Babak Baru Hilirisasi Tembaga dan Bauksit
JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada kementerian terkait agar merumuskan strategi dan desain hilirisasi untuk 26 komoditas, baik tambang mineral dan batu bara (minerba), minyak dan gas (migas), komoditas perkebunan, pertanian, dan perikanan. Mencermati data-data cadangan 26 komoditas terseleksi tersebut, khususnya minerba, kita akan tercengang betapa negeri ini memang luar biasa kaya.
Sebagai ilustrasi, untuk komoditas nikel, cadangan dan produksi Indonesia nomor satu di dunia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan nikel nasional mencapai 42% dari total cadangan nikel global. Cadangan bauksit kita di peringkat 4 dunia, mencakup 8,8% cadangan global. Cadangan tembaga berada di peringkat 9, timah peringkat 1, mangan nomor 1, pasir silika teratas, dan kobalt di ranking 2 dunia.
Kelak, semua komoditas mineral dan tambang strategis tersebut harus diolah di dalam negeri. Inilah yang diperintahkan oleh Prabowo dalam sidang pertama Kabinet Merah Putih, 23 Oktober lalu. Sejauh ini baru beberapa bahan mentah yang dilarang ekspor, antara lain bijih tembaga dan bijih bauksit. Kemungkinan besar pelarangan ekspor akan meluas ke seluruh komodotas mentah lain.
Guna mengolah lebih lanjut komoditas mineral, harus dibangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter. Hingga akhir 2023, Indonesia tercatat telah membangun sekitar 187 smelter, dan mayoritas atau sekitar 111 adalah smelter nikel. Selebihnya adalah smelter tembaga, bauksit, emas, besi, mangan, serta smelter timbal dan seng.
Momen bersejarah terjadi ketika diresmikan smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada hari yang sama, diresmikan pula smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Smelter Freeport terbaru tersebut sebenarnya merupakan smelter kedua yang dibangun di Indonesia. Namun, smelter terbaru ini merupakan smelter single-line terbesar di dunia. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan, smelter Freeport Indonesia ini dibangun sesuai dengan komitmen perusahaan berdasarkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diterbitkan tahun 2018.
“Smelter pertama sudah kami bangun di daerah Gresik juga, yaitu PT Smelting. Ini smelter kedua yang merupakan smelter single line terbesar di dunia. Dan ini bisa kami selesaikan tepat pada waktunya. Freeport Indonesia kini menjadi perusahaan tambang hulu-hilir terbesar di dunia,” kata Tony Wenas.
Smelter PT Freeport yang groundbreaking-nya dilakukan pada Oktober 2021 ini dibangun di atas lahan seluas 104 hektare dengan investasi sebesar Rp 56 triliun. Smelter ini akan mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari tambang di Papua serta menghasilkan 900.000 ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 210 ton perak per tahun.
Selama beroperasi penuh nantinya, smelter Freeport akan mempekerjakan 2.000 orang, terdiri atas 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan langsung PT Freeport Indonesia. Sedangkan selama masa konstruksi, smelter ini telah menyerap 40.000 tenaga kerja.
Tony Wenas menegaskan, smelter ini merupakan bagian dari program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah, dan juga untuk menyuplai kebutuhan tembaga, terutama untuk ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), serta untuk kebutuhan transisi energi.
Produksi katoda tembaga dari smelter Freeport dapat memenuhi kebutuhan untuk pembangunan energi baru terbarukan, termasuk industri EV. “Bisa untuk memenuhi PLT Surya itu sebesar 200 Gigawatt, untuk PLT Bayu bisa 600 Gigawatt, dan untuk PLT hydro sekitar 800 Gigawatt, setiap tahunnya,” kata Tony.
Freeport Indonesia hingga kini telah menyumbangkan Rp 80 triliun untuk kas negara, meliputi dividen, royalti, PPh badan, PPh karyawan, pajak daerah, dan lainnya.
Sedangkan smelter tembaga milik PT Amman Mineral dibangun nilai investasi Rp 21 triliun, yang akan memproduksi katoda tembaga LME Grade A dengan kapasitas per tahun 220.000 ton dengan kemurnian 99,99%, 18 ton emas, 55 ton perak, 77 ton per tahun selenium, dan 850.000 ton asam sulfat dengan kemurnian 98,5%.
Adapun smelter bauksit di Mempawah hasil kolaborasi PT Inalum dan PT Antam diharapkan bisa membuat Indonesia tidak lagi mengimpor 56% aluminium guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai 1,2 juta ton per tahun.
Negosiasi Alot
Membujuk dan mendorong perusahaan-perusahaan tambang untuk membangun smelter sangat tidak mudah. Bahkan Jokowi terus terang mengaku, pekerjaan paling berat dan melelahkan selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden adalah mengajak perusahaan tambang untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Indonesia.
