Desa-Desa Pesisir yang Hilang dan Potensi Pangan yang Terabaikan

Poin Penting

●	Pantai Bedono dan Kampung Tambaksari menghadapi abrasi, rob, dan penurunan muka tanah, menyebabkan rumah-rumah tenggelam dan lahan hilang.
●	Varietas padi toleran salinitas (VUB) bisa dimanfaatkan untuk pertanian pesisir agar swasembada pangan tetap terjaga di tengah perubahan iklim.
●	Proyek Giant Sea Wall dan NCICD digagas untuk melindungi pesisir Jawa, namun solusi terpadu termasuk restorasi ekosistem dan pengendalian air tanah tetap dibutuhkan.

INVESTORTRUST.ID – Pantai Bedono belum kehilangan pesonanya di pagi yang cerah itu. Berhiaskan hutan mangrove yang membentang di cakrawala dengan siluet Gunung Ungaran yang menjulang tinggi ke angkasa, pantai yang berlokasi di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini masih memancarkan daya tariknya sebagai destinasi pariwisata.

Namun di balik pesonanya, Pantai Bedono menyimpan kisah yang memilukan. Sekitar 200 rumah di Kampung Rejosari Senik dan Kampung Tambaksari, Desa Bedono tenggelam secara dramatis, sebelum menghilang satu per satu sejak 1999 akibat tergerus laut. Padahal, tiga dekade lalu, dua kampung tersebut dikenal sebagai kawasan pertanian dan perkebunan yang subur.

Pengikisan pantai oleh gelombang laut (abrasi), banjir pasang laut (rob), penurunan muka tanah (land subsidence), dan kenaikan muka air laut di Desa Bedono yang intensitasnya meningkat dalam 30 tahun terakihir disebut-sebut sebagai yang terbesar di Indonesia. Tak kurang 2.000 hektare lahan di kawasan itu tergerus erosi, menyebabkan garis pantai mundur sepanjang 4-5 km dari garis pantai tahun 1994-1995.

Kisah tragis permukiman yang tenggelam di Pantai Bedono masih bisa dirasakan jejaknya di Kampung Rejosari. Di lokasi yang berjarak sekitar 4 km dari bibir pantai itu tampak atap-atap rumah, kubah masjid, atau bangunan lainnya menyembul di permukaan laut. Pemandangan itu menimbulkan perasaan miris bagi siapa pun yang melihatnya.

Tetapi tak semua rumah benar-benar tenggelam. Ada satu rumah yang tetap berdiri tegak di atas air karena fondasinya ditinggikan. Itulah rumah Rukani (60) dan Pasijah (50), satu-satunya keluarga yang memilih bertahan di lokasi.

Untuk membiayai hidup, Rukani dan Pasijah bersama empat anaknya berjualan bibit mangrove, ikan, kepiting, dan kerang hijau. Rumah Rukani sempat gelap gulita karena tak mendapat pasokan listrik PLN. Berkat bantuan seorang pengusaha dari Demak, pasangan lansia itu punya genset dan pembangkit listrik tenaga surya. Ke mana-mana, Rukani dan Pasijah menggunakan sampan.

Sebelum rumahnya terbenam di Pantai Bedono, Rukani adalah petani yang terbiasa mencangkul, membajak, dan menyemai padi sawah. Ia punya beberapa bidang sawah dan kebun di sekitar rumahnya dulu. “Saya biasa menanam padi dan jagung,” tutur Rukani kepada investortrust.id yang mengunjungi rumahnya, Jumat (5/12/2025).

10 KK di Tambaksari

Sekitar 2 km dari rumah Rukani, samar-samar terlihat sekelompok bangunan menjulang di atas air. Di tengahnya terbentang jembatan beton selebar 1,5 meter dengan panjang sekitar 2,5 km yang berkelok-kelok menuju daratan.

Jembatan kecil itu berakhir di sebuah bangunan besar berkubah hijau yang sedang direnovasi. Masyarakat setempat menyebutnya kompleks makam Mbah Mudzakkir. Mbah Mudzakkir atau KH Abdullah Mudzakkir (1878-1950) adalah penyebar agama Islam di daerah Sayung dan sekitarnya. Masyarakat menjadikan kompleks makam sekaligus masjid yang sudah ditinggikan itu sebagai objek wisata religius.

