Qatar Turun Tangan, Negosiasi Hormuz Masuki Fase Penentuan
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — Ketegangan di Timur Tengah mulai menunjukkan peluang mereda setelah Qatar mengirim tim mediator ke Iran untuk mempercepat pembicaraan pembukaan kembali Selat Hormuz. Langkah diplomatik ini dinilai sebagai sinyal bahwa negosiasi antara Tehran dan United States memasuki fase paling krusial.
Laporan tersebut dipublikasikan harian Inggris The Guardian pada Jumat (22/05/2026) pukul 16.56 BST atau sekitar Sabtu dini hari WIB. Menurut laporan itu, Qatar berupaya mendorong tercapainya nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait pengelolaan Selat Hormuz yang akan membuka jalan bagi pembicaraan lanjutan selama 30 hari mengenai program nuklir Iran.
Sumber diplomatik yang dikutip The Guardian menyebutkan, skema tersebut sekaligus berpotensi menunda tuntutan Washington agar Iran menyerahkan cadangan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi miliknya.
Baca Juga
Kapal Terbakar di Lepas Pantai Qatar, Ketegangan Iran-Israel Kembali Memanas
Selama ini, mediasi konflik AS-Iran lebih banyak dilakukan oleh Oman dan belakangan Pakistan. Namun kini Qatar — yang dikenal sebagai mediator paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah — mulai mengambil peran langsung di tengah meningkatnya risiko gangguan jalur energi global.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengakui adanya “sedikit kemajuan” dalam negosiasi, tetapi menegaskan Washington menolak rencana Iran mengenakan tarif atau pungutan terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Rubio menyatakan jalur pelayaran internasional tidak boleh dikendalikan melalui sistem tol oleh satu negara.
“Iran sedang mencoba menciptakan sistem pungutan di jalur perairan internasional. Tidak ada negara di dunia yang seharusnya menerima itu,” ujar Rubio saat menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri NATO di Swedia.
Iran sebelumnya membentuk lembaga bernama Persian Gulf Strait Authority (PGSA) yang diklaim akan mengatur lalu lintas kapal dan memungut biaya pelayaran di Selat Hormuz. Kebijakan ini memicu kekhawatiran negara-negara Teluk karena dinilai dapat menjadi instrumen tekanan geopolitik baru Tehran.
Lima negara Teluk — yakni Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, dan Bahrain — bahkan mengirim surat resmi kepada otoritas maritim internasional untuk menolak pengakuan terhadap PGSA. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan Iran dapat menciptakan preseden berbahaya dalam perdagangan global.
Baca Juga
Di sisi lain, Iran menegaskan fokus utama negosiasi saat ini bukan isu nuklir, melainkan penghentian permanen konflik dan pencabutan bertahap sanksi AS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyebut berbagai spekulasi media mengenai uranium yang diperkaya hanyalah rumor yang tidak kredibel.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan Washington ingin mengambil alih stok uranium Iran dan kemungkinan akan menghancurkannya. Namun Tehran menolak opsi tersebut dan menyatakan akan melakukan pengenceran uranium di dalam negeri.
Informasi senada juga disampaikan sejumlah media internasional seperti Reuters dan CNBC yang melaporkan adanya kemajuan diplomatik antara AS dan Iran, meski kedua pihak masih berselisih mengenai kontrol Selat Hormuz dan isu uranium diperkaya. Reuters menyebut negara-negara Teluk semakin khawatir terhadap potensi gangguan ekspor minyak global apabila konflik berkepanjangan, sementara CNBC menyoroti pasar energi dunia mulai merespons positif peluang tercapainya gencatan permanen.