Setumpuk 'PR' Ketenagakerjaan Menanti, Capres Diminta Usung Program Ini

JAKARTA, investortrust.id –  Masalah ketenagakerjaan merupakan tema yang jadi perhatian serius masyarakat, terutama generasi muda saat ini. Mereka resah dengan masih minimnya daya serap tenaga kerja di Indonesia. 

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2023 terungkap, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia mencapai 7,8 juta orang atau 5,3% dari total angkatan kerja sebanyak 147,71 juta.

Meski turun sebesar 0,54% dibanding Agustus 2022, angka pengangguran 2023 masih jauh di atas target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024 yang berada di kisaran 3,6% - 4,3%.

Kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2024 menjadi momentum bagi generasi muda untuk menyuarakan persoalan ketenagakerjaan kepada para calon presiden (capres) yang berlaga di pilpres, 14 Februari 2024 mendatang.

Para capres diharapkan memberikan perhatian utama pada penyelesaian masalah ketenagakerjaan, kelak setelah mereka terpilih.

Harapan tadi mengemuka dari hasil survei yang dilakukan Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM). Survei tersebut secara khusus mengambil tema kampanye para capres.

Survei dilakukan dengan mengumpulkan opini politik dalam jangka waktu dua bulan, yakni 24 Juni-7 Agustus 2023. Responden terdiri dari 719 mahasiswa dari 31 perguruan tinggi di seluruh provinsi Indonesia. Hasil survei tersebut menunjukan sebanyak 47,30% (tertinggi) responden yang merupakan generasi Z memilih isu tentang ketersediaan lapangan kerja sebagai tema kampanye capres yang paling menarik perhatian mereka.   

Peneliti PolGov UGM, Faiz Kasylfiham, mengatakan, alasan isu ketenagakerjaan menjadi prioritas utama responden ada kaitannya dengan persaingan ekonomi yang luas di era ini. Mahasiswa dengan kelas ekonomi menengah ke bawah menyatakan kekhawatirannya akan lapangan kerja. ‘’Bahkan, sebesar 35,27% responden merasa kurang yakin akan mendapatkan pekerjaan setelah lulus,’’ ulas Faiz dalam keterangan yang dikutip pada laman resmi UGM.

Pentingnya program dan visi capres terkait masalah ketenagakerjaan juga diungkap oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan Anggota Dewan Pengupahan Nasional, Sarman Simanjorang dan Ekonom Senior PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, saat dihubungi secara terpisah oleh investortrust, Jumat (02/02/2024).

Keduanya berharap, para cepres memaparkan program, visi dan misi mereka dalam menangani masalah ketenagakerjaan secara lebih rinci dan komprehensif, dalam debat pilpres kelima atau pamungkas yang akan digelar oleh Komisi Pemilhan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta pada Minggu 4 Februari 2024. 

Terlebih, Indonesia akan menghadapi bonus demografi tahun 2023 hingga 2024 mendatang. Bonus demografi adalah masa di mana jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas), dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Sejatinya, bonus demografi ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi merupakan peluang yang harus benar-benar dioptimalkan dengan memacu produktivitas penduduk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, agar bisa mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2024.

Sisi lainnya, bisa menjadi bumerang bila tidak dioptimalkan dengan baik. Sebab, masyarakat usia produktif yang tidak produktif atau menganggur berisiko menjadi masalah sosial utama bagi bangsa.

Karena itu, dalam menyambut bonus demografi, Indonesia harus menyiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki produktivitas tinggi. 

Semua pihak, pemerintah, dunia usaha maupun pegiat pendidikan harus berkontribusi dan bersinergi menyiapkan sumber daya manusia unggul agar bisa terserap oleh dunia usaha. Unggul dalam artian memiliki keterampilan dan kompetensi, juga skill mumpuni serta menguasai teknologi.

Tidak kalah penting, penciptaan lapangan kerja yang luas dengan mendorong investasi ke berbagai sektor terutama padat karya mutlak dilakukan. Investasi seyogyanya didorong lebih merata dan tidak terpusat pada kota-kota tertentu dengan memberikan kemudahan dan insentif kepada para investor maupun investor.

Dalam konteks ini pemerintah daerah juga diminta lebih proaktif mendorong masuknya investasi swasta ke daerahnya, sekaligus membantu pemerintah pusat dalam menyiapkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dunia usaha. ‘’Saat ini perencanaan investasi di luar Jakarta sudah mencapai 53%, dan diharapkan semakin masif pada pemerintahan berikutnya,’’ kata Sarman.

Selain penciptaan lapangan kerja yang luas, upaya menyiapkan generasi muda menjadi pengusaha baru juga dianggap efektif dalam mengoptimalkan bonus demografi. Bukan semata memberikan pelatihan dan pembinaan, tapi harus membuka akses permodalan serta akses pemasaran agar mempermudah lahirnya pelaku usaha baru. Semua pihak diyakini akan memberikan insentif tersebut bila disokong regulasi oleh pemerintah.

Sarman Simanjorang mengungkap masalah utama masih rendahnya daya serap tenaga kerja Indonesia adalah latar belakang pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang masih di bawah kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

“Pekerja kita secara umum hampir 90% itu berpendidikan menengah ke bawah (SMA-SD). Artinya dari latar belakang pendidikan tersebut bisa dikatakan bahwa mereka itu hanya bisa ditampung di Industri padat karya atau mungkin sebagian di industri-industri hiburan. Kalau sudah ke industri-industri yang berbasis teknologi itu sudah tidak bisa lagi mereka bersaing,” urai Sarman.

Sementara saat ini teknologi informasi berkembang demikian pesatnya, membuat investasi baru banyak mengucur ke sektor tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidaksingkronan antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan DUDI.

