Menanti Kiprah Figur Trias Politica

JAKARTA, investortrust -- “Hari ini, saya telah mengambil keputusan. Bagi kepentingan Bangsa dan Negara, dengan mengucap Bismilah…,  calon wakil presiden yang dipilih mendampingi Ganjar Pranowo ada’ah Prof Dr Mahfud MD,”  ujar Ketua Umum PDIP, Megawati di kantor DPP PDIP,  Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Itulah penggalan kalimat pengumuman partai koalisi yang mengusung Ganjar-Mahfud sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Lima tahun silam, Mohammad Mahfud Mahmodin sempat digadang-gadang akan dicalonkan untuk calon wakil presiden, sebelum mental pada detik-detik terakhir.

Menurut partai pengusung (PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura), Mahfud diusung karena ia dikenal dengan rekam jejak sebagai intelektual hukum yang mumpuni, serta punya komitmen kuat pada penegakan hukum. Pengalamannya yang lengkap baik di bidang eksekutif, legislatif membangkitkan harapan akan kontribusinya merealisasikan perjuangan reformasi.

Dikenal dengan nama beken, Mahfud MD, pria kelahiran Sampang, Madura, 13 Mei 1957 punya nama lengkap Mohammad Mahfud Mahmodin.  Nama Mahmodin adalah nama ayahnya yang disematkan di belakang namanya, kemudian disingkat MD, karena saat di sekolah  dasar, ada dua siswa bernama Mahfud.

Dikenal sebagai pakar hukum tata negara, Mahfud juga fasih bicara dalil-dalil agama. Itu terjadi karena sejak kecil putra pasangan Mahmodin dan Siti Khadijah ini dibekali pendidikan agama Islam yang kuat. Ketika di bangku SD, pagi hari Mahfud menempuh pendidikan umum, sore hari ia mengikuti sekolah agama di madrasah.

Dengan latar belakang itu, suami dari Hj Zaizatoen Nihajati, SH  kemudian melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), di Pamekasan, Madura. Selanjutnya ayah tiga anak ini  menempuh Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) (setingkat SMU) di Yogyakarta.

Ketika masuk perguruan tinggi (PT), Mahfud sempat kuliah di dua kampus sekaligus.  Di Universitas Gajah Mada, Mahfud menimba ilmu di Jurusan Sastra Arab. Sedangkan ilmu Hukum Tata Negara, ia tempuh di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Karena minat yang tinggi pada Hukum Tata Negara, kuliah Sastra Arab  tidak dilanjutkan hingga tuntas.

Lulus dari UII, Mahfud diangkat menjadi dosen di almamaternya. Sambil mengajar di UII, dosen muda Mahfud mengikuti pendidikan  pascasarjana  UGM,  dengan pilihan bidang Ilmu Politik.  Di kampus UGM pula, pria yang menikah dengan teman kuliahnya di UII ini  meraih gelar doktor (S3) bidang hukum tata negara.

Pemahaman akan bidang ilmu hukum yang luas dan dedikasinya mengantarnya meraih kepercayaan  sebagai Guru Besar bidang Politik Hukum dari UII.  Kepercayaan yang diberikan pada tahun 2000 itu saat ia masih berusia 43 tahun.

Nama Mahfud makin dikenal luas di kancah nasional kala dipercaya menjadi  Menteri Pertahanan periode 2000-2021 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa itu, ia sempat merangkap jabatan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM.

Usai menduduki kursi eksekutif, Mahfud  sempat mengabdi di bidang legislatif dari  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode  2004-2009. Jelang akhir pengabdian di DPR, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon hakim konstitusi dan dinyatakan lolos.  Ia kemudian dipercaya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013.

Situs Mahkamah Konstitusi mencatat performa Mahfud yang tegas, lugas dan jujur  ikut menaikkan pamor lembaga tersebut.  Perjalanan karier Mahfud  yang mentereng di bidang ekesekutif, legislatif, dan yudikatif, membuatnya disemati jukukan sebagai figur Trias Politica.

Ketika didaulat sebagai calon presiden mendampingi Ganjar Pranowo, ia masih menduduki posisi sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

Keluarga:

Istri:                 Zaizatun  Nihayati

Anak:  -  Mohammad Ikhwan Zein

Vina Amalia

Royhan Akbar

Perjalanan Pengabdian:

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1984– sekarang)

Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986–1988)

Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988–1990)

Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991–1993)

Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994–2000)

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996–2000)

Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997–1999)

Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002–2005)

Rektor Universitas Islam Kadiri (2003–2006)

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010–sekarang)

Ketua Dewan Penyantun Yayasan Alumni Undip dan Badan Penyelenggara Universitas Semarang Sekaligus Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) (2018– sekarang)

Karier Politik:

Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999–2000)

Menteri Pertahanan Republik Indonesia

Menteri Kehakiman (2000–2001)

Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004–2008)

Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013)

Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018)

Menkopolhukam (2019–Sekarang)

Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (2023)