Kaleidoskop 2025: Tahun Fondasi, Bukan Tahun Seremonial

Oleh: Teguh Anantawikrama

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

INVESTORTRUST.ID -- Tahun 2025 bukanlah tahun yang ditandai oleh gemerlap seremoni. Ia adalah tahun kerja—tahun ketika negara kembali menata fondasi. Di tengah dunia yang bergejolak oleh konflik geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan krisis kepercayaan publik, Indonesia justru memilih untuk memulai dari hal yang paling mendasar: memastikan rakyatnya makan dengan layak, sehat sejak dini, dan memiliki akses pendidikan yang relevan dengan masa depan.

Dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto, arah itu terlihat cukup jelas. Negara tidak menunggu keadaan menjadi ideal untuk bertindak. Ia bergerak sembari membenahi, mengeksekusi sambil mengoreksi.

Negara Kembali Hadir di Ruang Dasar Kehidupan

Peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025 menjadi penanda penting. Kebijakan ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan pernyataan politik yang tegas: kualitas sumber daya manusia tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar atau ditunda hingga pertumbuhan ekonomi “cukup”.

Dengan capaian lebih dari 50 juta penerima manfaat di akhir tahun, MBG menunjukkan skala keberanian fiskal dan administratif yang jarang dilakukan. Ia berjalan berdampingan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta distribusi layar belajar interaktif ke ratusan ribu sekolah—membentuk satu garis kebijakan yang konsisten dari gizi, kesehatan, hingga pendidikan.

Di sinilah negara kembali memasuki ruang-ruang yang selama ini terlalu lama dianggap urusan privat, padahal dampaknya sangat publik.

Disiplin Tata Kelola sebagai Fondasi Kepercayaan

Tahun 2025 juga memperlihatkan perubahan pendekatan negara terhadap praktik ekonomi yang tampak kecil, tetapi sesungguhnya menggerogoti kepercayaan rakyat. Penindakan terhadap BBM oplosan, minyak goreng dengan isi dikurangi, serta ratusan merek beras premium oplosan menunjukkan bahwa ketertiban pasar bukan sekadar urusan efisiensi, melainkan keadilan.

Pesannya sederhana namun penting: negara tidak lagi permisif terhadap praktik yang merugikan konsumen, sekecil apa pun skalanya. Dalam jangka panjang, disiplin semacam ini justru menjadi fondasi bagi iklim usaha yang sehat.

Pendirian Danantara, dengan konsolidasi aset BUMN sekitar Rp16.000 triliun, juga mencerminkan upaya membangun disiplin baru dalam pengelolaan kekayaan negara. Ini bukan semata soal sentralisasi, melainkan upaya mengakhiri fragmentasi dan ego sektoral yang selama ini melemahkan daya ungkit BUMN sebagai instrumen pembangunan.

Politik Luar Negeri yang Jelas dan Berani

Di panggung global, Indonesia pada 2025 tidak lagi berbicara dengan nada ragu. Pidato Presiden Prabowo di parlemen Turki, di St. Petersburg International Economic Forum, hingga di Sidang Umum PBB menunjukkan politik luar negeri bebas aktif yang kembali menemukan keberanian moralnya.

Keputusan Indonesia memimpin pengakuan Palestina oleh 142 negara dan komitmen pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza menegaskan bahwa bebas aktif bukan berarti netral tanpa nilai. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, kejelasan sikap justru menjadi kekuatan diplomasi.

Menariknya, ketegasan ini tidak menghambat kerja sama ekonomi. Kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, hingga EAEU membuktikan bahwa kejelasan posisi justru memperkuat daya tawar Indonesia.

Baca Juga

Industri Telekomunikasi Korban Regulasi Tanpa Horizon Panjang

Pembangunan Tanpa Ilusi

Tentu, 2025 bukan tahun tanpa catatan. Insiden dalam pelaksanaan MBG, proyek-proyek yang masih berjalan, serta tantangan fiskal dan birokrasi ke depan adalah pengingat bahwa membangun negara tidak pernah linier. Fondasi tidak selalu terlihat indah, dan sering kali menuntut kesabaran.

Namun justru di situlah kejujuran tahun 2025. Tidak ada klaim bahwa semua telah selesai. Yang ada adalah kesadaran bahwa arah harus ditetapkan sejak awal, meskipun jalannya panjang dan berliku.

Refleksi Akhir: Menjaga Arah, Bukan Sekadar Laju

Jika 2024 adalah tahun transisi, maka 2025 adalah tahun penegasan arah. Ia belum menghasilkan panen besar, tetapi telah menyiapkan lahan. Tantangan terbesar ke depan bukanlah memulai program baru, melainkan menjaga konsistensi, memperbaiki tata kelola, dan memastikan keberlanjutan.

Bangsa ini tidak kekurangan gagasan, tetapi sering kehilangan disiplin eksekusi. Ia tidak kekurangan sumber daya, tetapi kerap kehilangan kepercayaan publik. Karena itu, pekerjaan rumah utama menuju 2026 bukan sekadar mempercepat, melainkan memastikan bahwa percepatan itu tidak kehilangan arah.

Jika negara mampu menjaga keberanian untuk mengoreksi diri, membuka ruang partisipasi publik, dan menempatkan kepentingan jangka panjang di atas godaan popularitas jangka pendek, maka 2025 kelak akan dikenang bukan sebagai tahun euforia.

Ia akan dikenang sebagai tahun ketika fondasi negara kembali ditegakkan—dengan tenang, dengan kerja, dan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab sejarah.

Dan dari fondasi itulah, 2026 layak menjadi tahun percepatan yang sesungguhnya. ***

Baca Juga

Meritokrasi dan Transformasi Digital: Jalan Baru Birokrasi yang Gesit