NDB, Lembaga Andalan Negara-Negara BRICS untuk Saingi IMF dan Bank Dunia

JAKARTA, Investortrust.id - Kehadiran New Development Bank (NDB) menjadi sorotan penting dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang tengah berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil.

Bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara BRICS—Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan—ini mulai menunjukkan kiprah nyatanya dalam menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan di negara-negara berkembang, khususnya kawasan Global South.

Dalam forum besar seperti KTT BRICS, peran NDB semakin mengemuka sebagai alternatif kredibel bagi negara-negara anggota untuk mengakses dana pembangunan yang lebih adil dan bebas dari dominasi politik negara-negara besar.

NDB dibentuk pada 15 Juli 2014, bertepatan dengan hari pertama KTT BRICS ke-6 yang berlangsung di Fortaleza, Brasil. Sebelumnya, gagasan pembentukan lembaga ini sudah dibahas pada KTT BRICS ke-5 di Durban, Afrika Selatan, pada Maret 2013.

Bank ini dibentuk untuk menjadi lembaga keuangan multilateral yang bisa menjadi pelengkap—bahkan tandingan—bagi institusi finansial global seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, yang dinilai terlalu dikendalikan oleh kepentingan Barat. Kantor pusat NDB terletak di Shanghai, China, mengalahkan  kandidat kota lain seperti New Delhi dan Johannesburg dalam kontestasi di awal pembentukannya.

Modal awal NDB mencapai US$ 100 miliar, terdiri atas US$ 10 miliar modal patungan dan US$ 40 miliar komitmen tambahan. Dari modal tersebut, Tiongkok menyumbang sebesar US$ 41 miliar, sedangkan Brasil, Rusia, dan India masing-masing menyetor US$ 18 miliar, dan Afrika Selatan menyumbang US$ 5 miliar.

Dana ini tidak hanya digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur, namun juga sebagai cadangan mata uang darurat bagi negara anggota yang menghadapi tekanan ekonomi. Hingga 2024, NDB telah berhasil menyalurkan pinjaman total senilai US$ 8,7 miliar dalam berbagai mata uang termasuk dolar AS, yuan Tiongkok, dan rand Afrika Selatan, melalui penerbitan obligasi, fasilitas pinjaman bilateral, dan penempatan swasta.

Indonesia sendiri kini tengah dalam proses untuk menjadi anggota resmi NDB. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan tersebut secara resmi pada 25 Maret 2025 saat menerima kunjungan Presiden NDB, Dilma Rousseff, di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia melihat NDB sebagai mitra strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, terutama di sektor infrastruktur dan proyek-proyek prioritas yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan tradisional. Keputusan bergabung dengan NDB diambil setelah melalui evaluasi teknis dan diskusi panjang yang melibatkan tim ekonomi pemerintah, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi Rosan Roeslani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

“NDB memang tujuannya adalah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan juga untuk mendorong ekonomi negara-negara berkembang. NDB telah memiliki modal awal sebesar 100 miliar dolar yang telah dikontribusi oleh negara-negara pendiri. Kita juga telah diundang untuk ikut menjadi anggota New Development Bank dan kita juga sudah dibicarakan dan tim keuangan kita sudah menilai. Dan, dengan pembicaraan dengan tim keuangan kita, Indonesia, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank,” kata Prabowo dalam sambutannya saat menerima Dilma Roussef di Istana Merdeka (25/3/2025).

Sikap positif terhadap NDB juga disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Ia menilai NDB tidak akan berkembang menjadi lembaga dominan seperti IMF atau Bank Dunia. Menurutnya, tata kelola BRICS yang mengedepankan prinsip kesetaraan membuat pendekatan NDB lebih kolaboratif dan menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota. Ia menegaskan bahwa Indonesia menyambut baik dukungan NDB, terutama dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur nasional, dan melihat kerja sama ini sebagai peluang besar yang bebas dari intervensi negara lain.

"Kami sangat welcome, kami mengajak NDB untuk membantu terutama di infrastruktur, pembiayaan infrastruktur, dan itu menjadi beberapa item yang kita bicarakan dengan baik di BRICS maupun di NDB-nya sendiri," katanya dikutip Antara.

Dalam kesempatan yang sama Tommy, demikian sapaan akrab Thomas,  juga menyebutkan  kekhawatiran sejumlah analis bahwa NDB akan mendominasi seperti IMF tidak berdasar. “Saya nggak melihat seperti itu, karena cara  governance BRICS itu sangat berbeda. BRICS selalu respect terhadap posisi masing-masing negara,” ujarnya.

Struktur Modal yang Kuat 

Mengutip laman Fitch Ratings, dalam konteks pembiayaan, keberadaan NDB sangat strategis. Dengan struktur modal yang kuat dan komitmen dari negara-negara BRICS, NDB mampu menjaga rasio kecukupan modal (FRA) pada level 81% hingga akhir 2024, serta mempertahankan rasio ekuitas terhadap aset di kisaran 38%.

Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings bahkan memberikan peringkat kredit jangka panjang ‘AA’ dengan outlook stabil kepada NDB. Ini menandakan kemampuan lembaga tersebut untuk menyalurkan kredit dengan risiko rendah dan tata kelola yang andal.

Namun, tantangan tetap ada. Fitch mencatat bahwa konsentrasi pinjaman NDB masih sangat tinggi pada negara-negara BRICS, mencapai 89% dari total portofolio. Meskipun ekspansi keanggotaan ke negara seperti Bangladesh, Mesir, dan Uni Emirat Arab mulai mengurangi risiko konsentrasi tersebut.  Tetapi dalam catatan Fitch, ancaman dari ketegangan geopolitik tetap menjadi perhatian serius.

Misalnya, paparan pinjaman ke Rusia sebesar 9,2% pada akhir 2024 masih dianggap berisiko tinggi meskipun hingga saat ini angsuran masih  dilakukan sesuai jadwal.

Dibandingkan dengan IMF dan Bank Dunia, kekuatan NDB memang belum setara dalam hal jaringan dan pengaruh global. Namun, model tata kelola yang lebih egaliter dan fleksibilitas pembiayaan yang lebih cepat membuat NDB menjadi alternatif menarik bagi negara-negara berkembang.

Terlebih lagi, tidak ada mekanisme pemaksaan kebijakan ekonomi seperti yang sering ditemui dalam pinjaman IMF. Ini menjadikan NDB sebagai instrumen finansial yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan pembangunan jangka panjang negara-negara mitra.

Dalam kesempatan jelang penyelenggaraan dan keiikutsertaan Indonesia di ajang  KTT BRICS di Rio Janeiro, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan bahwa Indonesia percaya pada potensi NDB untuk menjadi mitra pembangunan yang setara, transparan, dan bebas dari tekanan politik.

Hal ini senada dengan sikap Presiden Prabowo yang sejak awal mendorong kerja sama Global South dan menjadikan Indonesia sebagai jembatan dialog dan pembangunan lintas kawasan. Keputusan untuk bergabung dengan NDB merupakan bagian dari strategi besar Indonesia dalam memperluas jejaring keuangan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang ini, NDB tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi keuangan global oleh negara-negara maju, tetapi juga peluang konkret bagi negara berkembang untuk membiayai mimpi-mimpi besarnya, termasuk Indonesia. Di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berubah, kehadiran NDB di panggung KTT BRICS menunjukkan bahwa alternatif selalu ada.