Dana Berlimpah untuk UMKM, Tapi...

JAKARTA, investortrust.id – Potensi bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sangat besar. Jumlah UMKM diprediksi mencapai 83,3 juta pada 2034 dari 65 juta saat ini. Alternatif pembiayaan untuk UMKM terbuka luas. Bahkan terdapat dana berlimpah untuk membiayai UMKM namun terhalang berbagai kendala.

Potensi pembiayaan yang besar bagi UMKM juga berlaku untuk sistem syariah. Selain ekosistem syariah yang makin kuat, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global. Yang diperlukan ke depan adalah literasi dan edukasi yang lebih agresif, serta insentif pemerintah yang diharapkan dapat memperbesar pangsa pasar keuangan syariah.

Demikian benang merah seminar “Investortrust UMKM Connect 2024” dengan tema “Menggali Potensi Alternatif Pembiayaan bagi UMKM” yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (26/3/2024). 

Staf Ahli bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting mengatakan, sebetulnya ada dana berlimpah yang bisa disalurkan perusahaan BUMN kepada UMKM. Meski demikian, keinginan tersebut tak bisa dilakukan karena terhalang regulasi. Sesuai aturan OJK, ada kualitas kredit yang harus dijaga dalam porsi tertentu. 

Perusahaan pembiayaan milik BUMN selama ini mempertimbangkan penyaluran kredit dengan mengukur kemampuan pembayaran. Dari sisi ketersediaan, kata Loto, sebetulnya ada banyak skema pembiayaan. “Ada yang tanpa agunan seperti program pendanaan UMK melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) maupun program grup lending Mekaar yang disalurkan oleh Permodalan Nasional Mandiri (PNM). Juga ada kredit usaha rakyat (KUR) yang banyak digunakan bank komersial,” kata dia.

Khusus untuk BUMN, kata Loto, kontribusi terhadap penyaluran pembiayaan kepada UMKM mencapai Rp 1.055 triliun atau mencapai 66% dari total pembiayaan kepada UMKM. Untuk bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara telah, porsi kredit UMKM mencapai Rp 917,48 triliun atau 63% dari total kredit bank mereka. 

Sedangkan pembiayaan UMKM pada 2020 tercatat Rp 1.088 triliun dan pada 2023 naik jadi Rp 1.460 triliun. Artinya ada kenaikan Rp 372 triliun dalam tiga tahun terakhir. “Kalau dihitung porsinya itu baru 20,32% dari total kredit, sementara target penyaluran ke UMKM pada 2024 sebesar 30%” ujar dia. 

Ada tiga dukungan BUMN yang diberikan untuk mengembangkan UMKM. Pertama, membina, melatih, dan mengembangkan UMKM agar bisa naik kelas. Kedua, pembiayaan dan penjaminan. Ketiga adalah mendukung perluasan pemasaran UMKM.

Sedangkan untuk mendorong UMKM naik kelas, kementeriannya mendirikan Rumah BUMN. Saat ini terdapat 250 Rumah BUMN yang didirikan 17 BUMN di seluruh Indonesia.

“Di Rumah BUMN, sektor makanan dan minuman menjadi sektor yang terbesar, disusul sektor fashion dan kerajinan atau kriya,” kata dia.

Loto menekankan, pasar produk UMKM sangat luas. Di antaranya dari belanja Produk Dalam Negeri (PDN) pada 2023 yang mencapai Rp 909,1 triliun. 

83,3 Juta UMKM

Institusi keuangan yang paling berperan dalam membesarkan UMKM adalah perbankan. Ada kewajiban agar 20% kredit bank dialokasikan untuk UMKM. Tahun ini, Presiden menginstruksikan agar porsi kredit UMKM naik menjadi 30%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi salah satu bank yang paling “jagoan” soal UMKM, khususnya kredit mikro dan ultramikro (Umi). Senior Executive Vice President Ultra Mikro BRI, Muhammad Candra Utama menyatakan, porsi pinjaman UMKM BRI tahun 2023 mencapai 84,38% dari portofolio kredit dan akan ditingkatkan menjadi 85%. Tahun lalu, pembiayaan mikro BRI Group mencapai Rp 611,2 triliun.

“Separuh sektor keuangan UMKM telah dipasok oleh BRI yang menguasai 48,3%,” kata dia. 

