Menilik Racikan Strategi Politik dan Hukum ala Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto tak hanya fokus membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, Prabowo juga menaruh atensi besar pada pembangunan aspek politik dan hukum. Bahkan, kedua aspek itu tercantum dalam dua poin dari delapan misi Prabowo bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disebut dengan Asta Cita.
Poin pertama Asta Cita Prabowo-Gibran ingin memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Selanjutnya, poin tujuh Asta Cita menyebut memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Reformasi politik dan hukum juga tertuang dalam poin tiga pada 17 program prioritas Prabowo Gibran.
Dalam dokumen visi-misi yang diserahkan kepada KPU saat Pilpres 2024, Prabowo-Gibran menyatakan, politik merupakan unsur penting dari kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya meminimalisasi sistem politik uang serta meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik. Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan, serta pembinaan karier.
Baca Juga
Prabowo Bertekad Pimpin Pemerintahan Bersih: Yang Tak Mau, Minggir!
Prabowo dalam berbagai kesempatan mengingatkan jajaran menteri, para pejabat, dan birokrat untuk melayani masyarakat. Bahkan, Prabowo meminta menteri memecat pejabat yang tidak bekerja keras dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani. Mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu. Kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Saudara saya beri wewenang copot segera. Suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita," tegas Prabowo saat memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2024).
Prabowo pun meminta seluruh jajarannya menelusuri anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan daftar isian pelaksanaan anggran (DIPA). Prabowo meminta seluruh anak buahnya untuk mengurangi kegiatan seremonial.
"Terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding belajar Pramuka ke negara lain ya. Saya minta efisien," katanya.
Pernyataan tegas ini disampaikan Prabowo untuk mengubah wajah birokrat Indonesia. Prabowo menyatakan, birokrasi Indonesia sangat terkenal rumit dan lambat. Bahkan, muncul istilah kalau bisa sulit kenapa dibikin mudah.
"Marilah kita jujur, mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan, ada pembicaraan oleh rakyat kita, bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah," katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo membeberkan sejumlah program prioritas pemerintahannya. Beberapa di antaranya, swasembada pangan, swasembada energi, program makan bergizi gratis, serta perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan lainnya. Berbagai program unggulan itu hanya dapat terlaksana jika ditopang dengan penegakan hukum yang tegas. Prabowo meminta Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, BPKP, BIN untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang mengancam bangsa, seperti judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, dan kebocoran anggaran.
"Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijensi yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua," tegasnya.
Prabowo menyatakan, Imperium Ottoman mengajarkan tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih, tidak ada kemakmuran tanpa keadilan, dan tidak ada negara yang berhasil jika rakyatnya tidak bahagia. Untuk itu, Prabowo bertekad memimpin pemerintahan yang bersih.
"Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, minggir! Mari kita wujudkan pemerintah yang bersih. Cita-cita pendiri bangsa kita. Cita-cita Bung Karno. Cita-cita Bung Hatta. Cita-cita Bung Syahrir. Cita-cita Sudirman. Cita-cita semua pendiri pendiri bangsa kita. Indonesia rakyatnya harus hidup sejahtera," tegas Prabowo dalam sambutan deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).
Prabowo melakukan sejumlah langkah mereformasi aspek politik dan hukum untuk membangun birokrasi yang melayani dan penegakan hukum yang tegas yang pada akhirnya membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Langkah pertama yang dilakukan Prabowo adalah membangun mentalitas para pejabat. Hal itu dilakukan dengan menggembleng para anak buahnya di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
Penggemblengan yang berlangsung selama tiga hari, dari Jumat (25/10/2024) hingga Minggu (27/10/2024) itu bertujuan agar para anggota kabinet disiplin, solid, dan berintegritas. Penggemblengan ini juga menjadi ajang memantapkan visi-misi Prabowo kepada jajarannya.
Baca Juga
Prabowo tidak bermaksud menerapkan pendekatan militer kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Dikatakan, the military way yang diajarkan di Akmil adalah disiplin dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. "Saya benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” tegas Prabowo, Jumat (25/10/2024).
Saat jamuan makan malam pada hari pertama pembekalan, Prabowo mengaku sengaja mengajak anggota Kabinet Merah Putih ke Lembah Tidar, Akmil untuk mengingat perjuangan panjang bangsa Indonesia. Lembah Tidar merupakan wilayah perlawanan terhadap penjajah yang berlangsung ratusan tahun dan menjadi pusat para ksatria yang sejak remaja memilih hidup dalam pengorbanan.
"Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan Republik kita lima tahun ke depan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara. Dan, para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia," tegasnya.
Sebelum jamuan makan malam, Prabowo dan jajaran kabinet mengikuti upacara parade senja dan penurunan bendera merah putih. Hujan yang mengguyur tak membuat Prabowo dan para menteri meninggalkan lokasi upacara.
"Saya itu lihat saudara basah-basah, saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Karena asas kepemimpinan kita adalah ing ngarsa sung tulodo. Kalau anak buah basah pimpinan harus basah, kalau anak buah kepanasan pimpinan harus kepanasan, kalau anak buah lapar pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah asas kepemimpinan kita," tegasnya.
