Kemerosotan Kelas Menengah Mengancam Stabilitas Nasional (Bagian 1)
“Ketika kelas menengah turun kelas, yang terancam bukan hanya daya beli, melainkan juga kepercayaan terhadap pemerintah.”
JAKARTA, Investortrust.id — Ancaman terhadap stabilitas sosial tidak hanya datang dari kemiskinan. Jutaan warga yang pernah merasa hidupnya bergerak maju kini menghadapi pekerjaan yang tidak pasti, penghasilan yang tertekan, dan biaya hidup yang terus menyita anggaran keluarga. Ketika mereka kehilangan pekerjaan atau usaha melemah, sebagian tidak lagi memenuhi syarat sebagai kelas menengah, tetapi juga tidak selalu menjadi prioritas bantuan pemerintah. Kemerosotan semacam ini perlu mendapat perhatian serius sebelum persoalan ekonomi rumah tangga berkembang menjadi kekecewaan sosial yang lebih luas.
Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024. Artinya, dalam lima tahun jumlahnya berkurang sekitar 9,48 juta orang. Pengolahan data BPS oleh Mandiri Institute menunjukkan jumlah tersebut kembali turun menjadi sekitar 46,7 juta orang pada 2025, atau berkurang sekitar 10,63 juta dibandingkan sebelum pandemi. Angka ini menunjukkan perubahan jumlah bersih dalam kategori kelas menengah; angka tersebut tidak berarti 10,63 juta orang yang sama semuanya jatuh miskin.
Pemerintah perlu memperhatikan dua gejala sekaligus: jumlah kelas menengah yang menyusut dan kemampuan ekonomi rumah tangga yang melemah. Keluarga dapat tetap berada dalam kategori kelas menengah menurut statistik, tetapi harus mengurangi tabungan, menunda biaya pendidikan, memperpanjang cicilan, atau mengganti barang yang biasa dibeli dengan pilihan yang lebih murah. Karena itu, naik atau turunnya jumlah penduduk dalam satu kategori perlu dibaca bersama perubahan penghasilan, pengeluaran riil, kualitas pekerjaan, dan daya tahan keuangan keluarga.
Kelas menengah mempunyai arti penting bagi perekonomian. Mereka membeli barang dan jasa, membiayai pendidikan anak, menggunakan transportasi, menabung, dan menopang usaha di sekitarnya. Ketika kemampuan belanja mereka turun, dampaknya merambat ke ritel, industri makanan dan minuman, perumahan, otomotif, pariwisata, dan sektor jasa. Reuters, dengan merujuk data resmi 2024, mencatat bahwa belanja kelas menengah menyumbang hampir 40% konsumsi privat Indonesia; kontribusinya melampaui 80% jika digabungkan dengan kelompok menuju kelas menengah.
Kemerosotan tersebut juga memiliki dimensi politik dan sosial. Sebagian warga kelas menengah dan kelompok yang sedang berusaha naik kelas memiliki pendidikan, memahami haknya sebagai warga negara, mengikuti perkembangan kebijakan, serta aktif menggunakan telepon pintar dan media sosial. Mereka dapat menyampaikan kritik, membangun solidaritas, dan mengorganisasi aksi unjuk rasa ketika merasa pekerjaan, upah, atau kesempatan hidupnya terancam. Kemampuan itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, bukan alasan untuk mencurigai mereka.
Risiko bagi stabilitas muncul apabila tekanan ekonomi berlangsung lama sementara keluhan tidak mendapat jawaban yang meyakinkan. Seseorang yang kehilangan pekerjaan dapat sekaligus menghadapi tunggakan cicilan, biaya sekolah anak, dan kecemasan akan masa depan keluarganya. Jika pengalaman serupa dialami banyak orang, media sosial memungkinkan keluhan yang semula terpisah saling terhubung. Protes ekonomi dapat meluas menjadi krisis kepercayaan terhadap kebijakan atau institusi. Itu adalah risiko yang harus dicegah, bukan kepastian bahwa penurunan daya beli akan otomatis menimbulkan kerusuhan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Siapa yang Disebut Kelas Menengah?
