Mimpi Besar Listrik Bebas Emisi, PLN Tancap Gas ke Energi Hijau

JAKARTA, Investortrust.id – Seperti menanam pohon yang buahnya baru bisa dipetik di masa depan, begitu pula perjalanan menuju energi hijau. Hasilnya mungkin tidak instan, tetapi setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan menentukan kesuburan bumi esok hari.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN bersama pemerintah meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, sebuah peta jalan yang berisi 76% penambahan kapasitas listrik dari energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah membidik penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76% kapasitas akan berasal dari EBT dan sistem penyimpanan energi, seperti baterai dan pumped storage.

Pada 5 tahun pertama, akan dibangun pembangkit sebesar 27,9 GW--yang terdiri dari 9,2 GW berbasis gas, 12,2 GW dari EBT, 3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW pembangkit batu bara yang sudah dalam tahap penyelesaian konstruksi.

Memasuki 5 tahun kedua, fokus bergeser ke pengembangan EBT dan penyimpanan energi sebesar 37,7 GW atau 90% dari total kapasitas yang direncanakan. Sisanya sebesar 3,9 GW masih berasal dari pembangkit berbasis fosil, seperti batu bara dan gas.

Jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan, yaitu tenaga surya (17,1 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW), dan bioenergi (0,9 GW). Selain itu, energi baru seperti nuklir mulai diperkenalkan dengan pembangunan dua unit reaktor kecil di Sumatra dan Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 MW.

"Semua desain ini, kalau jaringannya sudah mampu kita lakukan, tidak ada lagi masalah terhadap pembangkit yang kita akan bangun untuk energi baru terbarukan itu. Karena selama ini kalau kita bangun, tidak ada jaringannya, kasihan PLN bayar take or pay-nya 80% itu. Kita harus dukung penuh dengan memasang jaringan," jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di Jakarta, Mei 2025 lalu.

Dalam forum "Investortrust Green Energy Summit 2025" di JW Marriott, Jakarta, Selasa (23/9/2025), Executive Vice President Perencanaan Strategis Pembangkitan PLN Parulian Noviandri memaparkan bahwa agenda transisi energi ini bukan hanya soal teknologi, melainkan komitmen investasi yang sangat besar.

Menurut Parulian, untuk mewujudkan RUPTL hingga 2034, Indonesia membutuhkan modal hampir Rp 3.000 triliun (setara US$ 188 miliar). Dana raksasa ini diperlukan untuk membangun infrastruktur energi bersih, mulai pembangkit listrik berbasis surya, angin, panas bumi, bioenergi, hingga proyek tenaga nuklir sebesar 500 megawatt.

Baca Juga

Dari Batu Bara ke Surya hingga Angin, PLN Tancap Gas ke Energi Hijau

Berdasarkan data Kementerian ESDM 2024–2025, total kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai sekitar 100,6 gigawatt (GW). Dari total tersebut, sekitar 85% berasal dari pembangkit berbasis energi fosil termasuk PLTU, sedangkan 15% lainnya berasal dari energi baru terbarukan (EBT) seperti pembangkit tenaga air (PLTA), panas bumi (PLTP), biomassa, tenaga surya, tenaga angin, hingga pembangkit listrik tenaga sampah.

Secara terperinci, kapasitas terpasang EBT meliputi PLTA sekitar 6–7 GW, PLTP sebesar 2,6 GW, dan gabungan biomassa, tenaga surya, angin, serta pembangkit EBT lainnya sekitar 1–2 GW.

Laporan IEA 2024 juga mencatat bahwa pembangkit fosil menyumbang hingga 35% emisi CO2 sektor energi Indonesia.

Jalan panjang menuju energi bersih

PLN menekankan transisi energi dilakukan bertahap. Pembangkit listrik berbasis batu bara, yang selama ini mendominasi sistem kelistrikan Indonesia, tidak serta merta dihentikan. Sebaliknya, perusahaan berusaha mengonversinya ke gas atau EBT sambil mengembangkan teknologi carbon capture and storage (CCS) untuk menangkap emisi karbon dari pembangkit eksisting.

“Berbagai program yang kami buat itu, antara lain bagaimana emisi yang ada di pembangkit-pembangkit existing terutama pembangkit batu bara itu dikurangi,” ujar Parulian.

Ia menambahkan, CCS menjadi salah satu opsi yang dapat menekan emisi dengan cara menyimpan atau memanfaatkan kembali karbon yang tertangkap. Dalam rencana ini, PLN juga mengedepankan tiga aspek utama, yakni harga listrik terjangkau, keberlanjutan lingkungan, serta keamanan pasokan energi. “Kita menjaga tiga concern ini supaya listrik itu tersedia secara kualitas dan kuantitas, secara harga terjangkau, dan secara dampak lingkungan itu tidak membebani,” jelas Parulian.

Baca Juga

PLN: Butuh Investasi Rp 3.000 Triliun untuk Pengembangan Pembangkit Hijau

Sementara PT PLN (Persero) mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi berbasis sumber daya domestik.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar menyampaikan, mandat pengembangan PLTP tertuang dalam RUPTL 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan kapasitas PLTP hingga 5,2 gigawatt (GW) di seluruh Indonesia. PLN akan memastikan seluruh proyek berjalan optimal dan memberi manfaat luas.

“Potensi panas bumi Indonesia sangat besar dan tersebar di banyak wilayah. Kami akan mengoptimalkan pengembangan PLTP yang sudah dikaji agar kehadirannya memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat di sekitar proyek maupun pelanggan PLN di seluruh Indonesia,” ujar Suroso, Jumat (29/8/2025).

