Setahun Prabowo: Stabilitas Tinggi di Tengah Turbulensi Global

JAKARTA, investortrust.id – Membaca kondisi perekonomian makro setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming, boleh dikata stabilitas terjaga. Fundamental relatif solid, tecermin pada beberapa indikator utama, kendati dikacaukan oleh ketidakpastian atmosfer global.

Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II-2025 tumbuh 5,12% (year on year/yoy) atau 4,99% (yoy) pada semester pertama — termasuk tertinggi di antara negara G20. Inflasi September 2,65% (yoy) dan defisit APBN di bawah 1,56% PDB, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan disiplin fiskal terbaik di jajaran negara berkembang. Bursa saham juga mencatat sejarah: IHSG melampaui 8.000, merefleksikan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan pemerintah baru. 

Angka kemiskinan turun ke 8,47% — terendah sepanjang sejarah — dan pengangguran terbuka (TPT) turun ke 4,76%, menandai momentum pemulihan tenaga kerja pascapandemi. 

Bantalan eksternal relatif kokoh. Surplus neraca perdagangan Agustus 2025 melebar ke US$ 5,49 miliar—tertinggi dalam hampir tiga tahun—dengan ekspor US$ 24,96 miliar dan impor US$ 19,47 miliar.

“Kuncinya adalah kesinambungan. Presiden Prabowo meneruskan fondasi makro yang kuat dari pemerintahan sebelumnya, namun menambah elemen pro-growth dan pro-rakyat,” ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti.

Kondisi di sektor keuangan juga membesarkan hati, tetap tumbuh tanpa gejolak. Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) ke level 4,75% per 17 September 2025 diharapkan mendorong penurunan suku bunga perbankan. Jika transmisi kebijakan moneter berjalan baik, kran kredit perbankan bakal lebih deras mengucur.

Beragam stimulus yang diluncurkan pemerintah diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi, seperti paket stimulus 8+4+5. Di antaranya adalah bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga, bantuan langsung tunai (BLT), program padat karya tunai bagi 600 ribu pekerja, perluasan PPh final, serta berbagai program penyerapan tenaga kerja. Total bantuan perlindungan sosial (bansos) tahun ini tembus Rp 110 triliun.

Semua progres itu tentu mempertebal optimisme di tengah gangguan turbulensi global yang masih berseliweran. Presiden Donald Trump 2.0 yang dinilai sebagai sumber ketidakpastian menerapkan kebijakan perdagangan proteksionis, yakni tarif impor tambahan untuk produk banyak negara,  baja, otomotif, dan perangkat elektronik dari Asia. Langkah ini mengguncang rantai pasok global, menekan ekspor Asia, dan memicu volatilitas harga komoditas.

Ketegangan di Laut Merah dan Timur Tengah meningkatkan biaya logistik dan asuransi pelayaran, sementara konflik yang belum reda di Eropa Timur masih menahan pasokan energi dunia. Di tengah suasana ini, banyak negara berkembang mengalami arus keluar modal karena investor kembali mencari aset aman (safe haven). Namun, nilai tukar rupiah relatif terkendali di level Rp 16.000-an per dolar AS.

Penerimaan-Penyerapan Terhambat 

Di sisi fiskal, pemerintah menghadapi dilema antara upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi dan pentingnya memagari disiplin fiskal agar defisit APBN tetap aman. Utak-atik fiskal masih terkendala oleh rendahnya realisasi penerimaan negara dan penyerapan belanja kementerian/lembaga (K/L).

Dari target realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3.527,5 triliun, per September realisasinya baru sebesar Rp 2.234 triliun atau 63,4% dari target. Di sisa waktu kurang tiga bulan, pemerintah harus menyerap 36% duit belanja. Belanja modal yang berperan besar mendorong pertumbuhan, baru terserap Rp 173,1 triliun (50,3% target).

Di lain sisi, pendapatan negara baru tercapai Rp 1.863,3 triliun atau 65% dari target Rp 2.865,5 triliun. Penurunan dipicu oleh penerimaan pajak yang merosot 4,4% dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) anjlok 19,8%.

Dengan posisi itu, defisit APBN hingga September 2025 tercatat sebesar 1,56% dari PDB atau setara Rp 371,5 triliun. Defisit itu relatif meningkat dibandingkan dengan Agustus 2025 sebesar 1,35% PDB.

Saat konferensi pers APBN Kita (14/10/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menggeser anggaran dari K/L yang penyerapannya rendah ke program lain yang membutuhkan tambahan dana.

Sejauh ini, ada tiga K/L dengan anggaran besar tapi penyerapannya di bawah 50%, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (48,2%), Badan Gizi Nasional (16,9%), dan Kementerian Pertanian (32,8%).

