Pemimpin BRICS Berkumpul di New Delhi, Indonesia Perjuangkan 5 Agenda Strategis

NEW DELHI, Investortrust — New Delhi menjadi panggung konsolidasi kekuatan Global South. Para pemimpin negara anggota BRICS berkumpul di ibu kota India pada 11–13 September 2026 untuk membahas reformasi tata kelola dunia, perdagangan yang lebih adil, penggunaan mata uang lokal, ketahanan pangan dan energi, hingga penguatan kerja sama teknologi di antara negara-negara berkembang.

Rangkaian pertemuan yang dimulai Jumat (11/09/2026) berpuncak pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-18 BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, Sabtu–Minggu (12-13/09/2026). KTT dipimpin Perdana Menteri India Narendra Modi dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” —membangun ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan— berlangsung tertutup.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri KTT tersebut sebagai pemimpin salah satu anggota penuh BRICS. Prabowo tiba di New Delhi pada Jumat malam (11/09/2026). Kehadirannya menegaskan posisi Indonesia di dalam kelompok yang kini menaungi sekitar separuh penduduk dunia serta menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam perekonomian dan perdagangan global.

Selain Prabowo dan Modi, KTT dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali.

Baca Juga

Membawa Visi Presiden Prabowo, Pidato Anin Disimak Putin, Modi, dan Sejumlah Pemimpin Dunia

Xi tiba di New Delhi pada Sabtu (12/09/2026). Kunjungan tersebut menjadi perjalanan pertamanya ke India dalam hampir tujuh tahun dan menandai mencairnya hubungan kedua negara setelah ketegangan panjang di perbatasan Himalaya. Xi juga dijadwalkan melakukan pembicaraan bilateral dengan Modi di sela-sela KTT.

Presiden Rusia Vladimir Putin tiba lebih awal dan melakukan pertemuan bilateral dengan Modi menjelang pembukaan KTT. Pertemuan itu membahas kerja sama politik, pertahanan, energi, perdagangan, serta perkembangan konflik di Ukraina dan Timur Tengah.

Tidak seluruh anggota BRICS diwakili langsung oleh kepala negara atau kepala pemerintahan. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengutus Menteri Luar Negeri Mauro Vieira, sedangkan Arab Saudi diwakili Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

Uni Emirat Arab diwakili Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Dengan demikian, seluruh 11 negara anggota BRICS hadir, meskipun pada tingkat representasi yang berbeda.

Sebelas negara anggota penuh BRICS dan pemimpin atau pejabat yang mewakilinya dalam pertemuan New Delhi adalah:

1. India: Perdana Menteri Narendra Modi.

2. Rusia: Presiden Vladimir Putin.

3. Tiongkok: Presiden Xi Jinping.

4. Afrika Selatan: Presiden Cyril Ramaphosa.

5. Indonesia: Presiden Prabowo Subianto.

6. Iran: Presiden Masoud Pezeshkian.

7. Mesir: Presiden Abdel Fattah el-Sisi.

8. Ethiopia: Perdana Menteri Abiy Ahmed Ali.

9. Uni Emirat Arab: Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

10. Arab Saudi: Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

11. Brasil: Menteri Luar Negeri Mauro Vieira.

BRICS kini mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia. Secara keseluruhan, kelompok ini mewakili sekitar 49,5% penduduk dunia, 40% produk domestik bruto global, dan 26% perdagangan dunia.

Dari Putin hingga Prabowo

Kehadiran para pemimpin utama dunia membuat KTT New Delhi memiliki bobot geopolitik yang besar. Pertemuan berlangsung ketika konflik di Ukraina dan Timur Tengah belum berakhir, rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok meningkat, jalur perdagangan dan energi menghadapi gangguan, serta negara-negara berkembang menuntut posisi yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan global.