PT PLN (Persero) juga menegaskan komitmennya mendukung transisi energi dan mengakselerasi pemanfaatan listrik berbasis EBT atau listrik hijau. Hal ini ditunjukkan melalui layanan green as a service (GEAS) renewable energy certificate (REC) yang terus mengalami pertumbuhan minat mencapai 13,68 terrawatt hour (TWh) hingga semester I 2025 atau tumbuh 14% dari Juni 2024 (year on year/yoy).

REC adalah salah satu instrumen produk hijau inovasi PLN untuk mempermudah pelanggan mendapatkan pengakuan atas penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang transparan, akuntabel, dan diakui secara internasional. Adapun, harga per unit REC atau sebesar 1.000 kilowatt hour (kWh) hanya Rp 35.000. 

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan, REC merupakan salah satu upaya PLN memberikan solusi sektor industri dan bisnis untuk mendapatkan pasokan listrik hijau andal dan terjangkau. 

Baca Juga

Tambah Daya Jadi Murah, PLN Beri Diskon 50% pada September

Darmawan melanjutkan, sejak diluncurkan pada 2020, penjualan REC terus mencatatkan pertumbuhan signifikan hingga mencapai 13,68 TWh pada Juni 2025. Dia memerinci penjualan pada 2021 mecapai 308,610 megawatt hour (MWh) dan melonjak signifikan pada 2022 menjadi 1.762.953 MWh. Kemudian meningkat lebih 100% pada 2023 atau mencapai 3.543.638 MWh, lalu sebesar 5.382.245 MWh pada 2024, dan sampai dengan semester 1 2025 penjualan REC mencapai 2.689.117 MWh.

“PLN berkomitmen meningkatkan daya saing industri dengan menyediakan layanan listrik hijau yang 100% dipasok pembangkit EBT kami melalui REC. Kami siap melayani kebutuhan listrik hijau untuk sektor bisnis dan industri dengan proses yang mudah dan cepat,” ujar Darmawan dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).

Sementara Anggota Komisi XII DPR Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui mengatakan, PLN harus hadir sebagai mitra pembangunan. “Dengan skema TJSL (tanggung jawab sosial lingkungan) yang kuat, dana CSR (corporate social responsibility) sektor kelistrikan dapat dikelola secara lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional dan target penurunan emisi,” kata Alfons kepada Investortrust.

Menjawab tantangan geografis dan teknis

Meski target penambahan kapasitas EBT terdengar ambisius, PLN mengakui masih ada hambatan besar. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara lokasi sumber energi dan pusat permintaan. Potensi tenaga air misalnya, banyak terdapat di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, sementara kebutuhan listrik terbesar berada di Pulau Jawa.

Untuk mengatasi mismatch ini, PLN berencana membangun green supergrid sepanjang 48.000 kilometer dengan lebih dari 100.000 gardu induk, menghubungkan pusat-pusat energi bersih dengan kawasan industri dan pemukiman padat.

Baca Juga

PLN Bikin Tenang, Tarif Listrik Triwulan IV 'Enggak' Naik

Selain itu, persoalan intermitensi juga menjadi perhatian. Energi surya misalnya, hanya optimal sekitar 4 jam per hari. PLN mencoba menjawab kendala ini dengan teknologi penyimpanan energi berbasis baterai (energy storage system). Dengan cara ini, listrik dapat disimpan lebih lama untuk digunakan sesuai kebutuhan.

Target yang lebih jauh adalah mencapai net zero emissions pada 2060. Strategi PLN mencakup konversi pembangkit batu bara, penggunaan teknologi CCS, hingga elektrifikasi lintas sektor dengan integrasi teknologi pintar. Visi ini selaras dengan agenda pemerintah mempercepat transisi menuju sistem energi rendah emisi yang andal dan ramah lingkungan.

Baca Juga

Era EV Semakin Nyata, PLN Tambah 4 SPKLU 'Center' di di Tegal hingga Cirebon

“Program dekarbonisasi di kami, itu bagaimana pembangkit-pembangkit eksisting kami yang dominannya batu bara itu kemudian kita transisi ke energi baru terbarukan,” kata Parulian.

Sementara Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (TKNEK) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Ignatius Wahyu Marjaka menegaskan bahwa transisi energi yang adil adalah manifestasi dari visi kedaulatan pembangunan Indonesia.

Dalam Green Summit Energy 2025 di JW Marriott Hotel Jakarta yang digelar Investortrust, Ignatius menyebut pemerintah telah menyiapkan fondasi, kebijakan, dan instrumen pasar. Namun, keberhasilan agenda ini tidak bisa diwujudkan sendiri oleh pemerintah. “Karena itu, saya mengajak seluruh elemen, investor, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersinergi dan berkolaborasi. Setiap peluang di bawah nilai ekonomi karbon dan Artikel 6 Paris Agreement harus memobilisasi investasi yang cerdas dan inklusif,” ujarnya.

Ignatius menekankan, setiap megaproyek energi hijau dan regulasi yang lahir harus berujung pada peningkatan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas ekonomi nasional.

Meski berat, transisi energi menjadi keniscayaan. Seperti dikatakan banyak pakar, ketergantungan pada energi fosil tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko geopolitik dan ekonomi.

Seperti perahu yang menantang ombak untuk berlabuh ke tepian yang lebih aman, perjalanan energi hijau Indonesia akan penuh rintangan. Namun, arah layar sudah dipasang. Tinggal bagaimana seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah, BUMN, hingga swasta, mendayung bersama agar kapal besar bernama Indonesia benar-benar sampai ke dermaga energi bersih dan berkelanjutan.