Menarasikan Indonesia sebagai Kiblat Dekarbonisasi Dunia

JAKARTA, investortrust.id - Indonesia harus memimpin narasi tentang net zero emission (NZE) 2060, dekarbonisasi, perubahan iklim, dan pemanasan global (global warming). Indonesia diyakini mampu menjadi barometer dan kiblat bagi narasi-narasi isu besar keberlanjutan dan dekarbonisasi.

CEO Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), Anindya Novyan Bakrie dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media massa nasional di Jakarta, Selasa (12/12/2023) menjelaskan, tiga unsur narasi yang harus disuarakan Indonesia meliputi, pertama, Indonesia sebagai ‘Mekahnya’ dekarbonisasi alias menjadi kiblat. 

Kedua, setiap entitas dan komunitas harus ikut berperan dalam upaya mewujudkan NZE, termasuk pengusaha, lembaga swadaya masyarakat atau NGO, akademisi, dan seluruh komponen bangsa.

Ketiga, siapa pun pemimpin Indonesia ke depan, isu keberlanjutan pembangunan ekonomi harus menjadi perhatian besar. Pembangunan ekonomi tak boleh lagi eksklusif, melainkan inklusif. “Indonesia juga harus mampu memanfaatkan keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang kaya, yang bisa menghasilkan uang yang besar untuk mendanai pembangunan berkelanjutan,” kata Anindya yang akrab disapa Anin itu.

Sebagaimana diketahui, sebagai peratifikasi Paris Agreement pada Oktober 2016 dalam rangka memerangi pemanasan global, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon atau gas rumah kaca (GRK). Hal itu dituangkan lewat proposal Nationally Determined Contribution (NDC). Pada September 2022 lalu, Indonesia menaikkan target lewat Enhanced NDC. Pengurangan emisi GRK secara mandiri yang semula 29% dinaikkan menjadi 31,89% hingga 2030. Sedangkan jika dengan bantuan internasional, pengurangan GRK direvisi dari 41% menjadi 43,2%.

Salah satu upaya untuk mewujudkan negeri ini sebagai ‘Mekahnya’ dekarbonisasi dan menjadi pemimpin narasi NZE, Indonesia perlu menjadi tuan rumah diskusi internasional tentang dekarbonisasi. Strategi ini telah dilakukan negara-negara di Timur Tengah. Di antaranya Uni Emirat Arab yang telah menggelar konferensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim ke-28 (Conference of the Parties 28/COP 28) di Dubai.

Langkah yang ditempuh oleh negara-negara di Timur Tengah ini bertujuan agar Barat tidak menyetir narasi mengenai energi masa depan. “Bagaimana pun, energi adalah power, sehingga harus kita yang mengendalikan,” kata Anin, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia tersebut.

Negara di Timur Tengah memiliki sumber energi, terutama bahan bakar fosil atau hidrokarbon yang dibutuhkan negara Barat. Kini, Timur Tengah mampu membuat teknologi hijau yang tidak akan habisnya dan dijual lagi ke Barat.

Anindya mencontohkan sejarah yang membawa Inggris pada masa kejayaan di abad ke 18-19, meski sekarang ‘nyungsep’. Di Perang Dunia pertama dan kedua, Inggris perannya kuat, karena maju dalam industrialisasi, yang dimulai dengan penemuan mesin uap.

“Dari situ kita bisa belajar bahwa semuanya mengupayakan bagaimana caranya memanfaatkan energi secara efisien. Nah, negara-negara di Timur Tengah kini bilang, kita kan punya energi, kita drive ke naratif dong. Kenapa mesti diatur sama Barat,” tuturnya.

Negara-negara berkembang kemudian mempertanyakan soal ketidakadilan di forum COP 28. Sementara itu, Indonesia bisa berbicara tentang dekarbonisasi karena memiliki biodiversitas yang kaya. Indonesia juga menyerap emisi karbon luar biasa besar, sekitar 1 miliar ton.

“Jadi, Indonesia harus bicara. Belum lagi kekayaan mineral di dalam tanah dan di atas tanah. Sebagai negara muslim paling besar di dunia, Indonesia bisa berbicara lebih lantang, dan akan didengar,” tandasnya.

Anin percaya, Indonesia bisa mewujudkan sebagai Mekahnya dekarbonisasi dengan mengolah mineral penting yang di bawah tanah, serta dengan memanfaatkan energi yang tidak pernah habis di atas tanah, dengan tidak terlalu banyak mengganggu biodiversitas. “Hal ini karena biodiversitas bisa menghasilkan uang untuk membiayai dekarbonisasi,” kata Anin.

