LRT Pun Kemahalan, Pemotor Tak Bisa Pindah ke Angkutan Publik
Tulisan Pertama dari Dua Seri
JAKARTA, investortrust.id - Saat meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh pada Senin (02/10/2023), Presiden Joko Widodo mengingatkan agar semua pihak tidak antikritik dan tetap semangat untuk belajar terkait pembangunan infrastruktur dan prasarana transportasi di Tanah Air. Faktor yang banyak menuai kritik dalam pembangunan moda transportasi berbasis rel belakangan adalah tarifnya yang mahal. KCJB dengan panjang trase 142,3 km rencana tarifnya belum lama ini dinaikkan, dari semula Rp 250 ribu menjadi Rp 300 ribu-350 ribu sekali jalan, demikian pula tarif Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang proyeknya digarap PT Adhi Karya dikeluhkan kemahalan, tidak terjangkau kantong para pekerja yang gajinya tak jauh dari upah minimum.
Padahal, usai merebaknya pemberitaan polusi udara Jakarta terburuk kedua di dunia, Kepala Negara berharap masyarakat dapat berpindah ke transportasi massal, dari penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini juga untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek yang semakin parah.
Namun, mahalnya tarif transportasi massal yang kini ditetapkan berlawanan dengan harapan luhur Presiden Jokowi untuk mendorong berpindahnya para komuter yang banyak menggunakan sepeda motor ke Jakarta dan sekitarnya, yang sangat urgen dilakukan. Selain menimbulkan pencemaran udara parah, Jokowi menyebut, banyaknya penggunaan kendaraan pribadi menimbulkan kerugian sekitar Rp 100 triliun per tahun karena kemacetan di wilayah metropolitan Jabodetabek dan Bandung.
Jumlah komuter di Jabodetabek. (Infografis: Investortrust/Fernando Sihotang)
Baca Juga
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menyebut, mahalnya tarif transportasi massal berawal dari pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai kajian. Pelaksanaan pembangunan LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) menyimpang dari rencana awal yang dikaji Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), lantaran terbentur mandat pembangunan yang diberikan ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk, sehingga tarifnya menjadi terlalu mahal dan kurang memberi kemudahan akses bagi pemotor.
Akibatnya, komuter yang sebagian besar, sekitar 70%, menggunakan sepeda motor tidak bisa berpindah ke angkutan publik. Artinya, transportasi massal berbasis rel yang kini bernama Lintas Raya Terpadu (LRT) tidak menjadi solusi untuk mengatasi polusi udara dan kemacetan parah di Ibukota Jakarta, melenceng jauh dari tujuan pembangunan.
Moda transportasi berbasis rel dengan kereta ringan ini mulai beroperasi untuk umum di Jadebek sejak Agustus lalu. Untuk pembangunan tahap pertama, LRT baru dari Jakarta ke Depok dan jalur lain ke Bekasi, belum sampai Bogor.
Sementara itu, kendaraan yang masuk Jakarta dari Bodetabek mencapai sekitar 997 ribu per hari. Dari angka itu, Yayat Supriatna memperkirakan, sekitar 70% adalah motor dan 20% kendaraan pribadi. Sisanya adalah angkutan umum yang jumlahnya tidak bisa diketahui, bila ‘memasukkan’ jasa layanan transportasi daring motor Grab atau Gojek sebagai angkutan publik.
“Persoalan transportasi di Jabodetabek (Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi) itu bukan persoalan adanya pembangunan fasilitas. Tapi, yang menjadi akar masalah utama ada satu, yakni struktur ekonomi. Selama UMP (Upah Minimum Provinsi) masih sekitar Rp 5 juta, tidak bisa menggunakan angkutan publik karena hingga sekarang di Indonesia mahal. Jadi dari sinilah harus dicarikan solusi,” kata Yayat saat dihubungi Investortrust dari Bogor, Jumat (29/09/2023).
