Presiden Israel Tunjuk Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Baru, Netanyahu Lengser?
Poin Penting
|
TEL AVIV, Investortrust.id -- Presiden Israel Isaac Herzog mengumumkan pada Sabtu (7/11/2026) bahwa ia akan memberikan mandat kepada Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru menyusul pelaksanaan pemilu pekan lalu.
Langkah ini dipandang oleh para pesaing politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai tahap awal untuk menggeser pemimpin yang paling lama menjabat di negara tersebut. "Upacara penunjukan secara resmi dijadwalkan berlangsung pada Minggu di kediaman resmi presiden di Yerusalem,"demikian pernyataan resmi dari kantor kepresidenan, seperti dikutip CNA News.
Penunjukan tersebut dilakukan setelah Herzog menggelar konsultasi dengan seluruh partai politik sepanjang pekan menyusul Pemilu 27 Oktober 2026 yang tidak menghasilkan mayoritas tunggal bagi kedua kubu. Situasi politik ini terjadi di tengah kondisi masyarakat Israel yang terbelah akibat pemerintahan sayap kanan Netanyahu serta kelelahan pascabencana perang yang berlangsung selama tiga tahun.
Dari hasil konsultasi tersebut, Eisenkot yang berjanji akan melakukan segalanya untuk membentuk pemerintahan baru mendapatkan rekomendasi dari partai-partai yang mewakili 67 anggota parlemen, berbanding 46 suara untuk blok Netanyahu.
Blok oposisi yang dipimpin oleh Eisenkot, seorang mantan kepala militer dan pendatang baru di dunia politik yang menarik simpati kalangan sekuler serta liberal, kini membuka peluang aliansi dengan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks.
Meski dulunya dianggap tidak mungkin, aliansi ini dinilai mampu memberikan jumlah kursi yang cukup untuk membentuk koalisi pemerintahan.
Kendati demikian, dukungan bagi Eisenkot juga mencakup anggota dari minoritas Arab di Israel yang meraih lonjakan kursi akibat kemarahan terhadap Netanyahu, serta faksi oposisi berhaluan kanan yang menolak ketergantungan pada suara Arab.
Di sisi lain, Presiden Herzog yang berasal dari Partai Buruh berhaluan kiri namun menjalankan peran non-partisan sinyal ingin menjajaki pembentukan pemerintah persatuan nasional guna menyatukan warga Yahudi Israel dari seluruh spektrum politik. Tekanan untuk membentuk pemerintahan persatuan ini diperkirakan dapat meningkat apabila Netanyahu merealisasikan ancamannya untuk melanjutkan perang terhadap Iran, meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum memberikan lampu hijau.
Baca Juga
Netanyahu sendiri yang telah memimpin Israel secara intermittent selama hampir dua dekade dan membawa politik negara itu ke arah kanan mendapati dirinya berada dalam ancaman hukuman penjara atas tuduhan korupsi jika melepaskan jabatan.
Selain itu, ia juga menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional terkait perang di Gaza, sebuah wewenang lembaga yang secara tegas ditolaknya. Walaupun Netanyahu menyerukan pembentukan pemerintah persatuan, pihak oposisi tetap teguh pada pendirian untuk menyingkirkannya terlebih dahulu dari panggung kekuasaan.
Dalam responsnya, Netanyahu menyerang para pemimpin oposisi yang mempertimbangkan kerja sama dengan warga Arab Israel, yakni keturunan warga Palestina yang bertahan setelah pembentukan negara Israel pada 1948. Perdana menteri petahana tersebut mengklaim bahwa potensi koalisi antara partai oposisi dan daftar Arab yang ia sebut sebagai kelompok Islamis dapat membongkar Negara Israel dari dalam. Oleh karena itu, ia mendesak pembentukan pemerintah persatuan yang melibatkan seluruh partai Zionis yang ingin melindungi negara.
Menanggapi pernyataan tersebut, Partai Yashar besutan Eisenkot mengimbau para sekutu Netanyahu serta anggota Partai Likud untuk bergabung dalam pemerintah persatuan yang dipimpin oleh Eisenkot. Partai Yashar juga meminta mereka untuk mengumumkan secara terbuka pembubaran aliansi dengan kelompok-kelompok ekstremis demi mewujudkan stabilitas pemerintahan baru.
