Bukan Sekadar Seremonial, Menlu Ungkap Misi Ekonomi di Balik Kunjungan Luar Negeri Prabowo

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini menitikberatkan pada diplomasi ekonomi sebagai instrumen utama. Langkah ini diambil guna memastikan kepentingan nasional terjaga di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak menentu.

Sugiono menjelaskan setiap kunjungan kenegaraan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo merupakan langkah konkret, bukan sekadar seremonial. Intensitas tinggi dalam interaksi global tersebut diarahkan untuk memfasilitasi kebutuhan mendasar rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu poin krusial yang diangkat Sugiono adalah peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sugiono menyebut kehadiran Danantara sebagai langkah "jenius" Prabowo untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung internasional.

"Hadirnya Danantara ini selalu bisa menjadi katalisator dari kerja sama yang sangat besar. Menjadikan prosesnya lebih efektif, mekanismenya lebih efisien, dan kita memiliki posisi tawar yang tinggi dalam setiap diplomasi ekonomi yang kita lakukan," ujar Sugiono dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, Danantara berfungsi sebagai lembaga yang memastikan investasi yang masuk berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat.

Diplomasi "jemput bola" yang dijalankan pemerintah telah membuahkan hasil konkret. Sugiono memaparkan sejumlah komitmen perdagangan dan investasi besar yang berhasil diamankan dari kunjungan kerja Presiden ke negara-negara mitra strategis.

Dalam kunjungan kerja ke Jepang, misalnya, pemerintah berhasil membawa pulang perjanjian dagang senilai kurang lebih 23,63 miliar USD.

Baca Juga

Menlu Sugiono Ungkap Nasib KTT D-8 setelah Ditunda

Sedangkan dari kunjungan ke Korea Selatan, Prabowo mengamankan komitmen investasi sebesar 10 miliar USD.

Selain itu, Menlu menyoroti upaya pemerintah dalam memperluas akses pasar melalui penyelesaian perjanjian ekonomi seperti CEPA dengan Uni Eropa, Kanada, Peru, hingga Eurasia. Langkah Indonesia menghadiri KTT BRICS di Kazan juga dinilai strategis sebagai "bumper" menghadapi ancaman krisis ekonomi dunia.

Untuk memastikan komitmen besar tersebut tidak berhenti di atas kertas, Menlu mengungkapkan adanya arahan Presiden untuk membentuk tim satgas khusus (debottlenecking). Tugas utamanya adalah menghilangkan hambatan birokrasi dan masalah teknis dalam proses investasi dan perdagangan.

"Kita ingin mewujudkan apa yang menjadi program pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambah lapangan kerja. Situasi dunia yang stabil dan tertib merupakan prasyarat pembangunan," tambahnya.