Jalan Terjal Mencapai Kemandirian Pangan

JAKARTA, investortrust.id - Dunia menghadapi masalah besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan di tengah peningkatan jumlah populasi dan perubahan iklim yang ekstrem. Tantangannya makin kompleks, dengan adanya eskalasi geopolitik di berbagai wilayah yang mengganggu rantai pasokan dan distribusi.

Tak bisa dimungkiri, krisis pangan sudah menjadi ancaman global saat ini. Banyak negara merasakan dampaknya. Harga pangan global melonjak, yang kemudian berimbas pada inflasi tinggi dan defisit ekonomi.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO/Food and Agriculture Organization)  berulang kali memperingatkan bahwa kenaikan harga pangan dapat mengancam ketahanan pangan global. Terutama,  di negara-negara miskin.

Kemandirian Pangan

Konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu pemicu kenaikan harga pangan. Belum lagi, ancaman krisis iklim yang membuat pasokan pangan berkurang di tengah permintaan yang cenderung meningkat. Akibatnya, kenaikan harga pangan menjadi tak terelakkan.

Tak mudah untuk mencapai kemandirian pangan. Apalagi di tengah berbagai ketidakpastian di dunia saat ini.  Ketegangan geopolitik terus berlanjut. Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, membuat harga pangan bisa bergerak liar. 

FAO mencatat, harga pangan sempat menggila pada 2022, yang membuat negara-negara di dunia kalang kabut. Lonjakan harga didorong oleh harga energi dan pupuk yang lebih tinggi akibat konflik Rusia-Ukraina. Harga pangan global tercatat naik 14,3% pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

Subindeks FAO menunjukkan harga serealia melonjak 17,9%, harga minyak nabati naik 13,9%, harga produk susu melambung 19,6%, harga daging melesat 10,4%, dan harga gula naik 4,7%.

Untuk mengantisipasi gejolak harga di pasar global dan mengurangi ketergantungan impor, mau tak mau Indonesia harus mengupayakan swasembada pangan. 

Namun, tak mudah untuk mencapai kemandirian pangan. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Di sisi konsumsi, jumlah populasi terus bertambah. Sedangkan produksi tak bisa mengimbangi. Akibatnya, pemerintah terpaksa harus impor. Inilah yang terjadi pada produk gandum, beras, gula, dan bahan pangan lain.   

Andi Amran Sulaiman, yang kembali didapuk menjadi Menteri Pertanian di Kabinet Merah Putih (KMP),  menegaskan bahwa Swasembada Pangan adalah gagasan besar dari Presiden Prabowo yang akan dijalankan secara intensif untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia. Dalam menghadapi krisis pangan global dan mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan.

Saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, 26 Oktober 2024, Amran menjelaskan pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras

Sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan, Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp. 13,57 triliun. Kebijakan ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024.

Selain itu, untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, dan program pompanisasi di beberapa daerah sentra pangan seperti sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas. Selain itu, upaya optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektare juga menjadi fokus utama.

Di sisi lain, ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian ditargetkan pada cetak sawah baru seluas 3 juta hektare yang tersebar di beberapa daerah, antara lain Merauke dengan target 1 juta hektar, Kalimantan Tengah 500.000 hektar, Kalimantan Selatan 300.000 hektar, Sumatera Selatan 200.000 hektar, serta daerah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara.

Mentan Amran yakin upaya tersebut mampu meningkatkan produksi beras hingga 700.000 ton dalam panen dua bulan ke depan. Dengan begitu pula,  pemerintah bisa menekan impor beras secara signifikan melalui produksi dalam negeri.

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, untuk mencapai swasembada beras, Indonesia harus memiliki sistem ketahanan pangan yang baik. Karena itulah, Pemerintah berkomitmen meningkatkan produksi beras untuk menjamin ketercukupan pangan di dalam negeri.

"Pak Jokowi telah memerintahkan untuk kembali produksi dalam negeri. Ketahanan yang didasarkan pada kemandirian dan kedaulatan pangan harus diutamakan," tandas dia.

Arief membeberkan, pemerintah terus melakukan program intensifikasi dan optimalisasi lahan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup.

"Kami terus mendorong produksi dalam negeri. Upaya ini harus dirunut dari intensifikasi lahan, penyediaan pupuk dan bibit, proses penggilingan hingga ke hilir. Ini mesti kita tingkatkan," urainya.

