Oman Ambigu Soal Tarif Hormuz, Pasar Energi Hadapi Ketidakpastian Baru

MUSCAT, investortrust.id – Oman menjadi pusat perhatian geopolitik setelah mengambil posisi yang sangat hati-hati dalam pembahasan mengenai kemungkinan penerapan biaya layanan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Sikap diplomatik yang sengaja dibuat tidak tegas tersebut dinilai menciptakan ketidakpastian baru bagi pasar energi global.

Selama ini Oman dikenal sebagai "Swiss-nya Timur Tengah" karena mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang saling berseberangan, termasuk Iran dan Amerika Serikat. Posisi tersebut menjadikan Kesultanan Oman sebagai mediator utama dalam berbagai krisis kawasan.

Baca Juga

Iran Tegaskan Selat Hormuz Tak Bisa Ditawar, Negosiasi dengan AS di Doha Catat Kemajuan

Kini, negara yang berada di sisi selatan Selat Hormuz itu terlibat pembicaraan bersama Iran mengenai pembentukan tatanan keamanan maritim baru. Sejumlah laporan menyebut kedua negara turut membahas kemungkinan penerapan biaya transit bagi kapal-kapal yang melintasi jalur pelayaran paling strategis di dunia tersebut.

Pemerintah Oman menegaskan bahwa setiap kesepakatan nantinya akan tetap mematuhi hukum internasional. Namun, wacana tersebut langsung memicu kekhawatiran karena sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz.

Celah Hukum Internasional

Para analis menilai ruang gerak Oman sebenarnya cukup terbatas. Berdasarkan prinsip ‘transit passage’ dalam hukum laut internasional, negara pantai tidak diperbolehkan memungut biaya hanya karena kapal melintas.

Meski demikian, terdapat kemungkinan penerapan service fee atau biaya pelayanan tertentu yang secara hukum berbeda dengan tarif transit langsung.

Direktur Eksekutif Gulf International Forum, Dania Thafer, mengatakan posisi Oman memang sengaja dibuat tidak jelas.

Menurutnya, Oman menghadapi tekanan besar dari dua kekuatan utama.

"Di satu sisi terdapat Iran sebagai kekuatan regional, sementara di sisi lain Amerika Serikat memberikan tekanan agar tidak ada sistem tarif baru," ujar Thafer dalam wawancara via telepon dengan CNBC, Jumat (3/7/2026).

Karena itu, Oman memilih mempertahankan "ambiguitas strategis" guna menghindari konflik terbuka dengan kedua pihak.

Thafer memperkirakan apabila negara-negara Teluk serta komunitas internasional memberikan lampu hijau, Oman kemungkinan akan menyetujui suatu bentuk sistem biaya layanan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Meski secara politik langkah tersebut dapat dipandang negatif, pasar diyakini akan menyesuaikan diri selama keamanan pelayaran tetap terjamin.

Iran dan AS Tarik Ulur

Pemerintahan Presiden Donald Trump tetap menolak keras segala bentuk pungutan di Selat Hormuz. Washington sebelumnya bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Oman apabila membantu Iran menerapkan sistem tarif tersebut.

Baca Juga

Kapal Tanker Mulai Ramai Melintas di Selat Hormuz, Harga Minyak Turun Tajam

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan seluruh negara harus menolak upaya apa pun yang mengganggu kebebasan perdagangan internasional melalui Selat Hormuz.

Berdasarkan nota kesepahaman antara AS dan Iran yang ditandatangani pada 17 Juni, Teheran juga tidak diperkenankan menerapkan tarif selama masa negosiasi 60 hari berlangsung.

Namun demikian, dua sumber senior Iran yang dikutip Reuters menyebut Teheran tetap berambisi memperoleh pengakuan internasional atas hak mengelola Selat Hormuz, termasuk kewenangan mengenakan biaya kepada kapal yang masuk maupun keluar Teluk Persia.

Peneliti Carnegie Middle East Program, Andrew Leber, dalam email kepada CNBC, menyebut reputasi Oman sebagai mediator justru membuat negara tersebut semakin terjebak.

Menurutnya, diplomat Oman kini terus berganti narasi antara menyatakan tidak akan ada tarif dan membuka peluang adanya biaya yang diberi nama berbeda.

Secara geografis, Oman memiliki kepentingan keamanan sekaligus ekonomi terhadap Selat Hormuz. Negara tersebut juga berpotensi memperoleh keuntungan apabila turut menerima sebagian pendapatan dari sistem biaya layanan.

Leber memperkirakan Oman kemungkinan tetap mendukung skema biaya layanan versi Iran atau setidaknya memberikan kemasan diplomatik yang lebih lunak selama belum memicu benturan langsung dengan negara-negara Arab maupun Amerika Serikat.

Pakar geopolitik dan energi Chatham House, Neil Quilliam, mengatakan investor selama ini lebih fokus menghitung risiko perang dibandingkan perubahan tata kelola Selat Hormuz.

Padahal, perubahan administratif yang berlangsung secara bertahap dapat meningkatkan biaya logistik, premi asuransi, hingga persyaratan kepatuhan pelayaran tanpa harus diawali konflik militer. Menurut Quilliam, justru di situlah letak "titik buta" pasar global yang belum sepenuhnya diperhitungkan.