BRI Group yang membentuk Holding Ultra Mikro (BRI, PNM, dan Pegadaian) memiliki 37 nasabah mikro dan ultramikro. Dari jumlah itu, 1,2 juta pelaku usaha berhasil naik kelas. Mereka ini berhak mendapat pembiayaan dari BRI maupun Pegadaian dengan plafon lebih besar.

“BRI memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan UMKM di Indonesia dengan kepemilikan customer base yang besar, dukungan infrastruktur yang luas, serta sebagai mitra pemerintah dalam implementasi kebijakan keberpihakan UMKM,” ungkapnya.

Menurut data BRI, pada 2023, segmen mikro tercatat tumbuh 10,9% yoy menjadi Rp 611,2 triliun, segmen konsumer tumbuh 13,4% yoy menjadi Rp 190,0 triliun, segmen kecil dan menengah tumbuh 8,6% yoy menjadi Rp 267,5 triliun, dan segmen korporasi tumbuh 13,8% yoy menjadi Rp 197,7 triliun.

Potensi besar UMKM telah diriset oleh BRI Institute, seiring dengan puncak demografi. Chandra menjelaskan, penduduk Indonesia akan mencapai 306 juta jiwa pada 2035 dengan jumlah penduduk produktif (usia 15-65 tahun) mencapai 207 juta jiwa.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut dan tercapainya puncak bonus demografi, BRI Institute memproyeksikan jumlah pelaku UMKM akan mencapai 83,3 juta pada 2034. Dari jumlah itu, 31,2 juta berasal dari usaha mikro dan 51,1 juta usaha ultra mikro (Umi).

Puncak bonus demografi yang akan terjadi pada 2030-an adalah peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, dimana 68% penduduk Indonesia masuk kategori usia produktif.

Sedangkan pada tahun 2024 ini, UMKM diproyeksikan akan berjumlah 71,4 juta, terdiri atas 23,6 juta usaha mikro dan 47,1 juta Umi. Angka ini meningkat dari data 2022 di mana pelaku UMKM berjumlah 69 juta, yang terdiri 22,2 juta usaha mikro dan 46,2 juta Umi. 

Digitalisasi UMKM

Sementara itu, upaya pengembangan UMKM dan menaikkan daya saingnya tidak mungkin lepas dari digitalisasi. Digitalisasi memang berlangsung masif tatkala berlangsung pandemi Covid-19, yang kerap mendapat julukan Chief Transformation Officer. Pandemi telah mendorong transformasi digital di berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali UMKM.

Pada 2030, jumlah UMKM yang go digital ditargetkan menembus 30 juta. Menurut Kemenko Perekonomian, sejauh ini sekitar 54% UMKM sudah masuk ekosistem digital. Adapun berdasarkan versi Kemenkominfo, baru 32% UMKM yang terdigitalisasi. Digitalisasi UMKM memang sebuah keniscayaan, karena mereka harus ikut menikmati kue ekonomi digital yang menurut Mckinsey Global Institute bakal menyumbang US$ 130 – 150 miliar terhadap PDB Indonesia di 2025.

Dan berbicara soal digitalisasi, Telkom sebagai BUMN teknologi informasi dan komunikasi (ICT) berada di garda terdepan. Di antaranya, lewat platform terbaru khusus bagi pelaku UMKM, yakni PaDi. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah Purchase Order (PO) Financing.

Menurut EVP Digital and Business Telkom, Komang Budi Aryasa, PO financing dari PaDi UMKM memungkinkan pelaku usaha memperoleh pinjaman produktif dengan plafon hingga  Rp 2 miliar. 

"Nah di belakang PO financing, PaDi bekerja sama dengan PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Mandiri, dan Bank Mandiri," ujar Komang. Fitur PO Financing merupakan kolaborasi PaDi dengan Investree, salah satu platform fintech-marketplace lending domestik. 

Upaya membantu UMKM lewat pembiayaan juga ditempuh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Salah satunya adalah Program Pembiayaan Homestay dengan bunga rendah 3%, untuk membangun/merenovasi homestay di destinasi wisata unggulan dan di desa wisata yang lain.

Kepala Bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Arief Hidayat menjelaskan, program yang bertujuan mendorong pariwisata di Tanah Air ini anggarannya Rp 20,67 miliar. Dirintis sejak 2019, program ini bekerja sama dengan Kementerian Parekraf. 

Dengan suku bunga flat 3%, plafon maksimal pembiayaan sebesar Rp 30 juta. Tapi jika debitur UMKM dalam dua tahun pertama lancar membayar pengembalian, bisa diberikanlagi pembiayaan hingga Rp 50 juta, dan selanjutnya bisa maksimal Rp 150 juta.

