Pertalite Akan Dihapus, Ini Risikonya

JAKARTA, investortrust.id -- Wacana penghapusan bahan bakar bensin jenis Pertalite yang sudah bergaung tahun lalu tampaknya bakal jadi kenyataan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR Rabu (30/08/2023), Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengaku bahwa perseroan sedang menguji coba bahan bakar baru Pertamax Green 92, yang bakal menggantikan Pertalite.

Pertalite saat ini merupakan jenis bensin termurah, dengan Research Octane Number (RON) 90. Adapun Pertamax Green 92, merupakan produk bensin bauran 7% etanol (E7) sehingga memiliki tingkat oktan 92. Penggantian jenis BBM ini merupakan kelanjutan dari Program Langit Biru tahap kedua yang digagas BUMN migas tersebut.

Mengapa Pertamina berniat menghilangkan Pertalite? Ada sejumlah pertimbangan yang melandasinya. Pertama, perseroan hendak memproduksi bahan bakar minyak (BBM) yang ramah lingkungan, guna menekan emisi karbon secara nasional. Hal itu sekaligus mengikuti mandat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa BBM yang boleh digunakan minimal memiliki RON 91.

Kedua, sebagai upaya menekan impor BBM. Dengan adanya campuran etanol, tentu volume BBM yang dijadikan campuran berkurang. Sejalan dengan itu, serapan untuk produksi bioetanol dalam negeri, yang berasal dari tetes tebu akan tercapai. Langkah ini tentu mendukung strategi jangka panjang program mandatori bioenergi nasional.

Untuk mendukung program bioenergi yang berbasis etanol, pemerintah telah mengalokasikan 700.000 hektare untuk swasembada gula dan etanol. Dari hasil itu, kata Nicke, Pertamina mendapat tambahan suplai bioetanol 1,2 juta kiloliter. Sisa kekurangan etanol masih harus diimpor.

Ketiga, pengalihan ke Pertamax Green 92 akan mengurangi volume subsidi energi dalam APBN kita. Meskipun, kelak harga Pertamax Green 92 pun kemungkinan besar masih akan disubsidi. Artinya, subsidi yang selama ini diberikan kepada Pertalite akan dialihkan ke BBM jenis baru tersebut.

Selama ini, Pertalite mendapat alokasi subsidi yang tidak sedikit. Bayangkan, harga jual Pertalita hanya Rp 10 ribu per liter, padahal biaya produksi sekitar Rp 15 ribu per liter. Selisih harga yang selama ini ditomboki dulu Pertamina itulah yang kelak harus dibayar oleh pemerintah. Namun, selama ini pemerintah cenderung terlambat membayar kompensasi tersebut, sehingga arus kas (cash flow) Pertamina terganggu.

Wacana pengalihan Pertalite ini bisa diprediksi bakal menimbulkan pro dan kontra. Kementerian teknis yang membawahkan bidang energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun belum memberikan restu karena belum menjadi keputusan final di tingkat nasional. Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, pemerintah masih mempelajari usulan Pertamina untuk meniadakan Pertalite tahun depan. 

Menurut dia, gagasan itu masih dipelajari mengingat produk baru Pertamax Green 92 biayanya cukup mahal. Perlu lebih jelas siapa yang harus menomboki jika kelak dijual ke masyarakat.

Namun yang pasti, kata Arifin Tasrif, usulan Pertamina tersebut sangat positif sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon transportasi secara signifikan. “Kita memang harus menciptakan BBM yang ramah lingkungan,” kata dia, Kamis (31/08/2023).

Nicke Widyawati pun mengaku bahwa Pertamax Green ini masih sebatas kajian internal Program Langit Biru Tahap II. “Ini hasil kajian internal Pertamina ya, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Masih akan kita bahas dan matangkan,” ujarnya.

Jika tahun depan hal itu benar-benar bisa diwujudkan, Pertamina hanya akan memasarkan tiga varian bensin, yakni Pertamax Green 92, Pertamax 95 hasil campuran etanol 8%, dan Pertamax Turbo.

Konsekuensi dan Risiko

Lantas apa konsekuensi jika Pertalite diganti dengan Pertamax Green 92? Tentu saja ada beberapa konsekuensi yang harus dipertimbangkan dan diantisipasi oleh pemerintah. Pertama, harga jual BBM baru itu pasti akan lebih mahal. Dalam jangka pendek, hal itu akan memicu laju inflasi yang selama ini diupayakan mati-matian agar terjaga di level rendah.