Manfaatkan Dana AS

Indonesia dapat ikut memanfaatkan Inflation Reduction Act yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS). Beleid ini punya misi agar negara adidaya itu bisa mengejar ketertinggalannya dari China seputar teknologi baterai kendaraan Listrik dan teknologi energi terbarukan. Dari beleid yang dilansir oleh Presiden Joe Biden pada 16 Agustus 2022 tersebut, Pemerintah AS menyediakan dana sebesar US$ 1 triliun, untuk menciptakan kemandirian teknologi dari segala produk yang berasal dari China.

Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bursa Karbon pada 26 September 2023  menyatakan bahwa Indonesia berminat program AS tersebut. AS membolehkan, dengan catatan tidak mengajak China selaku rival AS. “Misalnya, jika nikel Indonesia dikuasai satu negara seperti China, program AS itu akan menguntungkan China. AS tidak mau dana yang berasal dari pembayar pajak itu menguntungkan China. Jadi, selama Indonesia bisa membuktikan bahwa supply chain itu peran China minimum (kepemilikan tidak boleh lebih dari 25%), AS siap mendiskusikan dengan Indonesia,” kata Anin.

Jika benar AS menggelontorkan dana US$ 1 triliun, maka penyerapan emisi karbon Indonesia sebesar 1 miliar ton bisa dijual. Katakanlah harga jualnya US$ 10 saja per ton, tidak perlu sampai US$ 50-60 seperti harga di pasar internasional, maka Indonesia bisa meraup dana sebesar US$ 10 miliar dari perdagangan karbon (carbon trading) tersebut. “Jadi, selain mendapatkan dana besar, Indonesia bisa mewujudkan net zero emission,” tegas Anin.

Semua Harus berperan

Narasi yang kedua adalah perlunya sinergi dan melibatkan peran semua yang berkepentingan (stakeholders). Seluruh komponen masyarakat, baik NGO, organisasi usaha seperti Kadin, pengusaha, maupun akademisi, harus mempunyai peran dalam program dekarbonisasi.

“Saya melakukan sebagai orang bisnis, kemudian Pak Jokowi mengajak Kadin ke COP 28 untuk menyuarakan. Saya kebetulan ditunjuk Pak Presiden Jokowi dan sebelumnya ketua ABAC (ASEAN Business Advisory Council), disuarakanlah di San Francisco,” paparnya.

Kalangan akademisi bisa mengajak Stanford University yang pernah menyebut akan membuka riset khusus untuk sutainability di Indonesia sehingga bisa menjadi prototipe yang terbaik.

Anin menyerukan kerja sama semua pihak dan target nasional bukan semata pencapaian NZE 2060. “Yuk kita sama-sama (mengerjakan), karena ini isu penting. Kalau fokus kita hanya untuk net zero emission, yang senang negara lain. Sedangkan kita tetap jadi forest country,” tegasnya.

Anin menegaskan, tidak semua negara memiliki kekayaan sumber daya alam seperti Indonesia. Kalaupun ada, tidak ada biodiversivitas sekaya negeri ini. “Indonesia apa saja punya, tinggal teknologi dan dana yang mesti didapatkan. Kebetulan AS sedang butuh, mereka datang. Dari hydro energy bisa, solar energy bisa. Apa saja kita bisa. Jadi, narasi kedua, setiap komponen masyarakat atau komunitas berperan mengerjakan bagiannya,” paparnya.

Presiden Baru dan 4 Pilar

Narasi ketiga, lanjut Anin, siapa pun pemimpin negara mendatang harus mengusung isu keberlanjutan, di dalamnya termasuk hilirisasi. Eksploitasi sumber daya alam harus dihentikan. Mengekspor hanya bahan mentah yang dikehendaki Barat tidak boleh terjadi.

“Jadinya waktu kita harus bicara. Nikel yang semula nilai ekspornya hanya US$ 3 miliar, jika diolah lebih lanjut bisa mencapai US$ 3 triliun. Itu pun hanya stainless, atau pengolahan yang paling basic,” tuturnya.

Pemimpin baru harus punya rasa percaya diri, terlepas bahwa Indonesia masih dalam tahap pengembangan menuju NZE dan masih menggunakan bauran energi dari batu bara. Faktanya, sejumlah negara pun saat ini banyak yang kembali ke energi fosil demi menjaga ketahanan energi dalam negerinya saat mereka menghadapi krisis energi beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Kadin Indonesia akan melakukan dialog dengan ketiga capres pada 11 Januari 2024. Kadin akan memaparkan Roadmap Indonesia Emas 1945 versi Kadin yang baru dibuat, yang diinisiasi Ketua Umum Mohammad Arsjad Rasjid.

Dalam peta jalan Indonesia Emas 2045, negeri ini akan menjadi negara maju, adil, dan sejahtera pada 2045 dengan empat pilar. Pilar pertama resiliensi. Seandainya ada kejadian lagi seperti pandemi Covid-19, paling tidak Indonesia resilien dari sisi kesehatan dan ekonomi.