Untuk itu Sarman menyarankan, para capres memiliki program untuk memperkuat pendidikan vokasi. Diakuinya, saat ini pemerintah sudah gencar memperluas pendidikan vokasi, tapi dianggap masih belum cukup memenuhi kriteria skill yang diinginkan DUDI. 

Selanjutnya Sarman meminta ada program untuk membenahi kurikulum pendidikan terutama pada level Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK). Misalnya memperbanyak praktik kerja ketimbang teori, serta memperbaharui alat-alat praktik siswa sesuai dengan perkembangan teknologi. ‘’Perlu juga ada sertifikasi dari lembaga pendidikan sesuai keterampilan yang dimiliki peserta didik, agar ketika mereka lulus sudah memenuhi harapan DUDI,” imbuhnya.

Sarman mencontohkan kurikulum yang berlaku di Jerman atau negara maju lainnya, SMK di sana hanya butuh satu tahun belajar teori, selebihnya wajib praktik kerja di industri besar. Jadi kurikulumnya perlu diubah, supaya anak SMK itu lebih banyak prakteknya,’’ terang Sarman.

Tidak kalah penting, program peningkatan produktivitas pekerja perlu diusung capres. Sebab menurut dia produktivitas pekerja sangat erat dengan isu Upah Minimum Provinsi (UMP). “Biasanya kalau mereka sudah memiliki suatu kompetensi atau skill yang mumpuni, otomatis produktivitas mereka meningkat, sehingga isu-isu UMP diharapkan tidak muncul lagi di masa depan,” kata dia. Terlebih isu UMP dianggap berpengaruh terhadap minat pemodal melakukan investasi terutama di sektor padat karya.

Soal upah pekerja, David Sumual punya perspektif terkait kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Kondisi ini juga harus mendapat perhatian dari para capres. Menurutnya struktur penetapan tingkat upah minimum saat ini kurang memberi insentif bagi pemberi usaha untuk melakukan ekspansi, mengingat tingkat upah nominal akan terus mengalami kenaikan mengikuti perubahan tingkat harga atau pertumbuhan ekonomi regional.

Dengan demikian lanjutnya, penetapan tingkat upah perlu mempertimbangkan aspek performa/produktivitas, sehingga beban upah yang diterima oleh perusahaan tetap konstan (bahkan menurun) secara riil.

“Nilai tukar Rupiah agar tidak overvalued dibanding nilai tukar mitra dagang, sehingga perusahaan domestik dapat lebih kompetitif di pasar ekspor dan memiliki lebih banyak insentif untuk meningkatkan produktifitas mereka (yang otomatis juga akan mempengaruhi upah nominal pekerja),” urai David kepada investortrust.id.

Bila semua langkah-langkah tadi dilakukan, dirinya optismitis Indonesia bisa mengoptimalkan bonus demografi, dan untuk memastikan program-program ketenagakerjaan, pemerintah mendatang perlu membentuk badan khusus.

“Badan ini nantinya bisa fokus merencanakan dan menjalankan program-program ketenagakerjaan agar bonus demografi bisa kita optimalkan untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima dunia tahun 2045,” kata Sarman.

AI Bukan Ancaman 

Perkembangan teknologi dan informasi merupakan suatu kondisi yang tidak bisa dihindari. Penggunaan artificial intelligence (AI) bahkan terus meluas, termasuk di dunia usaha dan dunia industri. Robot-robot yang diciptakan muncul sebagai pesaing baru manusia dalam merebut pekerjaan.

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pelita Harapan (UPH), Eric Jobiliong mengatakan, kebutuhan angka kebutuhan tenaga manusia telah menurun menjadi sebesar 66% pada 2023. Makin populernya penggunaan AI menurut dia membuat kebutuhan pekerja manusia akan tersisa hanya 57% pada tahun 2027.

“Artinya sebesar 43% pekerjaan diambil alih oleh AI, penurunan ini akan terus terjadi sampai pada titik semua pekerjaan dilakukan dengan otomasi dengan AI,’’ urai Eric dalam media gathering yang digelar UPH beberapa bulan lalu.

Tidak sepenuhnya petaka, Sarman dan David mengakui munculnya kecenderungan AI menggerus peran manusia di dunia kerja terutama di sektor padat karya. Tapi menurut Sarman dan David, sejatinya AI juga memunculkan banyak peluang bisnis dan pekerjaan baru.

Dikatakan David, adopsi AI justru berdampak positif bagi struktur tenaga kerja Indonesia, mengingat penggunaan AI dapat mengurangi man hours pekerjaan yang cenderung administratif sehingga memberi peluang bagi pekerja untuk melakukan tugas lain tidak repetitive dan membutuhkan kreatifitas lebih.

“Dengan demikian, supply tenaga kerja terampil Indonesia dapat meningkat, walaupun penciptaan lapangan kerja yang membutuhkan human-input tinggi akan menjadi semakin krusial,’’ urainya David kepada investortrust.

Sementara Sarman menyebut perkembangan teknologi terbukti telah menciptakan lapangan kerja baru bagi banyak orang, contohnya kehadiran aplikasi transportasi dan logistic seperti Gojek dan Grab. Tidak hanya itu teknologi dam AI menurut dia banyak menciptakan pengusaha baru karena akses pasar terbuka luas bahkan hingga luar negeri.

Saya pernah melihat seorang perempuan ngopi lama sekali di café. Ternyata dia dapat order bikin karikatur dari luar negeri. Artinya dewasa ini banyak sekali yang bisa dijadikan menjadi peluang-peluang usaha,” kata Sarman. ***