Tak jauh dari kompleks makam tampak deretan rumah berdinding kayu dan anyaman bambu. Ditopang kayu dan beton yang sudah lapuk dan menghitam akibat terkikis ombak, rumah-rumah itu bak mengapung di atas air.

Ada 10 rumah yang masih bertahan di sana. Rumah-rumah itulah yang kini menjadi benteng terakhir Kampung Tambaksari, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, yang nyaris lenyap dari peta.

Dulu, warga yang tinggal di Kampung Tambaksari berjumlah 66 kepala keluarga (KK). Sejak air laut terus meninggi dan tiada henti menerjang perkampungan itu, satu per satu warga menyingkir. Mereka yang bertahan, mau tidak mau, meninggikan tiang-tiang penyangga rumahnya agar tak terjangkau air laut. Jumlah warga yang bertahan terus menyusut.

“Awalnya tinggal tersisa enam KK saja. Tapi enam KK itu kemudian bertambah menjadi 10 KK karena anak-anak warga Kampung Tambaksari memilih berkeluarga dan tinggal di sini,” tutur Masmu’ah (50), warga Kampung Tambaksari yang ditemui investortrust.id di lokasi, Sabtu (29/11/2025).

Masmu’ah tinggal bersama suaminya, Makmun (65) dan lima dari enam anaknya. Rumah mereka berjarak sepelemparan batu dari kompleks makam Mbah Mudzakkir. Dibantu menantu dan anak-anaknya, Masmu’ah setiap hari berjualan makanan di depan rumah. Pembelinya warga sekitar dan para peziarah.

Dulu, warga Tambaksari tak pernah menyangka jika kawasan itu bakal tenggelam. Maklum, tiga dekade silam, Kampung Tambaksari masih berupa daratan yang subur. Jarak kampung dengan bibir pantai sekitar 2,5 km. Saat ini, Kampung Tambaksari berada di lepas pantai, berjarak 1,5 km dari daratan. Berarti laut telah menggerus kawasan itu sepanjang 4 km.

Sekitar 30 tahun lalu, adalah hal biasa menyaksikan anak-anak berlarian di atas pematang, bermain layang-layang sambil menunggu orang tua mereka membajak sawah. Juga bukan sesuatu yang istimewa jika para remaja bermain sepak bola, bulu tangkis, atau bola voli menjelang senja di sekitar rumah. Kini, mustahil mereka melakukan itu semua.

“Waktu muda dulu, saya pemain sepak bola dan bola voli. Kalau main sepak bola, saya berposisi sebagai striker. Kalau main bola voli, saya tukang smes (smasher),” ujar Makmun, dengan bangga.

Menabung untuk Rumah

Warga Kampung Tambaksari sudah lama mengubur dalam-dalam ingatan kolektif mereka tentang daratan. Abrasi, rob, penurunan muka tanah, dan kenaikan muka air laut akibat pencairan es di kutub seiring pemanasan global yang menggila sejak 1999 telah memusnahkan lanskap Kampung Tambaksari tempo doeloe.

Lapangan bola berumput hijau, lapangan voli dan bulu tangkis, pematang sawah, serta tambak-tambak ikan sudah lenyap ditelan laut. Setiap tahun, warga harus menabung dan urunan untuk meninggikan rumah dan jalan. Sebagian dana diperoleh dari kotak sumbangan di kompleks makam Mbah Mudzakkir yang dikelola secara swadaya.

“Dulu keluarga saya masih punya sawah dan tambak. Luasnya sekitar 5 hektare. Kalau panen, dapatnya banyak,” ujar Makmun, yang dikenal sebagai tetua kampung dan tokoh masyarakat setempat.

Warga merasakan betul dampak abrasi, rob, penurunan muka tanah, dan kenaikan muka air laut terhadap kehidupan mereka, termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama pangan.

Mereka harus pergi ke daratan yang berjarak 3-5 km hanya untuk membeli sembako, dengan menumpang perahu atau berjalan kaki, disambung dengan perjalanan menggunakan sepeda motor. “Karena jauh, harganya jadi mahal,” ucap Zaki (30), warga lainnya.

“Terapung-apung” di tengah laut, warga Kampung Tambaksari tak punya banyak pilihan profesi. Jika tidak menjadi nelayan, mereka banting setir menjadi pembudidaya kerang atau melayani jasa transportasi bagi para peziarah makam Mbah Mudzakkir.