Rusia dan Tiongkok melihat BRICS sebagai salah satu instrumen untuk mendorong tatanan dunia multipolar. India berusaha menempatkan BRICS sebagai forum yang tidak sekadar berhadap-hadapan dengan Barat, tetapi menjadi jembatan kepentingan antara negara maju dan Global South. Indonesia mengambil posisi bebas aktif dengan mendorong kerja sama yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan pembangunan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri pemimpin negara mitra dan tamu undangan. Mereka antara lain Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Presiden Burundi Évariste Ndayishimiye, Wakil Presiden Nigeria Kashim Shettima, Wakil Presiden Uganda Jessica Alupo, serta Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres juga menghadiri rangkaian KTT. Sejumlah pemimpin organisasi internasional lainnya hadir, termasuk Presiden New Development Bank Dilma Rousseff, Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia Ngozi Okonjo-Iweala, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank Zou Jiayi.

Dua Sesi Utama

Agenda KTT BRICS dibagi ke dalam dua sesi utama. Sesi pertama merupakan pertemuan tertutup khusus pemimpin negara anggota dengan topik “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”.

Dalam sesi ini, para pemimpin membahas reformasi tata kelola dunia agar lebih merepresentasikan kepentingan negara berkembang. Pembicaraan mencakup penguatan multilateralisme, reformasi lembaga internasional, peningkatan peran Global South di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan WTO, serta penguatan mekanisme kerja sama di dalam BRICS.

Salah satu topik ekonomi penting ialah peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi lintas negara. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkecil biaya transaksi, mengurangi risiko akibat volatilitas mata uang internasional, dan memperluas pilihan sistem pembayaran bagi negara-negara anggota.

Penggunaan mata uang lokal bukan berarti BRICS telah menyepakati pembentukan mata uang tunggal. Fokus pembahasannya adalah memperluas transaksi bilateral menggunakan mata uang masing-masing negara, membangun konektivitas pembayaran, dan memperkuat infrastruktur keuangan lintas batas.

Sesi kedua merupakan pertemuan terbuka bersama negara mitra dan negara undangan. Sesi bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” itu membahas pertumbuhan global yang lebih inklusif.

Pokok pembahasan mencakup ketahanan pangan dan energi, pengamanan rantai pasok global, transisi energi, pembiayaan perubahan iklim, perdagangan digital, konektivitas pembayaran, pengembangan teknologi, serta kerja sama inovasi di antara negara-negara Global South.

Para pemimpin juga membahas pentingnya menjaga jalur pelayaran dan perdagangan internasional di tengah konflik geopolitik. Gangguan terhadap rantai pasok pangan, energi, pupuk, dan komoditas strategis dinilai dapat menekan negara berkembang secara lebih berat dibandingkan negara maju.

KTT dijadwalkan ditutup pada Minggu (13/09/2026) dengan pengesahan Deklarasi New Delhi. Dokumen tersebut menjadi pernyataan konsensus mengenai arah kerja sama BRICS dan sikap kelompok terhadap berbagai persoalan ekonomi, pembangunan, dan geopolitik global.

Lima Agenda Indonesia

Dalam KTT tersebut, Presiden Prabowo membawa lima agenda utama Indonesia. Agenda pertama adalah reformasi sistem perdagangan dunia yang lebih terbuka, adil, inklusif, dan tidak diskriminatif.

Indonesia menegaskan bahwa WTO harus tetap menjadi fondasi perdagangan multilateral. Jakarta menolak kebijakan proteksionisme dan hambatan perdagangan sepihak yang berpotensi merugikan negara berkembang. Reformasi WTO juga perlu memastikan negara-negara Global South memperoleh ruang yang lebih besar dalam perumusan aturan perdagangan internasional.

Agenda kedua adalah perluasan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT). Indonesia mendorong agar perdagangan dan investasi dengan negara-negara BRICS semakin banyak menggunakan mata uang masing-masing.

Perluasan LCT dinilai dapat mengurangi biaya konversi, memperkecil risiko nilai tukar, menjaga stabilitas rupiah, dan mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap satu mata uang internasional. Kehadiran Gubernur Bank Indonesia dalam delegasi memperlihatkan pentingnya isu sistem pembayaran dan kerja sama keuangan dalam misi Indonesia.

Penerapan LCT juga dapat dikembangkan melalui konektivitas pembayaran digital. Salah satu peluang yang didorong adalah peningkatan konektivitas antara QRIS Indonesia dan Unified Payments Interface atau UPI India. Integrasi tersebut berpotensi mempermudah pembayaran bagi wisatawan, pelaku UMKM, dan perusahaan yang bertransaksi di kedua negara.