Selain mentalitas, Prabowo juga mulai mereformasi struktur politik dan hukum. Prabowo membentuk 48 kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya. Jumlah itu bertambah 14 kementerian dari pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Bertambahnya jumlah kementerian ini memungkinkan dapat terjadi setelah DPR mengesahkan revisi UU Kementerian Negara yang memberikan keleluasaan kepada presiden menentukan jumlah kementerian yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Dengan penambahan jumlah kementerian tersebut, Prabowo dapat merangkul berbagai elemen bangsa agar bersama-sama membangun Indonesia. Bahkan, partai yang tidak mendukung Prabowo di Pilpres 2024, seperti PKB mendapat posisi di kabinet. Selain jumlah kementerian, Prabowo juga menambah badan/ lembaga dan menunjuk penasihat dan utusan khusus presiden.
Prabowo dalam berbagai kesempatan menekankan alasannya membentuk kabinet gemuk karena Indonesia merupakan negara besar. Secara luas wilayah, Indonesia setara dengan Eropa Barat yang terdiri atas 27 negara. Prabowo meyakini seluruh partai politik, ormas, kelompok masyarakat ingin Indonesia sejahtera dan maju.
"Karena itu, saya mengajak semua kader-kader, semua patriot-patriot dari semua lapisan dan dari semua latar belakang, dari semua organisasi, mari kita bersatu. Mari kita kumpulkan semua daya kekuatan kita untuk mencapai yang kita cita-citakan agar bangsa Indonesia berdiri tegak, terhormat, dihormati karena rakyatnya sejahtera. Dihormati karena kita bisa memberi keadilan kepada seluruh rakyat kita," katanya.
Tujuan lain dari kabinet gemuk ini adalah agar tiap kementerian dapat fokus menjalankan visi, misi, dan program Prabowo. Sejumlah kementerian yang memiliki tugas dan fungsi yang beragam dipecah menjadi dua atau bahkan tiga kementerian. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menambah kementerian koordinator dari yang semula empat kementerian menjadi tujuh kementerian koordinator agar tiap kementerian dapat bekerja secara beriringan.
Misalnya saja, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dipecah menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian itu dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Kemenko itu pun sebenarnya pecahan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Sementara, Kemenko Polkam membawahi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkodigi), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Perubahan nomenklatur dan jumlah kementerian ini memengaruhi struktur organisasi pada DPR. Parlemen yang sebelumnya hanya memiliki 11 komisi kini bertambah dua atau menjadi 13 untuk menyesuaikan mitra kerja mereka di pemerintahan. DPR yang sebagian besar anggotanya merupakan kader partai pendukung Prabowo-Gibran pun menyatakan akan menyusun program legislasi (prolegnas) 2024-2029 yang disesuaikan dengan program Prabowo.
"Kita menginginkan evaluasi, jangan-jangan (periode) kemarin itu terlalu banyak ternyata yang disusun itu daftar keinginan bukan daftar kebutuhan. Kita harus membedakan," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Selain program-program Prabowo, DPR juga mengusulkan agar adanya revisi sejumlah UU terkait sistem politik dengan menggunakan metode omnibus law. Hal tersebut bertujuan menyempurnakan sistem politik, termasuk penyelenggaraan pemilu. Terdapat delapan UU terkait sistem politik yang direvisi, yakni, UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MPR/DPR/DPRD/DPD (UU MD3), UU Pemda, UU Pemerintahan Desa, UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Di bidang ketenagakerjaan, UU Ciptaker menyederhanakan proses perizinan tenaga kerja asing, pengaturan upah minimum, pesangon, dan outsourcing hingga jaminan kompensasi setelah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berakhir.
UU Cipta Kerja juga menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan melalui online single submission (OSS), pemberian insentif fiskal, dan lainnya. Tak hanya itu, UU Cipta Kerja juga menyederhanakan perizinan dan insentif serta akses pembiayaan yang lebih mudah untuk UMKM. UU Cipta Kerja menjadi terobosan Jokowi dalam mengatasi obesitas regulasi yang terjadi di Indonesia. Dengan metode omnibus law dapat menyederhanakan banyaknya aturan yang saling tumpang tindih.
"UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Guru besar ilmu hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) Benny Riyanto mengakui banyak terobosan yang dilakukan Jokowi di bidang legislasi. Salah satu inovasi yang paling penting, katanya, omnibus law UU Cipta Kerja.
“Jujur saja kalau konsepnya Jokowi itu saya lihat cukup bagus. Terobosan-terobosannya banyak terkait pembentukan regulasi itu sendiri Jokowi memberikan solusi untuk memanfaatkan metode-metode baru termasuk omnibus law,” kata Benny Riyanto kepada investortrust.id, Selasa (8/10/2024).
Selain UU Cipta Kerja, terdapat sejumlah regulasi lain yang menjadi legasi Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Beberapa di antaranya, UU KUHP yang menggantikan KUHP warisan Belanda atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvS NI) yang telah berlaku di Nusantara sejak 1918. Kemudian, terdapat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang memberikan perlindungan kepada para korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak. Selanjutnya, terdapat UU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau UU KIA yang salah satu poin pentingnya memberikan hak kepada ibu bekerja untuk cuti hamil dan melahirkan selama tiga hingga enam bulan. UU itu juga memberikan hak kepada suami untuk cuti mendampingi istrinya yang melahirkan.