Sama halnya dengan warga di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, yang berjarak sekitar 3 km dari Kampung Tambaksari. Mereka pasrah. “Mau kerja apa lagi, Mas? Jadi petani nggak mungkin karena tanaman apa pun nggak bisa hidup di sini, kecuali mangrove,” ujar Sa’dun (45), nelayan dari Desa Timbulsloko, kepada investortrust.id yang menemuinya di kawasan hutan mangrove Desa Timbulsloko.

Padahal, menjadi nelayan pun saat ini terbilang sulit. Selain kerap diganggu cuaca ekstrem yang tak menentu, para nelayan harus menghadapi persoalan lain seperti pencemaran lingkungan. Baru-baru ini, misalnya, ribuan ikan di Pantai Bedono mati, diduga akibat teracuni lumpur sisa pembuatan jalan tol Semarang-Demak.

Nasib Sa’dun dan warga lainnya di Desa Timbulsloko tidak lebih baik dari warga Kampung Tambaksari. Karena tempat tinggal mereka terus-menerus terendam air, warga Timbulsloko terpaksa menguruk rumahnya dengan tanah dan berangkal. Harga tanah campur berangkal sekitar Rp 600 ribu per truk.

“Biasanya satu rumah habis Rp 4 juta. Setiap tahun kami harus mengumpulkan uang untuk menguruk rumah karena air laut setiap tahun naik terus,” papar Imron (47), nelayan di Desa Timbulsloko, Kecataman Sayung, kepada investortrust.id yang menemuinya di sekitar hutan mangrove, Desa Timbulsloko, Sabtu (29/12/2025).

Warga berkocek tebal bisa menguruk sekaligus meninggikan rumah. Tapi, bagaimana dengan warga berkantong pas-pasan? Mereka terpaksa membiarkan air laut yang anyir dan asin menggenangi rumahnya setiap saat.

Paling banter, mereka hanya bisa menguruk tanpa meninggikan atap rumah, dengan konsekuensi jarak antara lantai rumah dan plafon semakin pendek. “Di dalam rumah, kami harus terus-terusan membungkuk karena jarak antara lantai dan plafon hanya 1,5 meter,” ujar Imron.

Rob di Indramayu

Sekitar 300 km dari Pantai Bedono, nasib warga Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tak kalah menggetirkan. Warga di Blok Empang desa itu bahkan hampir setiap saat berkubang air laut, baik di dalam maupun di luar rumah.

“Sekitar 70% rumah warga di sini tergenang air. Hanya 30% yang masih kering, itu pun kadang-kadang terendam juga saat rob datang,” kata Moh Buna, ketua RT setempat, yang ditemui investortrust.id di lokasi, Minggu (30/12/20205).

Rob biasanya datang di pagi hari, merambat cepat ke dalam rumah, sekolah, masjid, empang, dan kebun setelah Sungai Ciperawan yang membelah kawasan muara itu meluap. Pada siang hari, air rob mulai susut. Namun, sebelum rob kiriman pagi benar-benar kering, air rob susulan kerap datang pada sore harinya. Tinggi rob bervariasi, terkadang 100 cm, kadang 50 cm.

Tak mengherankan jika sepatu boot berbahan karet menjadi perlengkapan wajib warga Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon. “Kalau nggak pakai sepatu boot, jalannya licin, bisa jatuh. Kalau airnya di bawah dungkul, kaki bisa tetap kering,” kata Buna.

Warga Eretan Wetan wanti-wanti meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat segera bertindak. Ada tiga hal yang mereka minta. Pertama, pemerintah harus membuat tanggul di pinggir laut untuk mencegah air rob masuk.

Kedua, pemerintah harus membuka saluran irigasi saat air rob datang dan menutupnya saat banjir datang dari hulu. Ketiga, Sungai Ciperawan –-sering juga disebut Sungai Eretan— harus dikeruk untuk menampung debit air yang meningkat saat terjadi rob dan banjir dari hulu sungai.

Warga yakin jika tiga hal itu dilakukan secara bersamaan, masalah rob bisa ditanggulangi. Dengan begitu pula, ekonomi warga menggeliat. “Saat rob datang, empang-empang terisi air, orang tidak bisa bepergian. Jual hasil tangkapan ikan juga sulit,” tegas Buna.