Program Prioritas

Kemandirian pangan merupakan salah satu prioritas dari Pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal yang juga menjadi perhatian dari pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejak awal masa jabatannya, Jokowi menekankan pentingnya Indonesia mencapai kedaulatan pangan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan ketahanan pangan nasional.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi dalam mencapai kemandirian pangan antara lain, pembangunan infrastruktur pertanian, program food estate, peningkatan produksi komoditas pangan utama, peningkatan sumber daya manusia, diversifikasi pangan, dan stabilisasi harga pangan.

Pembangunan infrastruktur, termasuk irigasi, jalan, dan akses ke lahan pertanian, digarap cukup masif. Proyek revitalisasi irigasi telah dilakukan di beberapa daerah guna meningkatkan produktivitas pertanian, terutama untuk tanaman pangan pokok seperti padi.

Pemerintahan Jokowi meluncurkan program ‘Food Estate’ di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara. Food Estate adalah kawasan khusus pertanian yang diharapkan menjadi lumbung pangan nasional. Selain padi, kawasan ini dirancang untuk memproduksi berbagai komoditas seperti jagung dan singkong. Proyek ini memang belum berjalan optimal, sehingga kerap mengundang kritikan.

Ada upaya untuk meningkatkan produksi komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai melalui subsidi pupuk, bantuan benih, serta mekanisasi pertanian. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas petani dan mengurangi kebutuhan impor.

Pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan SDM pertanian, seperti dengan memberikan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, termasuk dalam penggunaan teknologi pertanian modern. Mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan pokok (seperti beras) dan memperkenalkan sumber pangan alternatif seperti singkong, sagu, dan ubi.

Jokowi juga memperkuat peran Bulog (Badan Urusan Logistik) dalam stabilisasi harga pangan untuk memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya untuk komoditas pokok.

Tantangan kemandirian pangan memang banyak, antara lain menjaga konsistensi produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor, khususnya untuk beberapa komoditas strategis.

Meski belum optimal, Indonesia dinilai sukses menjalankan swasembada di saat negara lain sedang stagnan. Pada era Jokowi, Indonesia berhasil mewujudkan swasembada sebanyak empat kali, yaitu pada 2017, 2019, 2020, dan 2021. Atas pencapaian itu, FAO menganugerahkan penghargaan Agricola Medal kepada Jokowi.

Agricola Medal merupakan penghargaan tertinggi FAO di bidang pangan dan pertanian global, yang diberikan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu sejak 1977.

"Pak Jokowi mampu melaksanakan program pertanian dengan baik, membawa perekonomian Indonesia tetap kokoh  saat negara lain cenderung stagnan," jelas Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, yang kembali dipercaya menempati jabatan yang sama di Kabinet Merah Putih

Menurut Sudaryono, selama 10 tahun Jokowi memimpin, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2023 terdapat 28,41 juta rumah tangga, naik 8,74% dari 2013 yang hanya 26,13 juta rumah tangga. Padahal, dalam 10 tahun itu, Indonesia banyak menghadapi krisis multidimensi, termasuk Covid-19.

Anggaran Ketahanan Pangan

Sebelum Prabowo Subianto mengambil alih posisi sebagai orang nomor satu di Indonesia, Pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo sudah mengupayakan peningkatan anggaran untuk ketahanan pangan. Pemerintah mengakui pentingnya penguatan lumbung pangan bagi keberlangsungan bangsa ke depan, dan menaikkan anggaran pangan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

"Untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan maka diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi," kata Joko Widodo dalam pidato Presiden terkait Nota Keuangan RAPBN 2025, 16 Agustus 2024.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan Kabinet Merah Putih, yang sebelumnya menjadi Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju, mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai swasembada atau ketahanan pangan sebesar Rp 139,4 triliun.  

"Anggaran totalnya Rp 139,4 triliun untuk tahun 2025," kata Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, 30 Oktober 2024.

Zulkifli Hasan yang kerap disapa Zulhas menjelaskan, swasembada pangan Indonesia ditargetkan dapat terealisasi pada 2028 hingga 2029. Jumlah anggaran tersebut akan dialokasikan ke beberapa kementerian dan lembaga terkait.

Di antaranya, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Gizi Nasional, BUMN Pangan dan lainnya. 

Pemerintahan Prabowo akan menggelontorkan anggaran Rp 15 triliun untuk mendukung program cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare pada 2025. Selain itu, juga dilakukan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare.   

Upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan mungkin tidak mudah. Masih harus menempuh jalan terjal dan berliku. Di satu sisi, permintaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi. Di sisi lain, tingkat produksi justru menyusut.  Belum lagi, ditambah pengaruh iklim dan faktor eksternal. Tapi, masyarakat tentunya berharap adanya hasil nyata dari Pemerintahan baru Prabowo-Gibran dengan Kabinet Merah Putih. Saatnya, rakyat menagih bukti, bukan janji.