Dalam pengelompokan yang digunakan BPS, kelas menengah ditentukan dari pengeluaran per orang per bulan, bukan semata-mata gaji, tingkat pendidikan, atau kepemilikan rumah dan kendaraan. Penduduk dengan pengeluaran sekitar 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan masuk kategori kelas menengah. Mereka yang pengeluarannya sekitar 1,5 hingga 3,5 kali garis kemiskinan disebut kelompok menuju kelas menengah. Di bawahnya terdapat kelompok rentan miskin dan miskin, sedangkan pengeluaran di atas 17 kali garis kemiskinan termasuk kategori kelas atas.
Sebagai ilustrasi, jika garis kemiskinan yang digunakan sebesar Rp582.932 per orang per bulan, batas kelas menengah berada pada kisaran Rp2,04 juta hingga Rp9,91 juta per orang per bulan. Dalam rumah tangga beranggotakan empat orang, kisaran itu setara dengan total pengeluaran sekitar Rp8,16 juta hingga Rp39,64 juta per bulan. Angka tersebut adalah contoh berdasarkan satu garis kemiskinan, bukan batas rupiah yang berlaku tetap untuk setiap tahun. Ketika garis kemiskinan berubah, batas nominalnya ikut berubah.
Pengeluaran juga tidak sama dengan pendapatan. Sebuah keluarga dapat membiayai konsumsi dengan menarik tabungan atau berutang ketika pendapatannya turun. Karena itu, status sebagai kelas menengah berdasarkan pengeluaran pada satu periode belum tentu menunjukkan bahwa keuangannya aman. Sebaliknya, penurunan jumlah kelas menengah dapat terjadi ketika pengeluaran rumah tangga melemah dan jatuh di bawah ambang kategori tersebut.
Desil mempunyai fungsi berbeda. Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, rumah tangga diperingkat menurut tingkat kesejahteraan relatif dan dibagi menjadi sepuluh kelompok. Desil 1 adalah lapisan 10% terbawah, sedangkan desil 10 adalah lapisan 10% teratas dalam pemeringkatan itu. Penentuan posisi kesejahteraan memperhitungkan sejumlah karakteristik rumah tangga; ia bukan hasil pembagian berdasarkan satu angka gaji yang berlaku sama bagi semua keluarga.
Itulah sebabnya kelas menengah dan desil tidak dapat disamakan satu banding satu. “Kelas menengah” mempunyai batas berdasarkan kelipatan garis kemiskinan, sedangkan “desil 10” berarti posisi dalam kelompok 10% teratas menurut data dan metode pemeringkatan yang dipakai. Seseorang dapat masuk desil tinggi tetapi, menurut batas pengeluarannya, masih tergolong kelas menengah. Sebaliknya, posisi desil sebuah keluarga perlu diperiksa dari data yang sesuai; tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat telepon pintar, sepeda motor, atau alamat rumahnya.
Rentang desil 10 memperlihatkan mengapa pembedaan itu penting. Jika populasi dibulatkan menjadi 285 juta orang dan desil dihitung berdasarkan orang, satu desil setara dengan sekitar 28,5 juta jiwa. Di dalam kelompok sebesar itu dapat terdapat warga dengan pengeluaran beberapa juta rupiah per orang per bulan hingga pemilik kekayaan yang luar biasa besar. Namun, desil dalam DTSEN merujuk pada pemeringkatan rumah tangga. Karena itu, angka 28,5 juta jiwa adalah ilustrasi 10% populasi, bukan jumlah rumah tangga desil 10 yang dapat langsung diambil dari DTSEN.
Warga dengan pengeluaran Rp3 juta per orang per bulan, misalnya, masih berada dalam rentang kelas menengah menurut contoh batas Rp2,04 juta–Rp9,91 juta tadi. Apakah ia juga masuk desil 10 bergantung pada ambang desil, tahun pengamatan, dan basis data yang digunakan. Menyebut seluruh penghuni desil 10 sebagai “orang kaya” akan mengaburkan jarak ekonomi yang sangat lebar di dalamnya.