Yang jelas, abrasi, rob, penurunan muka tanah, dan kenaikan muka air laut adalah ancaman yang sangat serius, terutama di bidang ekonomi, khususnya di sektor pangan. Jika tak segera ditanggulangi, air laut akan terus merangsek masuk ke daratan, menggerogoti lahan-lahan pertanian, mengancam ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdapat sekitar 1 juta hektare lahan pertanian di Indonesia yang terdampak salinitas (kadar garam) dalam level parah.

“Jika tak diantisipasi, hal itu bisa menurunkan hasil dan produktivitas tanaman pertanian secara nasional,” jelas BRIN dalam kajiannya.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan, laju abrasi di Indonesia mencapai 1.950 hektare per tahun. Sedangkan total lahan yang hilang akibat abrasi selama 15 tahun terakhir (2000-2014) mencapai 29.261 hektare.

Di sisi lain, jurnal Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, setiap tahun luas lahan sawah yang ditinggalkan petani akibat salinisasi terus meningkat. Lahan dekat pantai yang rentan mengalami salinitas diperkirakan mencapai 12,02 juta hektare atau 6,20% dari total daratan Indonesia.

Salinitas umumnya terjadi di lahan pertanian dekat pantai, disebabkan kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim. Umumnya, para petani di kawasan pesisir merasa skeptis terhadap kondisi ini, sehingga mereka membiarkan begitu saja lahan pertanian mereka yang sudah tak produktif lagi akibat salinitas.

Tentu saja masalah ini tidak bisa dibiarkan. Jika tak segera ditangani, swasembada pangan, khususnya beras, yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran bisa ambyar. Produksi beras tahun ini yang melesat, bisa kembali jeblok.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada Januari-Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau naik 13,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan estimasi produksi sebanyak itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor beras pada 2025. Tahun lalu, Indonesia masih mengimpor 4,5 juta ton beras.

“Produksi beras dalam negeri sudah meningkat signifikan dan mampu memenuhi kebutuhan domestik. Kita sudah surplus beras 4 juta ton,” tandas Menko Pangan, Zulkifli Hasan dalam siaran pers, baru-baru ini.

Indonesia, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), menempati peringkat ke-2 sebagai produsen beras terbesar di dunia setelah Brasil. “Dengan jumlah produksi saat ini, kita telah mencapai swasembada pangan,” tegas Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman.

Tetapi, sekali lagi, jika dampak perubahan iklim, seperti abrasi, rob, penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut tidak ditangani dari sekarang, lahan pertanian Indonesia akan terus terkikis. Ujung-ujungnya, produksi beras bakal kembali turun dan swasembada beras bisa kembali kandas.

Padi Khusus Pesisir

Indonesia sebetulnya bisa menyulap lahan-lahan yang terdampak perubahan iklim di kawasan pesisir menjadi lahan pertanian yang produktif. Maka sambil menangkal abrasi, rob, naiknya muka laut, dan turunnya muka tanah, pemerintah sudah saatnya memanfaatkan lahan-lahan yang terkikis air laut untuk lahan pertanian.

Hingga kini memang belum banyak yang tahu bahwa di Indonesia ada varietas padi yang toleran atau tahan terhadap salinitas (kadar garam). Varietas unggul baru (VUB) ini cocok ditanam di lahan-lahan pesisir yang kerap terendam air laut atau sering diterjang rob.

Sekadar informasi, Vietnam sudah lama menanami kawasan-kawasan pesisirnya secara masif dengan varietas padi yang toleran terhadap salinitas. Itulah antara lain yang membuat Vietnam secara konsisten tercatat sebagai salah satu produsen beras terbesar di dunia.

Di Indonesia setidaknya terdapat lima VUB padi yang toleran terhadap salinitas, yaitu IPB 11S Bepe, Biosalin 1 Agritan, Biosalin 2 Agritan, Inpari 34 Salin Agritan, dan Inpari 35 Salin Agritan. Varietas-varietas padi ini dirilis Kementerian Pertanian (Kementan) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) University.

Harus diakui, VUB-VUB tersebut belum terpublikasikan secara luas sehingga belum banyak masyarakat, akademisi, dan pengusaha yang tahu. Padahal, jika dibudidayakan secara masif dan menjadi gerakan nasional, varietas-varietas baru itu bisa mengatasi masalah produksi beras nasional, khususnya di kawasan pesisir.

