Kecerdasan Artifisial, Sebuah Ancaman atau Kesempatan?

JAKARTA, investortrust.id - Sejumlah lapangan kerja di Indonesia justru mencatatkan pertumbuhan sepanjang 2025, di tengah kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih menghantui berbagai sektor industri. Ketika kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) kerap dijadikan kambing hitam atas menyempitnya kesempatan kerja, data pasar tenaga kerja menunjukkan cerita yang jauh lebih kompleks.

Di satu sisi, perusahaan teknologi dan manufaktur memang melakukan efisiensi tenaga kerja. Namun di sisi lain, jutaan pekerja baru tetap terserap, terutama di sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Realitas ini menegaskan bahwa AI belum menjadi faktor tunggal yang menentukan arah pasar kerja Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang 2024 hingga 2025 sekitar 3,5 juta lapangan kerja baru tercipta. Porsi pekerja penuh waktu meningkat, sementara jumlah pekerja setengah menganggur dan paruh waktu menurun. Indikator ini memberi sinyal bahwa kualitas pekerjaan, bukan hanya jumlahnya, mulai membaik.

Meski demikian, perbaikan tersebut belum sepenuhnya meredam kekhawatiran publik. Gelombang PHK di sejumlah sektor padat karya dan teknologi memunculkan pertanyaan besar, "Apakah AI benar-benar menggerus lapangan kerja, atau justru ada faktor lain yang lebih dominan?"

Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa AI tidak boleh diposisikan semata sebagai ancaman, melainkan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.

AI sebagai Alat Produktivitas

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) telah mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk AI dan Internet of Things (IoT), agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid menekankan pentingnya menghadirkan teknologi yang membumi.

“Teknologi baru itu tidak hanya mengawang, tapi harus membumi. IoT dan kecerdasan artifisial harus dimanfaatkan agar berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat,” ujar Meutya dalam salah satu kegiatan Tani Digital bulan lalu di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Pendekatan ini bertujuan ingin menempatkan AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan hasil kerja, bukan pengganti tenaga manusia. Strategi tersebut kini mulai diterapkan di sektor-sektor tradisional yang menyerap tenaga kerja besar.

Salah satu sektor yang menjadi fokus adalah pertanian, yang hingga kini masih menjadi penopang utama pasar tenaga kerja Indonesia.

Sektor Tradisional Masih Jadi Penopang

Mengutip data BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) hingga November 2025, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Sekitar 28-29% dari total pekerja nasional, atau lebih dari 40 juta orang, menggantungkan hidup pada sektor ini.

Karakter pertanian yang padat karya dan relatif tahan terhadap fluktuasi ekonomi menjadikannya bantalan sosial, terutama di wilayah pedesaan. Alasan lainnya, sektor ini juga sering menjadi tempat “pulang” bagi tenaga kerja yang terdampak PHK di sektor lain.

Di bawah pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran menyerap sekitar 19-20% tenaga kerja nasional. Perdagangan juga menjadi sektor dengan penambahan tenaga kerja terbesar sepanjang 2024-2025, didorong oleh konsumsi domestik dan pesatnya transaksi digital.

Dari pedagang pasar tradisional hingga pelapak daring, sektor perdagangan berkembang sebagai ekonomi kerakyatan yang relatif inklusif. E-commerce juga menjadi 'safe zone' bagi banyak pekerja dan pelaku UMKM.

Sementara itu, industri pengolahan atau manufaktur menyerap sekitar 13-14% tenaga kerja nasional. Sektor ini mencakup subsektor padat karya seperti makanan dan minuman, tekstil, alas kaki, hingga komponen otomotif.

Meski menghadapi tekanan global dan persaingan ketat, manufaktur tetap menjadi tulang punggung lapangan kerja formal. Namun, sektor inilah yang paling sering menjadi sorotan ketika isu PHK mencuat ke publik.