Daya beli masyarakat pun otomatis akan tergerus. Padahal, saat ini gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak terjadi karena disrupsi teknologi, tingkat pengangguran masih tinggi, demikian pula jumlah penduduk miskin. Dampak sosial ini mesti diantisipasi pemerintah.

Itulah sebabnya, sejumlah kalangan mengimbau agar Pertamina berhati-hati dalam mematok harga BBM baru tersebut. Perhitungan harus cermat. Tentu ini bukan hal yang mudah bahkan dilematis. Jika harga terlalu tinggi, rakyat bakal menjerit. Sebaliknya apabila terlampau rendah, tentu akan membawa konsekuensi kedua, yakni subsidi BBM yang membengkak. Kita tahu, subsidi energi pemerintah saat ini masih cukup besar.

Untuk tahun anggaran 2023, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, realisasi anggaran subsidi energi diperkirakan mencapai Rp 352 triliun. Adapun hingga tujuh bulan pertama (per akhir Juli 2023) realisasi subsidi energi telah mencapai 145,9 triliun. Rinciannya, subsidi LPG 3 Kilogram tercatat Rp 37,7 triliun (dari pagu Rp 117,85 triliun), subsidi listrik untuk 39,2 juta pelanggan sebesar Rp 48,5 triliun, serta subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 59,7 triliun.

Menkeu cukup lega realisasi subsidi energi tak setinggi yang direncanakan, karena “diselamatkan” rendahnya harga minyak mentah. Sejauh ini, rata-rata harga minyak mentah mencapai USD 80 per barel, di bawah asumsi makro APBN 2023 sebesar USD 90 per barel, meskipun kurs rupiah melampaui Rp 15.000 per dolar AS.

"Untuk anggaran subsidi energi 2023, realisasi outlook sampai akhir tahun tidak sebesar yang kita anggarkan, karena harga minyak lebih rendah," kata Menkeu dalam konferensi pers RAPBN 2024, Rabu (16/8/2023).

Tapi mesti diingat pula, fluktuasi harga minyak mentah yang sulit diprediksi juga menimbulkan risiko tersendiri. Jika harga minyak melambung, tentu beban anggaran yang mesti ditanggung pemerintah bakal membengkak.

Berdasarkan skenario Pertamina, Pertamax Green 92 yang dijual ke masyarakat pada tahun depan sebanyak 32,68 juta kiloliter (KL), dengan serapan etanol 2,29 juta KL. Jumlah itu relatif sama dengan kuota penjualan Pertalite tahun ini. Adapun kuota untuk Pertamax Green 95 sekitar 62.231 KL dengan serapan etanol 4.978 KL. 

Tahun ini BPH Migas mengalokasikan kuota bensin bersubsidi (Pertalite) 32,56 juta KL dan solar 17 juta KL. Jumlah bensin bersubsidi itu lebih besar dibanding penjualan tahun 2022 sebanyak 29,81 juta KL.

Menurut Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Gintings, selama semester I-2023, realisasi penjualan bensin bersubsidi mencapai 14,8 juta KL atau 45% dari kuota, adapun solar bersubsidi sebanyak 8,34 juta KL. 

Konsekuensi ketiga, volume konsumsi BBM diprediksi terus melonjak, seiring dengan gerak perekonomian yang masih ekspansif sejalan dengan kebangkitan pasca—pandemi. Dan karena jenis Pertamax Green 92 pun masih ada unsur subsidinya, potensi terjadinya penyelundupan pun masih cukup besar. Inilah yang mesti diantisipasi oleh Pertamina, bekerja sama dengan aparat.

Karena itu, upaya pembatasan BBM jenis terbaru itu tetap perlu dilakukan. Seperti yang diujicoba pada Pertalite sekarang, lewat QR Code atau aplikasi myPertamina. Tujuannya adalah mencegah hijrahnya konsumen menengah atas ke BBM bersubsidi, sehingga subsidi ini bisa lebih tepat sasaran.

Sementara itu, dengan kenaikan harga BBM jenis baru tersebut, program bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu yang paling terkena dampak harus lebih diintensifkan. Pemutakhiran dan updating data penerima harus lebih baik lagi agar tidak ada lagi rakyat yang terlewatkan seperti yang banyak terjadi sekarang, sekaligus mencegah kebocoran kepada mereka yang tidak berhak.

Jika semua itu bisa dipersiapkan dan diantisipasi dengan lebih baik, sistemnya didesain sebaik mungkin, niscaya sejumlah risiko atau ekses dari penghapusan Pertalite dapat diminimalisasi. ***