Fondasi Indonesia Emas
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id -- Prasyarat utama untuk mewujudkan Indonesia Emas adalah pertumbuhan ekonomi yang bukan saja harus tinggi, tapi inklusif. Prabowo Subianto adalah presiden pertama yang berani menancapkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk mewujudkan impian itu, Presiden telah menyiapkan berbagai program strategis yang bisa menjadi fondasi atau gerbang menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengakui perlunya koreksi atas kebijakan ekonomi yang ditempuh Indonesia selama ini. Dia mengkritisi penerapan filosofi ekonomi neoliberal yang telah banyak diikuti oleh elite Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
“Selama 30 tahun terakhir, kita menyaksikan dominasi filosofi ekonomi neoliberal dan kapitalisme pasar bebas klasik. Elite Indonesia mengikuti filosofi ini, dan hasilnya kita belum berhasil menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat," tutur Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato di Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, St. Petersburg, Rusia (20/6/2025).
Itulah sebabnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap negara harus memiliki filosofi ekonomi sendiri yang selaras dengan budaya dan karakter bangsanya. “Jalan yang kami pilih adalah jalan tengah. Kami akan menggunakan kreativitas dari kapitalisme, inovasi, dan inisiatif,” jelas Presiden Prabowo.
Dalam konteks itu, Prabowo akan memilih filosofi ekonomi yang sederhana namun kuat: “Kebaikan sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya rakyat“.
Selain itu, Presiden Prabowo memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai negara sejahtera, mandiri, kuat, dan besar. Sebagai negara dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang besar, Indonesia diyakini mampu mewujudkan visi tersebut.
Untuk mewujudkan visi besarnya, Presiden sudah meluncurkan Asta Cita atau delapan cita-cita luhur yang menjadi misi pemerintahannya. Presiden juga mencanangkan 17 program kerja dan delapan quick wins. Melihat ketertinggalan Indonesia di bidang ekonomi, Presiden menjalankan sejumlah program besar dan masif. Di bidang investasi, Presiden membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), sebuah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk menggerakkan ekonomi masyarakat perdesaan dan masyarakat menengah-bawah di perkotaan, Presiden meluncurkan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah-Putih. Agar program ini sukses, pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana Rp 457,5 triliun yang berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) 2024. Program besar lainnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), Klinik Gotong Royong untuk pemeriksaan kesehatan gratis, Pembangunan Tiga Juta Rumah, serta program Pengiriman Pekerja Migran.
Sementara itu, Presiden juga sangat menekankan semangat kebersamaan. Kebersamaan itu harus tercermin dalam semangat Indonesia Incorporated, semangat gotong royong, atau semangat kolaborasi semua pihak. Visi besar ini tidak bisa dijalankan hanya oleh pemerintah, melainkan oleh semua pihak, khususnya para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia. “Para anggota Kadin, pusat hingga daerah, harus benar-benar menjadi pelaku usaha yang tangguh, pengusaha pejuang yang memiliki wawasan kebangsaan dan global, serta terus berusaha melakukan perbaikan kinerja agar naik kelas ke level nasional dan internasional,” kata Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia.
Kadin sebagai mitra pemerintah sepenuhnya mendukung visi dan program kerja pemerintah. Sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, Indonesia adalah negara besar dengan potensi serta SDA dan SDM yang besar pula. Tidak sulit bagi bangsa dengan potensi yang besar ini menjadi negara sejahtera dan mandiri. Apalagi saat ini, Indonesia sedang menikmati bonus demografi dengan 68,9% atau 196 juta penduduk masuk kategori usia produktif (15-64 tahun).
Berikut ini adalah program strategis pemerintah:
MAKAN BERGIZI GRATIS
Program MBG tidak hanya mempersiapkan generasi sehat dan cerdas, melainkan juga menggerakkan ekonomi di setiap wilayah perdesaan dan perkotaan. Bahan pangan untuk MBG harus berasal dari setiap daerah dan tenaga yang terlibat sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berasal dari daerah. SPPG inilah pengelola dapur MBG.
Program MBG diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan 2,6%, menciptakan 1,5 juta pekerja di SPPG, serta menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,99%. Program MBG awalnya mendapat alokasi dana APBN sebesar Rp 71 triliun, kemudian ditambah lagi sebesar Rp 100 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, untuk bisa melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG, dibutuhkan 30.000 SPPG yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.542 SPPG dibangun menggunakan APBN, sisanya 28.458 unit dibangun dengan kemitraan.
Untuk itu, BGN merangkul sejumlah instansi dan organisasi. Di antaranya: TNI ditargetkan bisa membangun 2.000 SPPG, Polri 500 SPPG, Badan Intelijen Negara (BIN) 1.000 SPPG, Kadin Indonesia 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama (NU) 1.000 SPPG, dan Muhammadiyah 500 SPPG.