PHK Lebih Dipicu Iklim Investasi

Pengamat Ekonomi LPEM UI Teuku Riefky menilai gelombang PHK yang terjadi belakangan ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada kehadiran AI. Menurutnya, faktor struktural ekonomi justru lebih berpengaruh.

“Bukan dipengaruhi AI, tapi iklim investasi Indonesia yang cenderung buruk. Perizinan yang kompleks, praktik perburuan rente, serta regulasi yang berubah-ubah justru lebih banyak menyebabkan PHK dibanding AI itu sendiri,” ujarnya kepada investortrust.id, Senin (29/12/2025).

Ia mencontohkan penutupan pabrik tekstil dan alas kaki di sejumlah daerah yang merupakan sektor padat karya dan relatif minim sentuhan AI.

“Kalau kita lihat, yang tutup itu kan pabrik tekstil, alas kaki. Itu bukan karena AI, tapi karena investasi melemah dan daya saing turun,” sambungnya.

Kondisi tersebut membuat sulit menunjuk satu sektor baru yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif. Di tengah investasi yang melemah, penyerapan tenaga kerja cenderung tersebar dan tidak terkonsentrasi pada satu sektor unggulan.

AI Mulai Terasa, tapi Belum Dominan

Di sisi lain, data Kemenaker menunjukkan sepanjang Januari hingga November 2025 sekitar 79.302 pekerja terkena PHK. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyebut angka ini mencerminkan tekanan ekonomi yang kompleks dan berlapis.

Menurut Heru, perlambatan ekonomi global, restrukturisasi perusahaan, serta dampak pandemi yang belum sepenuhnya hilang masih menjadi faktor utama. Namun, peran AI dan otomatisasi mulai terasa.

“Banyak perusahaan, terutama di sektor teknologi dan manufaktur, mulai mengadopsi AI untuk efisiensi biaya. Dampaknya memang belum besar, tapi bisa mempercepat PHK di tengah ketidakpastian ekonomi,” ujarnya kepada investortrust.id, Minggu (28/12/2025).

Heru mengingatkan, tanpa strategi yang jelas, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban. Terlebih jika lapangan kerja riil tidak tumbuh secepat jumlah angkatan kerja baru.

AI tidak Menghilangkan Lapangan Pekerjaan

Di sektor pertanian, pemanfaatan AI justru menunjukkan wajah yang lebih optimistis. Melalui program Tani Digital, Kemkomdigi mendorong penggunaan IoT Smart Precision Agriculture System untuk meningkatkan produktivitas petani.

Teknologi ini terbukti mampu menekan penggunaan pupuk hingga 50%, meningkatkan hasil panen, sekaligus mengurangi emisi karbon. Program ini juga menegaskan pentingnya kedaulatan teknologi nasional.

Petani asal Sragen, Tri Widodo, merasakan langsung manfaatnya. Ia mengaku biaya pupuk turun hingga 40% per hektare tanpa menurunkan produktivitas.

Pengalaman tersebut menegaskan bahwa AI di Indonesia saat ini lebih berperan sebagai augmenter atau memperkuat peran manusia, bukan menggantikan tenaga kerja.

Meski demikian, tantangan ke depan tetap besar. Tanpa kebijakan re-thinking dan re-planning pembangunan, serta program reskilling dan upskilling yang agresif, AI bisa menjadi ancaman serius bagi tenaga kerja muda.

Di banyak negara, AI dilaporkan menekan peluang kerja entry-level. Jika Indonesia tidak beradaptasi, bonus demografi berisiko menjadi bumerang.

Sebaliknya, dengan strategi yang tepat, AI justru dapat membuka lapangan kerja baru di sektor digital, kreatif, keamanan siber, hingga etika AI. Kuncinya terletak pada kesiapan sumber daya manusia dan konsistensi kebijakan.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah AI akan mengurangi atau menambah lapangan kerja. Pertanyaan sesungguhnya adalah seberapa siap Indonesia memanfaatkan AI untuk menciptakan pekerjaan yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.