UMP Jakarta tahun 2023 tercatat Rp 4.901.798, sehingga jika menggunakan angkutan publik, maka pekerja bisa tekor. Pekerja di Jabodetabek umumnya menggunakan motor karena selain lebih praktis dan tidak perlu berpindah-pindah moda transportasi, juga biayanya tidak lebih dari Rp 20 ribu per hari.
“Kalau tiketnya tidak terintegrasi dengan angkutan lain, jelas naik angkutan umum di Jabodetabek itu mahal. Dari LRT saja, kalau dari Stasiun Harjamukti ke Dukuh Atas tarif normalnya Rp 21.800 (mulai 1 Oktober 2023, melintasi 12 stasiun pemberhentian dengan jarak tempuh 24,3 kilometer) begitu turun dia pindah ke MRT misalnya Rp 7.000, nanti pindah ke TransJakarta Rp 3.500. Bisa-bisa pulang pergi karyawan harus mengeluarkan ongkos Rp 64.600 sekali jalan. Padahal, kalau Rp 50.000 saja, waduh itu sudah cukup berat. Nah, berapa pemerintah sanggup menyubsidinya?” ucap Yayat.
Namun, dengan tarif promo flat Rp 5.000 hingga 30 September 2023, pemotor sangat terbantu. Pengguna LRT juga tampak ramai.
Baca Juga
Yayat menjelaskan lebih lanjut, transportasi massal umum baru bisa melayani sekitar 20% dari kebutuhan masyarakat. Ini masih jauh untuk menjadi solusi dalam mengurangi polusi dan kemacetan Jakarta dan sekitarnya.
Sedangkan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sebelumnya, banyak motor dari Bodetabek juga berpelat nomor B. Mantan Kepala Sekretariat Kepresidenan sejak 2017 dan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama antara 2015-2017 ini mengatakan jumlah motor berpelat B terus naik menjadi 16 juta.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistis, jumlah motor terbanyak mencapai 17.304.447 pada 2022 atau 66% dari total kendaraan di DKI Jakarta 26.370.535, berikutnya mobil penumpang 3.766.059 atau 14%. Sedangkan yang ketiga adalah truk sebanyak 748.395 dan terakhir bus lebih sedikit 37.180 unit.
Komuter Pemotor Minta Tarif Rp 10.000
Saat ditemui Investortrust di Stasiun Harjamukti, Kota Depok, Jawa Barat, komuter pemotor bernama Huda mengatakan, dari sisi waktu, LRT sangat membantu untuk sampai di kantor. Pegawai yang berkantor di daerah Kuningan ini naik LRT dari Stasiun Harjamukti dan turun di Stasiun Setia Budi, Jakarta, melintasi 11 stasiun pemberhentian.
Huda mengatakan menggunakan LRT lebih nyaman, terutama dari sisi ketepatan waktu. Jika semula ke kantor paling cepat 1,5 jam, dengan LRT jadi 1 jam atau menghemat waktu 33% atau lebih.
Namun, jika tarif kembali normal, dari sisi biaya jauh lebih efisien naik sepeda motor. Jadi, tarif harus diturunkan, disesuaikan kebutuhan pegawai.
“Jadi, tarif LRT jangan sampai Rp 20.000 atau lebih, itu sudah ketinggian untuk kantong pegawai. Tapi kalau Rp 10.000 masih bisa sekali jalan atau Rp 20.000 pulang pergi (pp), dan itu pun kami masih membayar ongkos parkir Rp 8.000. Sedangkan kalau menggunakan motor, biaya sudah sejak dari rumah sampai ke kantor pulang pergi Rp 20 ribu dan parkir di kantor gratis,” ucap Huda.
Sedangkan komuter Okta menyebut sebaiknya tarif normal LRT Rp 7.500 saja, atau maksimal Rp 10.000 sekali jalan atau pp Rp 20.000 ditambah ongkos parkir Rp 8.000. Ia mau membayar hampir dua kali lipat lebih mahal dibanding ongkos bila menggunakan sepeda motor yang Rp 15.000 per hari.
