Pemimpin Sibuk Berebut Kekuasaan, Kuatkah Ekonomi Menahan Turbulensi?

Oleh Tri Winarno,

mantan ekonom senior Bank Indonesia

INVESTORTRUST.ID – Aneh, prospek perekonomian global saat ini sangat kontradiktif. Meskipun pasar global, yang dimotori  oleh sektor teknologi dan energi, sangat bersemangat dengan tingginya keuntungan jangka pendek, suasana pada Pertemuan Musim Semi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) bulan lalu jelas suram. Dua lembaga global yang biasanya berbicara lantang tentang prospek perekonomian global, mengeluarkan peringatan keras mengenai meningkatnya risiko fragmentasi ekonomi.

Gagasan bahwa ekonomi global yang saling bergantung dapat berjalan dalam sistem geopolitik yang didasarkan pada kedaulatan nasional hampir 200 negara di dunia,merupakan cerminan idealisme yang menyatukan kepentingan ekonomi spesies homo sampien. Namun idialisme itu akhirnya runtuh pada tahun 1930-an, dan perpecahan tersebut berlangsung hingga akhir Perang Dunia II.

Namun idealisme belum mati, dan sistem global kemudian dibangun kembali berdasarkan aturan-aturan yang disepakati lembaga-lembaga internasional bersama, saling bersabar, dan manajemen krisis. Sejak awal, pertimbangan keamanan dipisahkan dari perekonomian, namun hal ini menjadi sangat penting pada tahun 1990-an, ketika negara-negara dengan rezim yang sangat berbeda mulai berintegrasi ke dalam perekonomian global.

Integrasi Ekonomi Mundur
Namun saat ini, fondasi sistem ini terkikis dengan cepat, dan integrasi ekonomi global tampaknya mengalami kemunduran. Seperti yang baru-baru ini dijelaskan oleh Gita Gopinath, wakil direktur pelaksana pertama IMF, fragmentasi ekonomi ini dapat mempunyai implikasi yang luas terhadap perdagangan, seperti berkurangnya perolehan efisiensi, dan meningkatkan risiko volatilitas keuangan makro. Fragmentasi juga dapat mengurangi aliran modal ke negara-negara Selatan dan melemahkan penyediaan barang publik global, termasuk implementasi pengendalian pemanasan global.

Baca Juga

Pasar Saham Eropa Menghijau di Tengah Sentimen Global yang Suram

Ada lima faktor utama yang mendorong kecenderungan menuju fragmentasi ini. Pertama, meningkatnya risiko geopolitik telah memicu ketidakpercayaan dan mengurangi keinginan negara-negara penting untuk bekerja sama. Meskipun para pembuat kebijakan jarang mengakui hal ini, krisis yang terjadi di Taiwan – yang merupakan titik konflik dalam persaingan Tiongkok-Amerika – dapat menjatuhkan sistem ekonomi global.

Kedua, negara-negara utama semakin memperbolehkan pertimbangan keamanan dalam menentukan kebijakan ekonomi, dan beberapa di antaranya mengambil tindakan ekspansif untuk mengamankan akses terhadap input, infrastruktur, dan teknologi. Meskipun hal ini dapat dimengerti, negara-negara harus menahan diri. Meskipun globalisasi terjadi secara bertahap, proses deglobalisasi yang didorong oleh langkah-langkah yang dimotivasi oleh keamanan (yang hampir pasti akan memicu eskalasi dari pihak pesaing dan mitra) mungkin akan berlangsung cepat dan sulit, sehingga akan menimbulkan risiko sistemik yang parah.

Faktor ketiga yang mendasari fragmentasi ekonomi adalah kesenjangan yang semakin dalam antara negara-negara Dunia Utara dan Dunia Selatan. Dukungan publik dan swasta terhadap negara-negara berkembang melemah, ketika banyak negara bergulat dengan dampak pandemi Covid-19 dan menghadapi perubahan iklim.

Tren konvergensi dengan negara-negara maju yang telah berlangsung selama beberapa dekade tampaknya telah terhenti, dan kebencian semakin meningkat di negara-negara Selatan. Aliran modal bersih (net capital flows) ke negara-negara berkembang telah berubah menjadi negatif pada tahun 2023, dan tren ini semakin memburuk pada tahun 2024. Hal ini sebagian menjelaskan keengganan atau penolakan banyak negara di Dunia Selatan untuk mendukung Barat dalam isu-isu geopolitik utama, seperti sanksi terhadap Rusia sebagai tanggapan terhadap agresinya di Ukraina.