TIGA JUTA RUMAH
Program tiga juta rumah terdiri atas satu juta hunian vertikal di perkotaan dan dua juta rumah tapak di perdesaan. Program ini telah menarik minat investor asing, antara lain Qatar. Sejumlah pengusaha besar properti telah ikut aktif mendukung program tuga juta rumah.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo yakin, program tiga juta rumah bisa menjadi jalan keluar untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 8%.
Karena rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka harga rumah dibuat semurah mungkin lewat berbagai pemotongan biaya. Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), MBR dapat menikmati uang muka yang lebih terjangkau, sekitar 1% dari harga rumah.
Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, pemerintah memberikan subsidi bunga KPR maksimal hanya 5% dan angsuran bulanan yang lebih ringan. Ada pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), retribusi PBG, yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pembebasan biaya premi asuransi, dan tenor KPR lebih panjang hingga 30 tahun.
Pembangunan rumah memberikan multi-efek bagi perekonomian. Setiap pembangunan MBR, paling tidak terdapat lima-enam tenaga kerja terlibat. Ada sekitar 185 item material bangunan yang dibutuhkan sebuah rumah.
Selain meluncurkan insentif pajak, pemerintah membentuk bank tanah. Pemerintah menginventarisasi tanah-tanah telantar milik negara dan BUMN untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah murah ini.
KOPERASI DESA MERAH PUTIH
Kopdes Merah Putih yang dibentuk sebanyak 80.000 di seluruh Indonesia berpotensi menyerap sebanyak dua juta tenaga kerja. Kopdes Merah Putih akan memotong rantai pasok yang panjang di tingkat desa atau kelurahan.
Kopdes diharapkan membantu memutus ketergantungan masyarakat desa terhadap tengkulak dan rentenir. Kopdes akan dibekali sejumlah bisnis yang sudah pasti, seperti agen gas dan pupuk. Kopdes juga akan menjadi agen BRILink untuk menghadirkan layanan keuangan dan perbankan. Kopdes Merah Putih dirancang menjadi holding bagi unit-unit usaha di tingkat desa ke depannya.
Sebanyak 80.081 Koperasi Merah Putih diresmikan oleh Presiden Prabowo, Senin (21/7), di Klaten, Jateng. Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan solusi dari permasalahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat tingkat desa.
Menko Pangan Zilkifli Hasan menyebut bahwa terdapat 108 mock-up koperasi sebagai percontohan. Tiga bulan ke depan, diharapkan seluruh Koperasi Merah Putih siap beroperasi.
OPTIMALISASI PERAN PEKERJA MIGRAN
Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, pemerintah membentuk sebuah kementerian khusus yang menangani pekerja migran, yakni Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Dalam dua tahun terakhir, remitansi atau pengiriman uang dari pekerja migran Indonesia cukup signifikan, yakni US$ 14,2 miliar tahun 2023 dan US$ 11,6 miliar di tahun 2024.
Jika dikelola dengan baik, potensi remitansi bisa di atas US$ 100 miliar setahun dalam lima tahun ke depan. Remitansi India sudah mencapai US$ 130 miliar. Pada tahun 2024, pekerja migran Indonesia 4,6 juta, sedang Filipina sudah mencapai 6 juta, dan India 17,8 juta. Namun, yang menjadi persoalan Indonesia adalah jumlah pekerja migran ilegal yang diperkirakan mencapai 5 juta, keterampilan pekerja migran yang rendah, kemampuan pekerja migran dalam komunikasi yang tidak memadai, dan tingginya human trafficking atau perdagangan manusia.
Kadin kini terlibat penuh dalam mempersiapkan calon pekerja migran lewat perbaikan pengelolaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan target utama mengubah pekerja migran ilegal menjadi pekerja migran legal, pekerja migran yang tidak terampil menjadi pekerja migran terampil, pekerja migran yang tidak atau kurang terlindungi menjadi pekerja migran yang mendapatkan pelindungan penuh dari negara, dan menihilkan human trafficking.
Kadin akan membangun balai pelatihan untuk mendidik calon pekerja migran yang terampil, memahami tata krama, dan mengerti bahasa negara tujuan. Pemerintah menyiapkan lahan bagi para pengusaha yang ingin mendirikan lembaga vokasi bagi calon pekerja migran.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Abdul Kadir Karding menargetkan pekerja migran menyumbang devisa Rp 500 triliun per tahun. Lowongan yang banyak dicari adalah perawat rumah sakit, sopir, babysitter, dan caregiver untuk lansia.
PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS (PKG)
Untuk program PKG, pemerintah menyediakan fasilitas pemeriksaan, menyediakan pendanaan untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, membantu pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, atau fasilitas pendukung, berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS, atau rumah sakit untuk memperluas cakupan program, memberikan insentif kepada karyawannya untuk pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala. Kadin dapat membantu layanan digital untuk mendukung akses layanan kesehatan gratis.
Sebagian program unggulan tersebut, disinergikan dengan berbagai program sektoral lain, diharapkan benar-benar mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Banyak jalan untuk meraih pertumbuhan tinggi, jika pemerintah bisa fokus, konsisten, dan berpegang pada koridor strategi besar yang terencana dan visioner.
Baca Juga