Jokowi menceritakan bagaimana alotnya negosiasi dengan perusahaan prinsipal untuk pembangunan smelter. Dia mencontohkan, pada 2017, dia bernegoisasi dengan CEO Freeport-McMoran, Richard C Adkerson. Negosiasinya sangat menguras energi. Tapi kemudian pada 2018 Freeport mulai mempersiapkan lahan.
Apa yang dicurhatkan Jokowi tidak berlebihan. Mandat perusahaan tambang untuk mengolah hasil tambang di dalam negeri sejatinya sudah dititahkan lewat Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) No 4 Tahun 2009. Karena pemerintah memaklumi kondisi yang ada dan umumnya perusahaan tambang belum siap, pelaksanaan UU itu ditunda lima tahun.
Pada 2014, ketika saatnya tiba, ternyata perusahaan tambang pun belum siap. Mereka berusaha menawar dan menunda pembangunan smelter. Saat itu pemerintah berbaik hati dengan mengizinkan ekspor sejumlah bahan tambang mentah, dengan syarat perusahaan harus membangun smelter.
Dalam perkembangannya, pembangunan smelter berjalan lamban. Semua molor dari jadwal. UU Minerba direvisi pada tahun 2020. Dalam periode itu, pemerintahan Jokowi mulai melarang ekspor bijih nikel, bijih tembaga, dan bijih bauksit. Pelarangan ekspor bijih nikel mentah berbuntut gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) oleh Uni Eropa pada 2021. Indonesia kalah dan kita banding, hingga kini keputusannya belum final alias menggantung.
Atas dasar itu, jajaran pemerintah memberikan apresiasi tinggi kepada PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan PT Borneo Alumina Indonesia yang berani mengambil inisiatif dalam pembangunan smelter, meskipun menelan investasi yang cukup fantastis.
Babak Baru
Indonesia telah memasuki babak baru dalam industrialisasi bahan tambang dengan terbangunnya smelter-smelter skala raksasa. Hal itu tentu menjadi tonggak sejarah bagi hilirisasi produk turunan tambang mineral, agar negeri ini tidak melulu ekspor bahan mentah yang bernilai jual rendah. Beroperasinya sejumlah smelter menjadi gerbang pembuka untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi untuk produk turunan yang lebih luas.
Pengoperasian smelter dapat memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam hal pembukaan lapangan kerja dan dapat mendongkrak produk domestik regional bruto (PDRB), sehingga mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA) yang juga Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Rachmat Makkasau menegaskan, jangan sampai smelter yang sudah dibangun dengan investasi besar tidak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menumbuhkan industri hilir. "Jangan sampai terjadi, industri domestik tidak bisa menyerap, sehingga harus diekspor lagi dan dimanfaatkan oleh pihak luar. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menumbuhkan industri-industri hilir dan produk turunan," kata dia dalam seminar "Investortrutst Future Forum" September lalu.
Dalam konteks itu, Rachmat Makkasau berpendapat tentang perlunya dipikirkan insentif tambahan untuk hilirisasi, juga kebijakan-kebijakan penunjang yang lebih kondusif.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Darnanto berpendapat, jika hilirisasi ditindaklnjuti dengan tahap industrialisasi yang masif, niscaya hal itu bakal mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal sehingga angka kemiskinan bisa ditekan. Mengingat untuk bekerja di smelter dibutuhkan keterampilan dan keahlian yang tinggi, maka hilirisasi harus sampai pada industrialisasi di sektor-sektor padat karya agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lagi.
Ekonom senior Bank Mandiri Dendi Ramdhani menyebut bahwa hilirisasi industri diyakini bakal memiliki potensi pertumbuhan yang menarik dalam jangka menengah-panjang. Besarnya cadangan mineral di Indonesia merupakan modal yang membuat hlirisasi dan industrialisasi memiliki keunggulan bahan baku.
Dia menyebut bahwa hilirisasi mineral khususnya nikel bisa diolah menjadi bahan baku pembuatan baterai, yang permintaannya sedang tinggi-tingginya seiring tren kendaraan listrik dunia.
Dengan memiliki berbagai smelter mineral, Indonesia diharapkan berperan penting dalam rantai pasok global produk turunan tambang mineral strategis. Dan yang lebih penting, smelter ini menjadi langkah awal untuk bertumbuhnya industri-industri hilir yang sangat luas, baik yang berskala besar maupun UKM. Setelah nikel, potensi besar hilirisasi adalah bauksit dan tembaga yang kapasitas smelternya luar biasa besar.
Menumbuhkan diversifikasi industri hilir atau turunan ini sangat krusial agar produk-produk smelter dapat diserap di dalam negeri. Sebab, jika mayoritas produk smelter masih harus diekspor, nilai tambah yang lebih besar akan dinikmati oleh industri di negara lain. ***