Fragmentasi juga mencerminkan peningkatan pesat risiko dan bencana iklim. Dengan semakin maraknya banjir, kebakaran besar, dan kekeringan yang 'sekali seumur hidup', banyak negara menghadapi risiko destabilisasi dalam beberapa tahun ke depan, dan tidak ada 'jaring pengaman' global. Sementara itu, seperti yang diungkapkan oleh Dani Rodrik dari Harvard, negara-negara bersaing untuk mendapatkan dominasi dalam teknologi ramah lingkungan, dibandingkan bekerja sama untuk mempercepat kemajuan pencapaiannya.

Kekuatan Masyarakat Sipil

Terakhir, pertumbuhan kecerdasan buatan yang eksponensial telah memicu persaingan nasional, dibandingkan kerja sama global. Seperti yang dikatakan oleh Daron Acemoglu dan Simon Johnson dari MIT, peraturan, kebijakan, dan institusi akan sangat penting untuk memastikan bahwa AI menciptakan lapangan kerja, bukan justru menghancurkannya. Dan Negara-negara Selatan menuntut suara yang adil dalam upaya implementasi regulasi AI.

Namun demikian, bisa dipastikan, sistem perekonomian global masih memiliki banyak sumber ketahanan. Seperti yang ditunjukkan oleh kepresidenan G20 di Indonesia, India, dan Brasil baru-baru ini. Sebagian besar negara-negara Selatan masih berkomitmen terhadap saling ketergantungan dan tata kelola global.

Selain itu, sektor swasta masih bersifat saling ketergantungan. Kita masih memiliki organisasi internasional yang berdedikasi, jaringan pendidikan global, dan masyarakat sipil global.

Baca Juga

Sejalan dengan Keputusan ICJ, China Desak Israel Hentikan Serangan ke Rafah

Namun, kita tidak boleh meremehkan bahaya yang ada di depan. Ada alasan kuat untuk berpikir bahwa bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang akan membawa serangkaian guncangan dan krisis. Jika para pemimpin merespons dengan kebijakan saling balas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan pesaingnya, perekonomian global yang terintegrasi dapat terpecah.

Kecepatan proses tersebut dapat membuat para pembuat kebijakan kewalahan. Perjalanan dari dampak buruk ekonomi menuju gejolak sosial hingga pengabaian aturan-aturan global pun mungkin akan berjalan singkat.

Sementara itu, saat ini, para pemimpin negara begitu sibuk dengan peperangan, perebutan kekuasaan, ketegangan sosial, dan polarisasi politik. Mereka tampaknya tidak mau berinvestasi dalam menyelamatkan perekonomian global yang terintegrasi, apalagi memperkuat kapasitasnya untuk menghadapi risiko-risiko eksistensial yang kita hadapi. Padahal, sejarah, teori ekonomi, dan tren empiris saat ini menunjukkan bahwa hal ini adalah sebuah kesalahan besar.

Keruntuhan sebagian sistem ekonomi dan keuangan global yang saling bergantung akan menjadi bencana besar, salah satunya karena hal ini akan melemahkan investasi pada barang-barang publik. Bagi para politisi yang mengkhawatirkan dampak migrasi terhadap negara mereka, perlu dicatat bahwa, tanpa investasi besar-besaran dalam memerangi perubahan iklim, membalikkan tren pengangguran, dan mengurangi kemiskinan, jutaan orang akan berusaha menyeberangi Mediterania pada tahun 2050.

Baca Juga

Dana Asing Masih Deras Keluar, Net Sell Saham Rp 1,18 Triliun, di SBN Rp 0,15 Triliun 

Keamanan nasional harus menjadi prioritas bagi para pengambil kebijakan. Namun, langkah-langkah untuk 'mengamankan' perekonomian harus dikombinasikan dengan upaya untuk meningkatkan komunikasi dengan pesaing dan berinvestasi pada barang publik global. Untuk mencapai tujuan ini, para pemimpin dunia harus menggunakan G20 dan badan-badan internasional lainnya untuk meningkatkan kelompok kerja dan lembaga yang mendukung tata kelola kolektif, dengan fokus pada pengelolaan risiko AI, mengatasi perubahan iklim, dan mencegah runtuhnya sistem ekonomi global yang menjadi sandaran kita.

Mencermati perkembangan tersebut, saat ini dan ke depan ekonomi global sedang menghadapai turbulensi. Karena itu, setiap pemangku kebijakan harus sadar bahwa amanah yang dipikulnya menuntut kerja, pemikiran, dan tekad yang tidak business as usual, tetapi diperlukan kreativitas, loyalitas, dan energi yang ekstrabesar. ***

Jakarta, 31 May 2024