Agenda ketiga adalah keadilan ekologis dan pendanaan perubahan iklim. Indonesia mendukung transisi energi, tetapi menegaskan bahwa prosesnya harus berlangsung adil, terjangkau, dan tidak menghambat industrialisasi negara berkembang.

Negara maju, menurut posisi Indonesia, perlu memenuhi tanggung jawab dalam penyediaan pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas. Perlindungan hutan dan ekosistem serta pengurangan emisi tidak dapat dibebankan secara tidak proporsional kepada negara berkembang yang masih membutuhkan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Agenda keempat adalah penyelesaian proses keanggotaan Indonesia dalam New Development Bank. Bank pembangunan yang dibentuk negara-negara BRICS itu dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan infrastruktur, energi bersih, konektivitas, ketahanan pangan, dan transformasi digital.

Keanggotaan tersebut diharapkan tidak sekadar memberi Indonesia akses terhadap pembiayaan. Indonesia juga ingin mengambil peran dalam menentukan arah kebijakan NDB agar pembiayaannya lebih cepat, fleksibel, dan sesuai kebutuhan negara berkembang.

Agenda kelima adalah pembentukan tata kelola royalti digital global. Indonesia memperjuangkan perlindungan yang lebih kuat bagi hak ekonomi para pencipta, seniman, musisi, penulis, dan pelaku industri kreatif ketika karya mereka digunakan melalui platform digital lintas negara.

Inisiatif itu dikaitkan dengan semangat Protokol Jakarta, yakni upaya membangun sistem pengakuan, pencatatan, penghitungan, dan pembayaran royalti digital yang lebih transparan. Bagi Indonesia, kemajuan teknologi tidak boleh hanya memperbesar keuntungan platform, tetapi juga harus meningkatkan kesejahteraan para pencipta karya.

Membuka Pasar dan Investasi

Di luar sidang antarpemerintah, dunia usaha Indonesia bergerak melalui BRICS Business Council. Delegasi bisnis Indonesia dipimpin Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novyan Bakrie.

Indonesia membawa kepentingan memperluas akses pasar, menarik investasi, dan membangun rantai pasok komoditas strategis. Sebagai produsen utama nikel dan timah, Indonesia menawarkan kerja sama hilirisasi mineral kepada investor dari Tiongkok, India, Rusia, dan negara BRICS lainnya.

Baca Juga

Prabowo Hadiri KTT BRICS 2026, Tegaskan Peran Aktif Indonesia dalam Tata Kelola Global

Kerja sama yang dijajaki tidak hanya mencakup penambangan, tetapi juga pengolahan mineral, produksi bahan baku baterai, kendaraan listrik, energi terbarukan, pusat data, kecerdasan buatan, dan industri berbasis teknologi.

Dalam bidang pangan, Indonesia membuka peluang kemitraan jangka panjang dengan India, Brasil, dan negara anggota lainnya. Kerja sama dapat mencakup investasi pertanian, pengembangan teknologi pangan, pengamanan pasokan komoditas pokok, dan perdagangan pupuk. Namun, berbagai pembicaraan bisnis tersebut masih harus dibedakan dari kesepakatan resmi yang telah ditandatangani.

Bagi Indonesia, keanggotaan BRICS bukan pilihan untuk berpihak kepada satu blok geopolitik. Forum ini merupakan instrumen untuk memperluas pasar, memperoleh investasi dan teknologi, memperkuat ketahanan nasional, serta meningkatkan posisi tawar dalam penyusunan aturan global. Total penduduk anggota BRICS sekitar 50% penduduk dunia dengan PDB sekitar 30% PDB dunia.

Di tengah pertemuan para pemimpin besar seperti Putin, Xi, Modi, dan Ramaphosa, kehadiran Prabowo membawa pesan bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar dari kebangkitan Global South. Indonesia ingin ikut menentukan arah, aturan, dan manfaat ekonomi dari perubahan tatanan dunia tersebut.