Pilar kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Mengejar PDB per kapita dari saat ini US$ 4.500 melompat jadi US$ 30.000 pada 2045, atau lebih dari 6 kali lipat, menurut Anindya bukannya hal yang mudah. “Berapa persen setiap tahun PDB kita harus tumbuh? Misalnya dalam 10 tahun harus menjadi 3 kali lipat, it’s not easy,” tegas Anin.

Tapi mengacu pada historis, Anin yakin Indonesia bica meraih PDB per kapita 30 ribu pada 2045. Sebab, 20 tahun lalu, PDB per kapita Indonesia hanya US$ 1.000 dan kini menjadi US$ 4.500 lebih.

Sementara untuk tahun 2023, Bank Dunia menaikkan batas kategori high income country menjadi US$ 13.205.

Pilar ketiga adalah inklusivitas, yang menjangkau lebih banyak orang. Jadi, jangan tumbuh tapi hanya kelompok tertentu saja, tapi seluruh masyarakat.

Pilar keempat keberlanjutan. Anin menyebut bahwa dengan kemajuan teknologi, termasuk adanya artificial intelligence (AI), akan banyak kerjaan-kerjaan hilang. Tapi sebenarnya akan banyak juga pekerjaan baru yang tercipta.

Dia lantas mencontohkan langkah yang ditempuh China. Negeri Tirai Bambu itu sudah mendata flora dan fauna, dan memastikan tidak ada yang hilang. Para pemiliknya mendapat sertifikat dan berhak mendapat uang. “Ini contoh sebelumnya yang tidak kita pikirkan,” paparnya.

Indonesia bisa meniru hal itu. Pemilik hutan mini, misalnya dengan konsesi 3 hektare, berhak mendapatkan imbalan. “Kan banyak orang Indonesia tinggal di hutan. Bisnis semacam itulah,” ujarnya.

3 Divisi Terbaik

Dalam konteks itu, Anin optimistis Indonesia ke depan bisa memacu pertumbuhan 6-7% secara bertahap. Salah satu upaya yang mesti ditempuh dengan memanfaatkan secara optimal bonus demografi yang terjadi sampai 2038.

“Salah satu kekuatan kita adalah kedisiplinan fiskal. Tapi salah satu kekurangan kita adalah terlalu konservatif dan ini memang diperdebatkan. Rasio utang kita terhadap PDB sekitar 40-45%, negara lain 100%. Ya, kalau kita bisa naikkan menjadi 60% saja, tambahan dana 15% itu besar sekali untuk pembangunan,” ucap Anin.

Dana tersebut bisa digunakan untuk program pembangunan yang mendesak, terutama untuk meningkatkan pendidikan dan kualitas SDM. Salah satunya adalah SDM untuk bidang bisnis berkelanjutan, mengingat ini sebuah ilmu baru, yang negara maju pun bari belajar. “Kita bisa menjadi laboratorium, tempat belajar banyak. Tapi, ujung-ujungnya tentu membutuhkan infrastruktur, tenaga ahli dari luar, hingga vocational training yang membutuhkan pendanaan besar,” kata Anin.

Atas dasar itu, Anin menegaskan bahwa Indonesia berpeluang besar menjadi yang terbaik di dunia untuk tiga divisi. “Pertama, fakultas carbon trading kita harus paling kuat, karena kita butuh juga. Kedua fakultas renewable energy, kuat juga. Ketiga, kita paling mampu menggunakan AI untuk pertumbuhan ekonomi, karena kita banyak data," tandasnya.

Tambahan dana APBN juga bisa difokuskan untuk kegiatan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah. Bukan hanya komoditas nikel, tapi juga banyak komoditas lain yang bisa diiolah lebih lanjut dengan potensi nilai tambah signifikan.

“Ini tentu membutuhkan pabrik-pabrik baru, pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. Kita butuh tenaga ahli, juga lulusan-lulusan pendidikan vokasi. Seperti juga kita gencar membangun bus listrik, maka banyak bengkel dan industri karoseri yang hidup,” kata Anin.

Intinya, Indonesia diyakini bisa menjadi pusat acuan, barometer, atau kiblat bagi dekarbonisasi dunia dengan kekayaan modal sumber daya yang berlimpah. Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang luar biasa, dengan didukung kekayaan mineral bawah tanah hingga ketersediaan energi yang berlimpah di atas permukaan tanah.

Kuncinya adalah peran dan sinergi semua komponen dalam aksi dan tindakan nyata yang bersentuhan dengan dekarbonisasi, yang diorkestrasi oleh pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam keberlanjutan.

Satu hal yang tidak boleh terlupa, target mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan tinggi jangan sampai berbenturan dengan program dekarbonisasi. Dikotomi itu bisa membuat kedua target strategis tersebut “saling membunuh”. Sebab, memacu ekonomi tumbuh cepat di atas level normalnya bisa berpotensi menimbulkan peningkatan emisi lebih tinggi. Jika tidak di-manage dengan baik, target itu bisa gagal dua-duanya. ***