Selian itu, SMF juga membantu UMKM lewat program kemitraan atau TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Hal ini dilakukan melalui SMF-Care, SMF-Green, dan SMF-Smart. Tujuannya adalah mendorong peningkatan kapasitas UMKM dan permodalannya, termasuk kapasitas SDM. 

Ada pula “Kampung Wirausaha SMF” yang membidik perseorangan atau badan usaha. Mereka diberi fasilitas pemberian modal/peralatan usaha, pelatihan dan pengembangan skill, hingga pendampingan dan penguatan brand/produk. SMF menggandeng LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor), untuk mendampingi debitur UMKM agar produk-produk mereka layak diekspor. 

Dukungan OJK untuk UMKM

Direktur Pengaturan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Irfan Sitanggang menyatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengarahkan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau dikenal peer to peer lending (P2P) untuk menyalurkan 70% ke sektor produktif. Sisanya boleh ke sektor konsumtif. 

Berdasarkan peta jalan pengembangan dan penguatan LPBBTI, fase I periode 2023-2024, porsi pembiayaan produktif sebesar 30-40% dari total dana yang disalurkan. Kemudian fase II pada 2025-2026, meningkat jadi 40-50%. “Sedangkan fase III pada 2027-2028, porsi pembiayaan sektor produktif dan UMKM dari LPBBTI ditargetkan mencapai 50-70%,” ujarnya.

Irfan mengungkapkan, OJK akan membuka moratorium LPBBTI yang khusus menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif dan UMKM. “Saat ini, izin usaha fintech lending masih belum dibuka. Namun di roadmap kami rencana buka moratorium khususnya izin usaha sektor strategis,” sambung Irfan.

Irfan menyebut, kebutuhan pendanaan UMKM nasional yang belum dilayani sektor jasa keuangan (SJK) mencapai Rp 1.290 triliun. Adapun pembiayaan UMKM dari industri keuangan non-bank (IKNB) tercatat sebesar Rp 229 triliun. “LPBBTI dapat menjadi alternatif efektif untuk mengatasi permasalahan pembiayaan UMKM. Masih banyak potensi yang belum bisa dipenuhi sektor jasa keuangan,” tegas Irfan. 

Saat ini terdapat 101 perusahaan fintech lending atau LPBBTI, 7 di antaranya menggunakan prinsip syariah. Ada 3,75 juta rekening aktif penerima pembiayaan fintceh.

Sementara itu, CEO Investortrust, Primus Dorimulu mengatakan, mengacu data EY, ada gap sekitar Rp 2.100 triliun dari Rp 3.700 triliun dana yang dibutuhkan untuk UMKM. Sedang pada tahun 2025 dan 2026, gap antara kebutuhan dan pembiayaan yang tersedia diperkirakan, masing-masing, sebesar Rp 2.300 triliun dan Rp 2.400 triliun. 

Data BPS tahun 2022 menunjukkan, 37% UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman (mamin), 21% tekstil dan produk tekstil (TPT) —terbesar di pakaian—,14% kerajinan anyaman dan kayu.

Kementerian KUKM menargetkan agar pada tahun 2023  sudah ada 24 juta UMKM yang “on boarding” digitalisasi dan pada tahun ini 30 juta. Pemerintah tahun lalu menyalurkan kredit usaha rakyat  (KUR) kepada UMKM sebesar Rp 255,8 triliun dan tahun ini dipatok Rp 300 triliun. 

UMKM Syariah

Jika BUMN dan lembaga pembiayaan konvensional berlomba membantu UMKM, industri keuangan berbasis syariah pun tak ketinggalan. Salah satu yang agresif adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurut Direktur Retail Banking BSI, Ngatari, pihaknya memperkuat ekosistem Islami dan mengembangkan inovasi teknologi dalam mendorong segmen bisnis UMKM.

Untuk itu, BSI fokus pada pengembangan SDM yang kompeten dan ahli dalam ekosistem halal serta mendorong akselerasi sertifikasi halal produk. Seiring dengan itu, BSI juga bertindak sebagai fasilitator ekosistem islami. 

Ngatari mengakui, inklusi dan literasi syariah masih rendah. Tingkat literasi perbankan syariah masih 9,1%, sementara bank konvensional sudah 35,4%. Adapun inklusi perbankan syariah 12,1% sementara konvensional 85,1%.

