Menlu Arrmanatha: Pemerintah Ingin Perbaiki Multilateralisme yang Kini Rapuh

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia ingin memperbaiki multilateralisme yang kini rapuh.

“Bagi Indonesia, sistem multilateral dan hukum internasional bukanlah pilihan, namun suatu keniscayaan,” ujar Arrmanatha, saat pernyataan menteri luar negeri, di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Arrmanatha menjelaskan bahwa hukum internasional harus berlaku untuk semua. Bukan hanya menguntungkan sebagian negara.

Untuk itu, Indonesia akan terus mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan lembaga multilateral lain agar lebih efektif, representatif, dan efisien.

“Kita harus akui bahwa sistem multilateral belum dapat dikatakan berpihak sepenuhnya pada negara berkembang atau global south. Untuk itu, kita akan terus mendorong langkah untuk memperkuat sistem multilateral atau mendorong multilateral reform,” kata dia.

Baca Juga

Menlu Arrmanatha: Diplomasi Harus Sampai ke Meja Makan Rakyat

Arrmanatha menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya mendorong perbaikan. Dia menyebut inisiatif Indonesia sebagai upaya “memperbaiki rumah dari dalam”.

Saat ini, Indonesia duduk di UN Board of Auditor. Keputusan ini dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat akuntabilitas, kapabilitas, dan transparansi PBB. Upaya ini telah diiniasi sejak menteri luar negeri Retno Marsudi pada 2022 hingga akhirnya Indonesia terpilih dalam organisasi tersebut pada kepemimpinan Sugiono pada 2025.

“Kini, menjadi tugas saya untuk memastikan mandat itu dijalankan dengan baik,” ujar dia.

Semangat itulah yang akan dibawa Indonesia dalam pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Indonesia, kata Arrmanatha, ingin mendorong Dewan Keamanan PBB yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis.

Arrmanatha menjelaskan bahwa untuk mendorong stabilitas politik internasional diperlukan penguatan ketahanan kawasan. Selama enam dekade, Asean telah menjadi jangkar penjuru politik luar negeri Indonesia.

“Dan ini tidak akan berubah,” kata dia.

Menjelang 60 tahun ASEAN pada 2027, Arrmanatha mengatakan Indonesia mendorong ASEAN lebih efektif, adaptif, dan relevan. Menurutnya, ASEAN tidak cukup hanya memiliki convening power, melainkan juga harus menghasilkan strategi keluaran untuk menjaga perdamaian dan memperkuat kepercayaan bagi rakyat di kawasan.

“ASEAN harus berkontribusi dan memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik, memastikan keamanan bersama, stabilitas bersama, dan kesejahteraan untuk semua,” kata dia.