Membedah Visi Misi Capres soal Transisi Energi Berkeadilan
JAKARTA, Investortrust.id - The Habibie Center menggelar high level talk bertajuk "Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia" di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023). Tiga calon presiden (capres) yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo diundang untuk memaparkan visi dan misinya terkait transisi energi.
Anies dan Ganjar menghadiri acara tersebut serta berkesempatan memaparkan pandangannya mengenai transisi energi. Sementara Prabowo tidak hadir karena memiliki acara lain di waktu yang bersamaan.
Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Habibie dalam sambutannya menegaskan transisi energi harus menghadirkan keadilan bagi semua elemen bangsa Indonesia. Ilham menginginkan semua pihak menjadi pemenang.
"Kita punya industri sangat besar, kalau langsung beralih ke non batu bara maka akan banyak daerah yang pendapat asli daerah (PAD)-nya menderita. Sehingga harus ada keadilan, jangan terlalu banyak loser, semua harus jadi winner," katanya.
2 Faktor Penting dari Ganjar
Ganjar Pranowo menegaskan transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) membutuhkan dua faktor penting yakni sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan investasi yang besar.
Dia menjelaskan, transisi energi akan berdampak pada berbagai aspek, seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan sosial. Transisi energi tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui proses-proses yang terukur.
Baca Juga
Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya EBT untuk Pembangunan Desa Mandiri Energi
"Negatifnya, ketika ada yang punya bisnis di usaha itu (energi fosil) pasti akan terjadi jobless, tetapi kalau dia kreatif, maka dia akan membuat kurva kedua dalam bisnisnya," ujar Ganjar.
Ganjar menekankan pentingnya menyiapkan SDM unggul untuk mengimplementasikan transisi energi. Ia mengatakan SDM harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri EBT.
“Ekonomi hijaunya bergeser tetapi mesti diikuti dengan SDM yang unggul. Akhirnya harus disiapkan sekolah dengan kurikulum baru,” tegasnya.
Ganjar menambahkan, Indonesia saat ini berada di peringkat keenam dunia dalam hal emisi karbon dioksida (CO2) yang disumbang oleh kendaraan bermotor dan industri. Menurutnya, Indonesia harus segera beralih ke kendaraan listrik dan mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi.
"Kalau kita lihat peringkat dunia sekarang, Indonesia itu di nomor enam penyumbang emisi CO2. Produksi emisi ini meningkat signifikan, kalau kita lihat penjualan kendaraan bermotor pasti relatif naik terus, kita sedikit dipaksa untuk masuk ke kendaraan listrik harus kejar tayang dengan infrastruktur," jelasnya.
Lembaga Khusus dari Anies
Sementara itu, Anies Baswedan mengungkap dirinya akan membentuk lembaga khusus yang menangani perubahan iklim jika terpilih sebagai presiden. Dia menjelaskan sejumlah negara sudah menerapkan hal tersebut.
Lembaga yang dimaksud bertugas memonitor penanganan perubahan iklim. Sementara pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga-lembaga maupun kementerian yang saat ini sudah ada.
Baca Juga
Pakar Nilai Paparan Anies Baswedan Terkait Transisi Energi Too Good To Be True
"Lembaga itu akan berada di bawah Istana Kepresidenan melaksanakan monitoring dan tidak melakukan eksekusi. Karena eksekusi ada di kementerian dan dinas-dinas di provinsi dan kabupaten/kota," kata Anies.
Dia berkomitmen pembentukan lembaga itu tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga yang sudah ada. "Karena lembaga yang memonitor dan menjadi rujukan jika ada masalah belum ada. Ini tidak akan tumpang tindih dan sudah dilaksanakan di berbagai negara," tuturnya.
Dalam data yang dipaparkannya, Capres Nomor Urut 1 ini mengungkap sejumlah negara yang sudah membentuk lembaga khusus yang menangani perubahan iklim. Mulai dari Amerika Serikat, Inggris, India, Bangladesh, dan Australia.
Soroti Kebijakan Pusat dan Daerah
Persamaan dari kedua capres, Ganjar dan Anies, sama-sama menyoroti kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering tidak sinkron. Terutama di bidang transisi energi.
Pandangan itu disampaikan berbasis pengalaman keduanya yang pernah menjabat sebagai kepala daerah.
Anies menegaskan rencana transisi energi harus selaras dan tidak tumpang tindih dengan alur koordinasi jelas. Tujuannya agar komitmen internasional dan nasional dapat dipahami oleh kepala daerah hingga akar rumput.
"National guidence line ini sering missed, in every issue antara pusat dan daerah. Hal ini membuat kebijakan di daerah inkonsisten terhadap kebijakan nasional dan internasional. Tentu ini harus dibenahi untuk memberikan kepastian bagi swasta," ucapnya.
Sedangkan Ganjar mengungkap upaya yang pernah dia lakukan ketika masih menjabat gubernur Jawa Tengah untuk melakukan transisi ke energi baru terbarukan (EBT) kerap terganjal faktor sosiologi masyarakat.
Baca Juga
"Saya lahir di lereng Gunung Lawu, di sana ada potensi geotermal tinggi sekali. Tapi saya berbicara dengan Pemda malah didemo. Jangan lubangi Gunung Lawu kata masyarakat," cerita Ganjar.
"Mungkin secara spiritual tidak bagus, bagi masyarakat itu menakutkan, akhirnya tidak berjalan. Ternyata untuk sampai ke sana (EBT) tidak cukup engineering saja, tetapi kita butuh sosiolog, psikolog, antropolog, ahli komunikasi juga untuk menjelaskan kepada mereka untuk bisa dilakukan," ujarnya.
Komentar Para Ahli
Sejumlah panelis yang berkompeten di bidang transisi energi turut dihadirkan dalam diskusi tersebut. Salah satunya Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Tumiran.
Menurutnya, Ganjar sudah memahami persoalan dalam transisi energi, meski masih dalam tataran makro. "Kalau saya lihat secara keseluruhan, sudah ada pemahaman makro dari capres Ganjar terhadap persoalan transisi energi," kata Tumiran.
Namun, Tumiran mengatakan pemahaman tersebut harus disertai dengan tindakan nyata. Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal untuk dapat mengoptimalkan transisi energi yang bergerak cepat.
"Bukan pekerjaan mudah memang, kalaupun beliau terpilih mempersiapkan hal tersebut bukan hal yang mudah karena proses percepatan transisi energi itu begitu cepat, maka kita sarankan harus dipilih-pilih transisi energi berbasis potensi lokal, seperti pemanfaatan gas rawa. Adalagi sebenarnya, misal kita punya hutan, pengembangan biomassa untuk energi, itu bisa diakselerasi," katanya.
Terkait paparan Anies, Tumiran mengatakan transisi energi berkeadilan yang dipaparkan Anies berbasis pengalamannya. Dengan demikian, Anies dapat memetakan persoalan dan menyampaikan solusi yang dapat ditempuh.
"Meski belum detail, strategi kebijakan secara makro sudah disiapkan oleh beliau. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang akan muncul dalam transisi energi yang berkeadilan," katanya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka) Tri Mumpuni Wiyatno menegaskan transisi energi berkeadilan memang harus diperjuangkan untuk benar-benar terwujud. "Sila ke-5 Pancasila, itu bisa diimplementasikan. It's more than enough," katanya. (CR-10/Rizal Bomantama)
Baca Juga
Ilham Habibie: Tanpa Industri yang Kuat, Tak Ada Indonesia Emas 2045