Ngatari juga menyebut, jumlah kantor bank syariah yang relatif rendah, hanya 10% dari cabang bank konvensional, juga menjadi penyebab rendahnya pangsa pasar syariah. BSI sendiri memiliki lebih dari 1.000 kantor, sehingga masuk dalam lima bank dengan kantor cabang terbanyak.

“Kami dalam proses membuka kantor cabang di Arab Saudi, semoga terealisasi tahun ini,” kata Ngatari. 

Ngatari optimistis, potensi ekonomi dan keuangan syariah masih sangat besar mengingat 87,2% penduduk Indonesia atau sekitar 229 juta jiwa beragama Islam. 

“Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global. Belanja warga muslim dunia mencapai lebih dari US$ 2 triliun. Pembelanjaan muslim Indonesia mencapai 11,34% dari belanja halal global,” katanya. 

Untuk mengembangkan UMKM, kata Ngatari, BSI punya dua program besar, yaitu Talenta Wirausaha dan Aceh Muslimpreneur. Dengan Talenta Wirausaha, BSI menjaring pengusaha-pengusaha mulai dari calon pengusaha, rintisan, dan berdaya. 

Sedangkan untuk Aceh Muslimpreneur, ada dua juta UMKM yang mendaftar. Sekitar 1.000 peserta akan diikutkan kelas pelatihan.

Ngatari juga mengusulkan adanya pengurangan atau keringanan pajak terhadap perbankan syariah agar penguasaan pasarnya bisa lebih berkembang.

P2P Ranking 3 Dunia 

Potensi UMKM yang besar juga dimanfaatkan oleh PT Alami Fintek Sharia. Apalagi, kata Presiden Direktur PT Alami Fintek Sharia, Harza Sandityo, industri fintech P2P lending syariah di Indonesia menempati posisi ketiga di dunia. 

Harza menyebut, aset fintech P2P lending syariah Indonesia masih terus menunjukan pertumbuhan, yang mencapai Rp 140 miliar dan tumbuh 100% year on year (yoy). Dalam 6-7 tahun, jumlah pengguna fintech P2P lending konvensional maupun syariah mencapai 100,8 juta. Tapi, kontribusi P2P lending syariah mencapai 33% dari total pasar P2P lending.

Per Agustus 2023, outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp 53,12 triliun, tumbuh 12,46% yoy. Dari jumlah itu, 37% disalurkan ke sektor pembiayaan produktif UMKM.

Presiden Direktur PT Alami Fintek Sharia, Harza Sandityo memberikan pandangannya terkait masih rendahnya market share keuangan syariah di Indonesia.

Harza menilai, dari segi kebijakan, upaya pengembangan pangsa pasar syariah sifatnya masih bottom up atau lebih banyak diupayakan oleh pelaku industri sendiri.  Karena itu, dia berharap pemerintah bisa lebih proaktif memberikan insentif dan kebijakan yang berpihak.

Strategi lain untuk menaikkan pangsa pasar adalah digitalisasi. Harza menekankan, institusi keuangan syariah di Tanah Air wajib melengkapi dirinya dengan digitalisasi agar memberikan kemudahan kepada nasabah yang menginginkan kecepatan dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Penutup

UMKM memang menjadi benteng dan fondasi penting bagi struktur ekonomi dari setiap gejolak eksternal. Ke depan, UMKM jangan lagi menjadi komoditas politik, tapi benar-benar dipandang sebagai unit bisnis yang potensial, feasible, menguntungkan, dan berkesinambungan. UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

Digitalisasi memang menjadi kunci penting agar UMKM berkembang dan naik kelas. Digitalisasi bukan hanya mendorong kebangkitan ekonomi, tetapi juga dapat memperkecil kesenjangan. Teknologi digital mampu membuka kesetaraan dalam hal akses akses pendanaan, pemasaran, bantuan manajemen, hingga teknologi.

Indonesia memang membutuhkan lebih banyak lagi pelaku UMKM, apakah itu startup, wirausahawan, dan seluruh bisnis potensial di level akar rumput. Mereka ini membutuhkan berbagai dukungan modal, keahlian, inovator berbasis teknologi (tech-entreprenuer), dan penyedia platform e-commerce. Namun, jangan sampai pemilik teknologi ini justru menjadi agen bagi terjadinya praktik predatory pricing pelaku-pelaku usaha asing yang dapat mengancam eksistensi UMKM di Tanah Air. (Tim Investortrust)