Tak kalah penting, jika kawasan pesisir menjadi lahan produktif bagi hasil pertanian, khususnya beras, masyarakat dan pemda setempat akan terdorong untuk merawatnya secara lebih ‘serius’. Perilaku ini bisa menggugah kesadaran bersama untuk menjaga pesisir secara berkelanjutan.

Bukan apa-apa. VUB-VUB ini bisa menghasilkan panen yang jauh lebih besar. Varietas yang tidak toleran terhadap salinitas, misalnya, hasil panennya bisa anjlok sampai 50-75%. Sebaliknya, hasil panen VUB seperti IPB 11S Bepe hanya turun berkisar 10-12%.

“Tantangannya ada di pengadaan benih. Bila masalah benih teratasi, VUB-VUB ini bisa menjawab kekhawatiran kita tentang terus menyusutnya lahan pertanian produktif akibat perubahan iklim, perluasan permukiman dan industri, atau akibat faktor lainnya,” kata peneliti pertanian, Prof Bambang Sapta Purwoko kepada investortrust.id, Sabtu (6/12/2025).

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga salah satu pemulia VUB IPB 11S Bepe itu mengakui, produksi padi nasional hingga kini masih berkutat pada lahan sawah irigasi. Padahal, tantangan yang dihadapi persawahan terus meningkat seiring makin luasnya konversi lahan dan dampak perubahan iklim. Apalagi konsumsi beras bakal terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Saat ini pun sebagian lahan pantai digunakan untuk produksi padi,” tutur Prof Bambang.

Dalam catatan Prof Bambang, para petani yang punya lahan dekat pantai sudah menghadapi masalah salinitas. Itu terjadi seiring intrusi air laut ke persawahan atau lahan pertanian lainnya akibat meningkatnya permukaan air laut, rob, abrasi, atau turunnya permukaan tanah.

“Bahkan, salinitas terjadi di daerah-daerah dengan curah hujan rendah dan saat musim kemarau,” kata dia.

Tak bisa dimungkiri, jumlah VUB yang toleran terhadap salinitas di Indonesia masih jauh dari cukup. Karena itu, pemerintah perlu terus mendorong penelitian dan pengembangan VUB-VUB lainnya yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Sebagai contoh, VUB IPB 11S Bepe memiliki sejumlah keunggulan, antara lain rata-rata produktivitasnya mencapai 7,7 ton per ha dengan potensi hasil 11,5 ton per ha dan berumur genjah (111 hari setelah tanam). Sebagai perbandingan, rata-rata produktivitas padi sawah secara nasional saat ini 5,29 ton per ha.

VUB IPB 11S Bepe memiliki toleransi salinitas hingga sekitar EC 12 dS/m. Artinya, VUB ini masih bisa hidup dan tumbuh normal pada kondisi air atau tanah yang memiliki daya hantar listrik (electrical conductivity/EC) hingga 12 deciSiemens per meter (dS/m). Lebih dari itu, VUB umumnya lebih tahan hama.

“Dari segi kualitas gabah dan berasnya, IPB 11S Bepe memiliki rendemen beras pecah kulit 70%, rendemen beras giling 63%, dan rendemen beras kepala 80%,” kata Prof Bambang.

BRIN dalam kajiannya menyatakan, VUB seperti IPB 11S ini berpotensi meningkatkan produksi padi di area dekat pantai atau lahan sawah yang mempunyai saluran air terhubung langsung dengan air laut.

Ini sangat relevan karena lahan-lahan pertanian di pantai utara (pantura) Jawa banyak yang terpapar salinitas. Padahal, kawasan pantura merupakan lumbung padi nasional. Intinya, VUB yang toleran terhadap salinitas harus banyak dikembangkan di pantai utara atau pantai selatan.

“VUB ini cocok ditanam di lahan yang sering terkena air laut. Akan lebih bagus jika dikombinasikan dengan air irigasi tawar. Jadi, kalau robnya tinggi banget bisa dicampur air irigasi,” kata Prof Bambang Sapta Purwoko.

Senior Advisor PT Botani Seed Indonesia, Tri Susetyo setuju bahwa VUB-VUB harus terus dikembangkan, terutama di lahan-lahan yang rentan terdampak perubahan iklim, seperti di pesisir.

