Cetak Sejarah Baru Inggris, Raja Charles III Bakal Buka-Bukaan Soal Tagihan Pajak Pribadi
Poin Penting
|
LONDON, Investortrust.id – Raja Inggris Charles III bersiap mengukir sejarah baru dengan menjadi monarki pertama yang akan membagikan informasi pajak pribadinya secara terbuka kepada publik.
Sebagaimana diberitakan France24, Minggu (21/6/2026), langkah transparan yang diambil oleh Istana Buckingham ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan sekaligus merespons meningkatnya pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan keluarga kerajaan. Meskipun secara hukum penguasa Britania Raya tidak memiliki kewajiban mutlak untuk membeberkan tagihan pajak mereka, serangkaian skandal finansial yang belakangan ini menerpa internal kerajaan membuat pos anggaran mereka terus menjadi sorotan tajam masyarakat.
Pengumuman mengenai keterbukaan finansial ini disampaikan langsung oleh juru bicara Istana Buckingham kepada media Inggris. Pihak istana menegaskan bahwa kebijakan progresif ini lahir dari komitmen personal sang raja dalam memimpin institusi monarki modern.
"Keputusan untuk melakukan hal tersebut sebagai Penguasa datang atas keinginan mendasar dari Raja sendiri, sebagai bagian dari adaptasi yang dilakukan sejak naik takhta," ujar juru bicara Istana Buckingham menerangkan latar belakang kebijakan tersebut.
Pihak istana juga menambahkan bahwa langkah ini diambil demi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai tata kelola keuangan istana secara transparan.
"Tujuan kami adalah menjelaskan semua elemen keuangan kerajaan dengan cara yang semakin meningkatkan kejelasan dan aksesibilitas, sekaligus menempatkannya dalam konteks sejarah dan konstitusional. Sederhananya: kami terus melakukan modernisasi dan berkembang," tambah juru bicara tersebut.
Baca Juga
Prabowo dan Raja Charles III Sepakati Kerja Sama Pemulihan Ekosistem 57 Taman Nasional
Laporan detail mengenai informasi pajak pribadi Raja Charles III ini dijadwalkan akan dirilis secara resmi pada hari Kamis (25/6/2026) mendatang sebagai bagian dari laporan akun keuangan tahunan kerajaan.
Secara konstitusi dan hukum yang berlaku di Britania Raya, seorang monarki sebenarnya dibebaskan secara legal dari kewajiban membayar pajak penghasilan, pajak keuntungan modal (capital gains tax), maupun pajak warisan.
Kendati demikian, tradisi pembayaran pajak secara sukarela untuk dua jenis pajak pertama telah dimulai sejak tahun 1993 oleh mendiang Ratu Elizabeth II.
Sebelum resmi naik takhta menggantikan ibundanya pada tahun 2022, Charles sendiri sudah memiliki rekam jejak keterbukaan finansial dengan rutin mengungkap jumlah pajak yang ia bayar saat masih menyandang gelar Prince of Wales.
Keterbukaan anggaran ini juga dinilai sebagai langkah strategis keluarga kerajaan Inggris untuk memulihkan citra publik pasca-skandal yang melibatkan adik laki-laki Raja Charles, yakni Pangeran Andrew, atas hubungannya dengan pelaku kejahatan seksual asal Amerika Serikat, Jeffrey Epstein.
Desakan publik kian menguat setelah auditor pemerintah pada bulan ini mengungkap bahwa Pangeran Andrew memperoleh pendapatan pribadi dari hasil menyewakan kembali beberapa pondok, sementara ia sendiri hanya membayar sewa simbolis yang sangat murah untuk sebuah rumah mewah selama lebih dari dua dekade.
Untuk diketahui, struktur keuangan operasional keluarga kerajaan Inggris saat ini ditopang oleh alokasi dana tahunan dari kas negara yang dikenal sebagai Sovereign Grant guna membiayai tugas-tugas resmi kenegaraan.
Di sisi lain, sumber pendapatan pribadi sang monarki berasal dari aset bersejarah Duchy of Lancaster, yang merupakan portofolio investasi terdiversifikasi mencakup kepemilikan tanah, properti, dan instrumen keuangan berskala besar.
Portofolio bisnis properti tradisional Duchy of Lancaster ini tercatat sukses memberikan pendapatan tahunan bagi Raja Charles III sebesar 26,8 juta poundsterling atau setara dengan US$ 35,6 juta pada periode tahun fiskal 2024-2025.