“Kalau masih 2 kali lipat, oke biarlah saya bayar, walaupun ‘nombok’. Ini terutama karena dari sisi ketepatan waktu 40 menit sudah sampai. Sedang bila naik motor 1 jam 20 menit (menghemat 50%), bukan karena motor macet tapi lebih karena jalannya muter 3 kali karena pemotor nggak bisa motong tol. Jadi kalau tujuannya untuk mengatasi polusi dan juga kemacetan, maka janganlah dinaikkan dari tarif promosi, atau naik menjadi Rp 7.500 saja, atau maksimal Rp 10.000,” kata pegawai yang berkantor di Kuningan, Jakarta, saat ditemui Investortrust di Stasiun Harjamukti, Jumat (29/09/2023).
Video oleh Investortrust/Petra Andriyani.
Dari Bekasi 55 Menit
Sementara itu, kehadiran LRT di masa promo tarif flat Rp 5.000 hingga 30 September 2023 disambut baik masyarakat Bekasi. Jarak tempuh perjalanan LRT dari Stasiun Jatimulya, Bekasi, ke Dukuh Atas hanya membutuhkan waktu sekitar 55 menit, sehingga banyak masyarakat Bekasi memilih menggunakan LRT sebagai transportasi utama ketika berangkat kerja. Kehadiran LRT ini diharapkan menjadi pilihan baru bagi masyarakat Bekasi untuk menggunakan transportasi massal sehingga bisa mengurangi kemacetan di Ibukota Jakarta dan sekitarnya.
Berdasarkan pantauan Investortrust di Stasiun LRT Jatimulya, Rabu (27/9/2023), sejak pagi sudah banyak masyarakat yang menggunakan transportasi massal berbasis rel yang baru ini. Para penumpang terlihat memenuhi setiap gerbong kereta.
Adrian, seorang karyawan daerah Blok M, Jakarta, mengaku sangat senang dengan kehadiran LRT ini sebagai salah satu pilihan transportasi massal bagi warga Bekasi. “Senang si dengan adanya LRT, walaupun saya harus transit dulu untuk pindah ke MRT, tapi jadi cepat sampainya. Dulu kalo telat sedikit saja berangkatnya, saya 1 jam baru sampai Cawang (Jakarta) mungkin. Belum lagi macet pas menuju ke Blok M, udah capek di jalan duluan jadinya,” imbuhnya.
Adrian menambahkan, ia menggunakan LRT karena tarif parkir di Stasiun Jatimulya yang flat, yaitu sebesar Rp 5.000 selama satu hari penuh. “Sebelumnya sempat gratis, tapi semenjak tanggal 25 September menjadi Rp 5 ribu untuk motor, tapi itu seharian penuh. Untuk mobil juga cuma Rp 10 ribu saja, gak mahal,” paparnya.
Adrian mengatakan, pihak pengelola LRT harus tetap memperhatikan kenyamanan para penumpang. Ini karena masih banyak kendala yang terjadi, seperti kebocoran air AC dan listrik beberapa kali padam di tengah jam sibuk.
Lain halnya dengan Boy, seorang karyawan daerah Kuningan yang sebelumnya sempat menggunakan LRT. Sebagai seorang yang ingin beralih menggunakan transportasi massal, Boy sebenarnya cukup tertarik menggunakan LRT sebelumnya, tetapi ia kecewa karena beberapa kali mengalami kendala ketika menjajal moda transportasi berbasis rel kereta ringan yang cocok untuk perkotaan ini.
“Waktu itu pernah jatuh karena sistem pengeremannya kurang bagus kayanya, jadi setiap berhenti was-was. Terus, beberapa kali eskalator dan listriknya mati juga,” katanya.
Boy juga menjelaskan ia terpaksa menggunakan kendaraan pribadi, walaupun mengeluarkan ongkos dan waktu yang lebih banyak. Pasalnya, ia harus bertemu klien di luar kawasan kantornya.