Progam pemerintah paling penting pun, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) penyerapannya juga rendah, masih sebesar 25% dari pagu alokasi Rp 71 triliun tahun ini. Itulah sebabnya, Menkeu pun menarik sisa anggaran yang belun terserap, yang ada di tangan Badan Gizi Nasional.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurrahman menyayangkan rendahnya penyerapan belanja produktif APBN, sehingga momentum sebagai stimulus pertumbuhan menjadi kurang efektif. Karena itu, langkah Menteri Keuangan Purbaya untuk menggeser anggaran dari K/L yang realisasi belanjanya lambat ke program yang lebih siap merupakan langkah korektif yang tepat agar belanja negara berdampak langsung terhadap ekonomi riil. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menyayangkan lambannya realisasi belanja APBN yang sejatinya menjadi stimulus penting bagi sektor swasta. Belanja yang dikebut di akhir tahun kurang efektif dan berdampak kecil bagi pelaku usaha.

Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang juga CEO BRI Research Institute, Anton Hendranata menilai bahwa setahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran justru penuh makna. Di tengah dunia yang bergejolak—perang dagang yang kembali memanas, harga komoditas yang naik-turun tajam, dan geopolitik yang menebar ketidakpastian—Indonesia justru cukup berhasil menjaga ketenangan dalam langkahnya.

“Berbagai indikator menyampaikan pesan sederhana bahwa stabilitas bukan hanya bertahan, tetapi mulai bekerja. Penurunan BI-Rate ke 4,75% memperlebar ruang pembiayaan. Surplus dagang memperkuat bantalan eksternal. Pengangguran menurun memberi ruang optimisme. Di sisi program prioritas seperti MBG, perumahan rakyat, dan penguatan maritim mulai menata ulang rantai nilai di akar ekonomi rakyat. Ini semua membentuk gambaran fondasi yang mulai kokoh,” tegas Anton.

Di balik apresiasi itu, Anton juga menyampaikan kritik dan saran yang konstruktif. Dia mengamati bahwa trickle-down—menetesnya manfaat ke bawah—belum merata. Investasi baru dan sektor padat karya belum bangkit sepenuhnya. Struktur tenaga kerja masih lemah dengan dominasi kerja informal.

Dalam urusan belanja pemerintah, Anton masih melihat pola lama yang sudah menahun, yakni kerap pelan di awal dan ngebut di akhir tahun. Kebiasaan ini mengurangi daya dorong fiskal pada semester pertama. Selain itu, transmisi suku bunga dari BI ke perbankan masih lambat.

“Kualitas surplus perdagangan harus dijaga. Lebarnya sebagian disumbang import compression (turunnya impor bahan baku/barang modal) yang bila berlarut, dapat menahan ekspansi kapasitas tahun 2026,“ ujarnya.

PR Penting

Atas dasar itulah, Anton Hendranata menyodorkan saran perbaikan yang perlu diperhatikan pemerintah secara saksama dan praktis. Beberapa pekerjaan rumah (PR) yang penting adalah, pertama, percepat transmisi bunga melalui insentif makro prudensial yang adil dan terukur. Bank yang paling cepat menurunkan bunga kredit produktif/UMKM dan KPR sederhana memperoleh prioritas likuiditas atau pengurangan GWM.

Kedua, jadikan rantai dingin pangan sebagai infrastruktur kesejahteraan: gudang berpendingin, kendaraan berpendingin, dan standar mutu sederhana yang ditegakkan. Untuk pengadaan yang bersentuhan dengan gizi—sekolah, panti, layanan publik—kontrak berbasis radius (memprioritaskan pemasok lokal) dengan pembayaran digital tertutup (dana langsung ke pemasok terdaftar) akan menekan susut (food loss), merapikan jejak mutu (traceability), dan memastikan uang berputar di sekitar sentra produksi rakyat.

Ketiga, ratakan belanja pemerintah sejak Januari melalui front-loading, early procurement, dan kontrak payung/call-off agar proyek berjalan pada musim yang tepat dan multiplier hadir ketika paling dibutuhkan.

Keempat, disiplinkan logistik maritim lewat pembagian peran pelabuhan (feeder–hub) dan SLA (service level agreement) untuk waktu sandar, bongkar muat, dan jadwal kapal; ketika kapal dan kontainer tak lagi menebak-nebak, disparitas harga antarwilayah akan menurun.

Kelima, tegakkan kepastian hukum secara senyap namun konsisten: satu-dua contoh penegakan yang adil sering lebih efektif menurunkan premi risiko dan mengundang investasi asing jangka panjang yang membawa teknologi serta peningkatan keterampilan.

Keenam, tajamkan diplomasi ekonomi ke CEPA dan mutual recognition standar—memberi pintu lebih lebar bagi ekspor bernilai tambah ketika tarif impor AS dan konfigurasi rantai pasok global berubah.

Jujur harus diakui bahwa jalan yang ditempuh pemerintahan Prabowo-Gibran sudah berada dalam koridor yang benar, on the right track. Tantangannya adalah mengakselerasi berbagai program yang sudah dicanangkan dengan terus memperbaiki implementasi. Regulasi-regulasi dan stimulus yang ada perlu dipertajam dan dimonitor efektivitasnya secara reguler.

Tak apa kita harus berjalan tertatih, yang penting konsistensi dan integritas para penyelenggara negara, mulai dari eksektutif, legislatif, dan yudikatif. Jangan ada penyimpangan kebijakan dan perilaku para panutan yang merusak dan mencederai perjalanan bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. ***