Suriah Pertimbangkan Gabung Pakta Pertahanan Makkah Bersama Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan

JAKARTA, Investortrust.id -- Pemerintah Suriah sedang mempertimbangkan keputusan untuk masuk ke dalam pakta pertahanan bersama dengan Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan.

Pertimbangan tersebut disampaikan secara langsung oleh diplomat tertinggi negara tersebut, Menteri Luar Negeri Asaad al-Shaibani, dalam konferensi Manama Dialogue di Bahrain pada hari Sabtu (31/10/2026).

"Diskusi saat ini sedang berlangsung untuk mengevaluasi masuknya Suriah ke dalam aliansi Makkah," tegas al-Shaibani di hadapan para peserta forum pertahanan seperti dikutip Aljazeera.

Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah sebelumnya telah ditandatangani oleh Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan di kota Makkah, Arab Saudi, pada bulan Agustus 2026. Kesepakatan tersebut menetapkan prinsip bahwa serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap ketiga negara, sehingga aliansi ini kerap dibandingkan dengan pakta keamanan NATO yang mengikat Amerika Serikat, Kanada, dan 30 negara Eropa.

Arab Saudi, yang sedang menghadapi gempuran sengit dari kelompok Houthi di Yaman, merupakan penyokong utama pemerintah Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Ahmed al-Sharaa yang naik ke tampuk kekuasaan setelah kejatuhan Bashar al-Assad pada Desember 2024.

Melalui pakta Makkah tersebut, Pakistan dan Turkiye telah berjanji untuk memberikan dukungan militer kepada Riyadh saat menghadapi peningkatan serangan dari kelompok Houthi yang disokong Iran tersebut.

Kendati demikian, baik pihak Islamabad maupun Ankara hingga saat ini belum mengumumkan serangan apa pun yang diarahkan langsung kepada kelompok Houthi. Pejabat pemerintah di Turkiye, yang proses ratifikasi paktanya masih terus berjalan, menyatakan bahwa dukungan militer apa pun untuk Riyadh di masa mendatang tidak akan mencakup pengerahan pasukan Turkiye untuk bertempur di Yaman atau menyerang Houthi.

Baca Juga

Arab Saudi, Turkiye dan Pakistan Teken Perjanjian Pertahanan Bersama di Makkah

Dalam pidatonya di konferensi Bahrain, al-Shaibani menegaskan bahwa Damaskus merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan regional dan siap mendukung kerangka kerja apa pun yang bertujuan melindungi stabilitas kawasan. Pihaknya menggarisbawahi bahwa wilayah Timur Tengah saat ini berada dalam kondisi yang memerlukan pengembangan sistem pencegahan dan pertahanan bersama melebihi masa-masa sebelumnya.

Sebagaimana dilaporkan media pemerintah Suriah, ia menyampaikan bahwa Suriah mendukung penuh upaya pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan disokong Arab Saudi untuk memulihkan kedaulatan serta stabilitas di seluruh wilayahnya dari perlawanan Houthi, seraya mendesak semua pihak untuk menghormati persatuan dan kedaulatan negara.

Pada kesempatan terpisah, al-Shaibani menyoroti ancaman keamanan domestik dengan mengungkapkan bahwa Israel telah melancarkan lebih dari 1.000 serangan ke Suriah dalam kurun waktu kurang dari dua tahun yang mengakibatkan puluhan orang tewas. Menanggapi situasi konflik serta tekanan terhadap negerinya, ia melemparkan pertanyaan kritis terkait perlindungan wilayah kedaulatan negara. "Bagaimana seruan untuk pengendalian perbatasan dan penempatan senjata secara eksklusif di bawah kendali negara dapat dibenarkan, sementara kedaulatan Suriah dilanggar dan ditargetkan setiap hari?" pungkas sang menteri.