“Bensin mobil aja bisa Rp 70 ribu, terus belum lagi tolnya Rp 30 ribu, ya anggaplah sehari Rp 100 ribu. Walaupun kadang waktu cuma habis di jalan, bahkan pernah bisa sampe 1,5 jam cuma di tol dalam kota, tapi untungnya saya kalau parkir pakai member bulanan di kantor, jadi gak mahal,” kata Boy.
Belum Sampai Bogor
Meski amanat pembangunan LRT untuk koneksi Jabodebek, namun moda transportasi ini ternyata belum sampai ke Bogor. Untuk warga Bogor, stasiun LRT Jabodebek yang terdekat di Stasiun Harjamukti, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan Investortrust pada periode tarif promosi, Rabu (27/9/2023), masyarakat terlihat memadati Stasiun Harjamukti.
Salah satu pengguna LRT Jabodebek yang naik dari Stasiun Harjamukti, Adiba, menyebut ia memilih moda transportasi LRT Jabodebek karena lebih ekonomis dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. "Kalau dari stasiun terjauh untuk ke tempat kerja mungkin kalau naik mobil pribadi -- karena masuk tol dua kali bisa sekitar Rp 20.000 untuk sekali jalan-- dan belum parkirnya mungkin sehari Rp 30.000. Jadi, mungkin hampir Rp 78.000 untuk sekali jalan," ujarnya.
Baca Juga
Resmi Beroperasi, Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tandai Modernisasi Transportasi Massal
Karyawan magang di daerah Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, itu juga menyebut menggunakan LRT jarak tempuhnya lebih singkat. Selain itu, terbebas dari macet.
“Juga, tidak panas-panasan juga, kalau naik kendaraan pribadi kaya motor kan macet, panas. Naik mobil pun macet, ya terlalu makan waktu di jalanlah," imbuhnya.
Dengan menggunakan LRT dari Stasiun Harjamukti ke stasiun terjauh di Jakarta, yaitu Stasiun Dukuh Atas, ia menjelaskan hanya perlu waktu kurang dari 50 menit. Selain sisi hemat waktu, Putri yang juga pengguna LRT Jabodebek mengungkapkan, pertimbangan utamanya menaiki LRT adalah dari segi kenyamanan.
"Manfaat yang saya rasakan dari penggunaan LRT ini adalah lebih nyaman, selain lebih cepat dan tidak macet. Itu utama, yang menjadi bahan pertimbangan," tegasnya.
Putri juga menambahkan, operator harus memprioritaskan fasilitas-fasilitas seperti parkir yang murah dan baik. Hal tersebut demi kenyamanan pengguna LRT Jabodebek.
"Misalnya kalau kita narok kendaraan pribadi aman. Itu harus diprioritaskan juga demi kenyamanan kita parkir," tuturnya.
Hingga saat ini, parkir di Stasiun Harjamukti dipatok dengan tarif yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan. Untuk mobil dikenakan biaya Rp 15.000 seharian, sedangkan untuk motor Rp 8.000.
Video oleh Taufiq Al Hakim dan Dicki Antariksa dari Investortrust.
Motor Masih Penyelamat
Yayat menjelaskan lebih lanjut, semestinya pemerintah juga merujuk kemampuan daya beli masyarakat dalam membangun sistem transportasi massal modern, yang juga harusnya bertujuan menurunkan emisi karbon dan mengurai kemacetan. Pemerintah harus memperhitungkan pula data dari BPTJ yang menyatakan, hampir 70% orang menggunakan sepeda motor dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk ongkos transpor rata-rata antara Rp 300 ribu dan Rp 500 ribu per bulan.
“Pertanyaannya Rp 500 ribu, Rp 300 ribu itu pakai apa? Eh, ternyata pakai motor. Ongkos Rp 500 ribu itu mereka gunakan untuk membeli Pertalite (disubsidi) yang harganya Rp 10 ribu per liter (dibanding besin tidak disubsidi Pertamax Rp 14.000 per liter). Jadi, bisa dikatakan yang menolong warga Jakarta dan sekitarnya masih sepeda motor dan Pertalite,” tandas Yayat. (Laporan juga dikontribusi CR-6, CR-2, dan Petra Andriyani)