“Jangan sampai volume produksi beras kita turun lagi gara-gara lahan pertanian berkurang akibat rob, naiknya permukaan laut, turunnya permukaan tanah, atau abrasi,” tegas Tri Susetyo.

Proyek Tanggul Raksasa

Rob, abrasi, naiknya muka laut, dan turunnya muka tanah tak hanya menerjang permukiman masyarakat di Indramayu, Pekalongan, Demak, dan daerah-daerah lainnya di pantura Jawa. Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya pun sudah lama dilanda bencana alam tersebut.

Kawasan Jakarta yang acapkali dihajar rob di antaranya Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Rob juga sudah menjadi langganan warga di kawasan pesisir Kepulauan Seribu.

Isu rob di Jakarta selalu dikaitkan dengan mega proyek pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall).Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyatakan komitmennya bahwa pemerintah segera membangun mega proyek Giant Sea Wall di pesisir utara Jawa.

Proyek jumbo ini telah resmi dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Tujuan pembangunan Giant Sea Wall tiada lain untuk menyelamatkan 50 juta rakyat di pantura Jawa, seperti Demak, Indramayu, dan Pekalongan. Proyek itu juga ditujukan untuk melindungi kawasan industri dari bencana abrasi, rob, naiknya muka laut, dan penurunan muka tanah.

"Kita akan mulai membangun tanggul sepanjang 535 km dari wilayah Banten sampai Gresik,” ujar Prabowo di Jakarta, baru-baru ini.

Rencana pembangunan Ginat Sewa Wall sudah mencuat sejak puluhan tahun lalu. Dalam kalkulasi pemerintah, mega proyek ini membutuhkan anggaran sedikitnya US$ 80 miliar atau sekitar Rp 1.298 triliun.

Pembangunan Giant Sea Wall akan diintegrasikan dengan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang digarap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Berbagai pertanyaan kemudian bermunculan. Misalnya, apakah Giant Sea Wall merupakan solusi yang tepat dan mampu menyelamatkan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk dalam kaitannya dengan menjaga ketahanan pangan nasional?

“Secara ilmiah, strategi paling realistis untuk melindungi pantura dalam jangka panjang adalah pendekatan terpadu (integrated coastal resilience strategy),” kata Founder & Professional Consultant PT Kujang Simultan Pradana (dokterkota.id) yang juga peneliti Bandung Institute of Governance Studies, Alwin Khafidhoh kepada investortrust.id, Jumat (5/12/2025).

Dalam pandangan Alwin, pendekatan terpadu itu harus menggabungkan tiga pilar utama. Pertama yaitu pengendalian penurunan muka tanah melalui pembatasan ekstraksi air tanah dan penyediaan sumber air alternatif.

Kedua, restorasi ekosistem pesisir, termasuk mangrove, sabuk hijau, dan manajemen sedimen. “Pilar ketiga adalah infrastruktur proteksi pesisir adaptif yang didesain sesuai karakteristik lokal,” tutur dia.

Alwin Khafidhoh percaya, proyek Giant Sea Wall secara teknis dapat menjadi proteksi darurat yang penting untuk kawasan metropolitan dan industri strategis yang sangat padat, seperti Jakarta–Tangerang. Namun, secara ekologis dan geoteknis, Giant Sea Wall tidak dapat berdiri sendiri.

“Jika dibangun tanpa restorasi ekosistem dan pengendalian air tanah, efektivitasnya akan terbatas. Daratan di belakang tanggul tetap berisiko tenggelam dari dalam oleh banjir darat dan subsidence, sementara gangguan terhadap aliran sedimen bisa memperburuk abrasi di wilayah lain,” papar dia.

Dengan alasan itu, Alwin Khafidhoh lebih memilih strategi kombinasi adaptif, bukan beton versus mangrove. Artinya, harus dibangun struktur keras untuk melindungi aset vital, solusi berbasis alam untuk menjaga stabilitas jangka panjang, serta kebijakan tata ruang dan sumber daya air yang konsisten.

“Jadi, Giant Sea Wall bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Tanpa menghentikan penurunan tanah dan memulihkan ekosistem pesisir, tanggul sebesar apa pun pada akhirnya akan kalah oleh proses alam,” tandas dia.***