangan ekonomi hijau merupakan bagian dari pembangunan economi berkelanjutan, yaitu perpaduan ESG (environment, social, dan governance).
Ekonomi hijau, demikian Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo Manuhutu, bakal menjadi penggerak, pemulihan, dan transformasi ekonomi. Karena pembangunan yang dikembangkan berpegang pada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan.
Seperti organiasi lainnya, pada awalnya tidak langsung menggelegar. Tapi,dalam perkembangan, pasti ada kemajuan. Apalagi negara pulau dan negara kepulauan memiliki kepentingan yang sama. AIS Forum didirikan tahu 2018 melalui Deklarasi Manado (Manado Joint-Declaration). Forum ini bergerak untuk membangun kolaborasi secara konsisten tanpa menimbang luas wilayah, kondisi sosial-ekonomi, dan level pembangunan yang dicapai.
Baca Juga
AIS Forum Pacu Ekonomi Biru, Ternyata Sudah Ribuan Startup Dilibatkan
Sebelumnya, Jumat (06/10/2023), ada pertemuan anak muda dari negara anggota AIS Forum. Mereka barbicara tentang nasib negara anggota AIS dan memberikan solusi yang hebat di bidang ESG.
“Mudah-mudahan, KTT AIS Forum pertama kali di Bali ini bergema. Saya yakin, ke depan, akan banyak negara anggota yang aktif dan suara AIS Akan didengar semua negara anggota PBB,” pungkas Usman. (Pd)