Indonesia Tegaskan Komitmen pada Perdamaian dan Multilateralisme di Panggung PBB

WASHINGTON, investortrust.id - Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap perdamaian dunia dan penguatan multilateralisme di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Di hadapan para pemimpin dunia, Indonesia mengingatkan bahwa Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki akar sejarah yang sama. Keduanya lahir 81 tahun lalu dari puing-puing Perang Dunia II dengan semangat dan misi yang sama, yakni membangun perdamaian serta mencegah tragedi kemanusiaan kembali terulang.

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly) di New York, Sabtu (26/9/2026) waktu setempat.

Menlu menegaskan, Indonesia berpandangan bahwa multilateralisme tidak akan berjalan efektif apabila negara-negara anggotanya rapuh di dalam negeri. Karena itu, ketahanan nasional menjadi fondasi penting bagi kontribusi suatu negara terhadap masyarakat internasional. “Indonesia kini memperkuat kemandirian pangan, ketahanan energi, serta kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya membangun fondasi nasional yang kokoh,” ujarnya.

Dengan fondasi tersebut, kata Sugiono, Indonesia ingin berkontribusi lebih besar dalam penyelesaian berbagai persoalan global. Ketahanan domestik dipandang bukan sebagai sikap menutup diri dari dunia, melainkan sebagai modal untuk terlibat lebih aktif dan efektif dalam kerja sama internasional. Negara yang kuat secara internal dinilai memiliki ruang yang lebih besar untuk membantu menciptakan stabilitas dan perdamaian di tingkat global.

Dalam konteks kawasan, menurut Menlu Sugiono, Indonesia juga menegaskan pentingnya sentralitas ASEAN. Asia Tenggara selama ini mampu mempertahankan stabilitas relatif karena negara-negara ASEAN memilih dialog, konsultasi, dan persatuan sebagai jalan menghadapi perbedaan. “Pendekatan tersebut menjadi modal penting bagi ASEAN untuk tetap relevan di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan-kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik,” kata dia.

Sugiono menyebut, pengalaman ASEAN menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan tidak harus berujung pada perpecahan. Dialog dan diplomasi tetap dapat menjadi instrumen untuk mengelola perbedaan sekaligus menjaga kepentingan bersama. Prinsip tersebut juga menjadi bagian dari pendekatan Indonesia dalam mendorong multilateralisme yang lebih efektif.

Indonesia pada saat yang sama menyerukan reformasi terhadap lembaga-lembaga multilateral, termasuk PBB. Kelemahan multilateralisme tidak seharusnya dijawab dengan meninggalkan sistem internasional, melainkan dengan memperbaikinya. Lembaga-lembaga global perlu dibuat lebih adaptif terhadap perubahan zaman, lebih adil dalam merepresentasikan kepentingan negara-negara anggota, dan lebih mampu memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang.

Dalam pandangan Indonesia, kata Sugiono, reformasi tersebut diperlukan agar tata kelola global tidak tertinggal dari perubahan dunia. Ketika tantangan global semakin kompleks—mulai dari konflik bersenjata, perubahan iklim, ketimpangan pembangunan hingga ancaman kemanusiaan—institusi internasional harus memiliki kemampuan yang lebih besar untuk merespons secara cepat, adil, dan efektif.

Isu Palestina juga menjadi salah satu perhatian utama Indonesia. Sugiono menekankan, Indonesia menilai situasi di Gaza dan Tepi Barat sebagai ujian terhadap hati nurani masyarakat internasional. “Karena itu, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik melalui solusi dua negara, dengan Palestina dan Israel hidup berdampingan secara damai dan aman,” tegasnya.

Komitmen tersebut konsisten dengan posisi Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan rakyat Palestina. Indonesia menilai perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa penyelesaian akar persoalan dan penghormatan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.

Di bidang perdamaian internasional, Indonesia juga menyoroti rekam jejaknya selama puluhan tahun dalam misi penjaga perdamaian PBB. Indonesia merupakan salah satu negara yang secara konsisten mengirim personel untuk berbagai operasi pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam multilateralisme tidak berhenti pada pernyataan diplomatik. Indonesia juga berpartisipasi langsung dalam upaya menjaga perdamaian di berbagai kawasan konflik melalui pengiriman personel dan dukungan terhadap misi-misi PBB.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga secara resmi menyampaikan pencalonannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030. Pencalonan tersebut mengusung tema “Fostering Unity, Advancing Peace” atau “Memperkuat Persatuan, Memajukan Perdamaian.” Tema ini mencerminkan aspirasi Indonesia untuk menjadikan persatuan dan kerja sama sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan global.

Pencalonan tersebut sekaligus memperlihatkan keinginan Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pembahasan isu-isu perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB memiliki posisi strategis dalam menangani konflik dan menjaga perdamaian dunia, sehingga keterlibatan Indonesia di dalamnya akan menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi diplomatik Indonesia di tingkat global.

Seluruh pendekatan tersebut berpijak pada filosofi politik luar negeri Indonesia yang menekankan pentingnya membangun sebanyak mungkin persahabatan dan meminimalkan permusuhan. Prinsip yang kembali digaungkan adalah pesan Presiden Prabowo Subianto: “Seribu kawan masih terlalu sedikit, satu musuh sudah terlalu banyak.”

“Filosofi tersebut menggambarkan pendekatan Indonesia untuk membangun hubungan baik dengan sebanyak mungkin negara tanpa harus terjebak dalam politik blok,” ujar Sugiono.

Dengan pendekatan tersebut, tegas Menlu, Indonesia berupaya menjalankan politik luar negeri yang aktif, terbuka, dan berorientasi pada perdamaian. Ketahanan nasional, sentralitas ASEAN, reformasi multilateralisme, dukungan terhadap Palestina, kontribusi pasukan perdamaian, serta pencalonan di Dewan Keamanan PBB menjadi bagian dari satu garis besar diplomasi, yaitu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas, bukan sekadar menjadi penonton dalam perubahan geopolitik dunia.