Di ujung atas distribusi itu terdapat high-net-worth individuals atau HNWI, serta kelompok ultra-high-net-worth. Istilah HNWI lazim dipakai untuk orang yang memiliki aset investasi sedikitnya US$1 juta, meskipun definisi antarpenyusun laporan kekayaan dapat berbeda. Kelompok ultra-high-net-worth umumnya mengacu pada kekayaan sedikitnya US$30 juta. Keduanya diukur dari kekayaan, sedangkan kelas menengah BPS diukur dari pengeluaran bulanan. Karena itu, jumlah dan kekayaan mereka tidak dapat dihitung dengan membaca data desil saja. Kategori HNWI dan ultra-HNWI merupakan bagian yang sangat kecil dari ujung atas masyarakat; keberadaan mereka tidak membuat puluhan juta orang lain dalam desil tinggi otomatis memiliki keamanan finansial yang sama.
Mengapa Desil 5 dan 6 Perlu Disorot?
Perhatian khusus perlu diberikan kepada rumah tangga di sekitar desil 5 dan 6. Posisi mereka berada di tengah distribusi kesejahteraan: umumnya bukan prioritas paling awal bantuan yang ditujukan bagi lapisan terbawah, tetapi banyak yang belum mempunyai tabungan cukup untuk menghadapi kehilangan penghasilan. Sebagian bekerja sebagai buruh pabrik, pegawai administrasi, tenaga penjualan, pekerja ritel, karyawan kontrak, pekerja jasa, pengemudi, atau pelaku usaha kecil. Ini adalah gambaran risiko yang sering ditemui, bukan definisi resmi bahwa seluruh warga desil 5–6 merupakan kelas menengah.
Bagi keluarga seperti ini, sebagian besar pemasukan dapat langsung habis untuk pangan, kontrakan atau cicilan rumah, listrik, transportasi, komunikasi, dan pendidikan anak. Telepon pintar atau sepeda motor mungkin diperlukan untuk bekerja. Rumah yang tampak layak bisa saja masih dicicil. Kepemilikan barang tersebut tidak membuktikan bahwa keluarga memiliki dana darurat untuk bertahan selama beberapa bulan tanpa gaji.
PHK, upah yang terlambat dibayar, atau anggota keluarga yang sakit dapat mengguncang mereka dengan cepat. Ketika penghasilan berhenti, keluarga mungkin mengurangi kualitas makanan, menunda pembayaran sekolah, menarik tabungan, menjual aset yang dipakai untuk bekerja, atau mencari pinjaman mahal. Sebagian pekerja formal memiliki akses terhadap pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tetapi pekerja informal, pekerja kontrak tertentu, dan mereka dengan hubungan kerja yang tidak terlindungi menghadapi risiko lebih besar.
Baca Juga
Pada lapisan inilah kelemahan kebijakan yang hanya membedakan “miskin” dan “tidak miskin” menjadi terlihat. Desil 1–4 perlu perlindungan sosial yang kuat sesuai syarat masing-masing program. Desil 5–6 memerlukan jembatan ketika terkena guncangan, agar tidak segera jatuh ke kelompok yang lebih rentan. Mereka tidak semuanya membutuhkan bantuan sosial permanen. Mereka membutuhkan kesempatan kerja yang baik dan perlindungan sementara yang dapat diakses cepat ketika pekerjaan atau penghasilannya hilang.
Mengapa kelas menengah menyusut? Pandemi memberi pukulan besar pada pekerjaan dan usaha, tetapi persoalan berlanjut sesudahnya. Penciptaan pekerjaan formal dengan upah dan jenjang karier yang baik belum cukup kuat untuk menampung kebutuhan tenaga kerja. Sebagian pekerja berpindah ke pekerjaan informal dengan pendapatan tidak menentu. Pada saat yang sama, biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari terus menyerap pendapatan. Kombinasi pendapatan yang rapuh dan biaya tetap yang besar membuat keluarga sulit menabung serta mudah turun kelas saat menghadapi satu guncangan.
Pemerintah perlu menjadikan pertumbuhan jumlah kelas menengah, pengeluaran riil, kualitas pekerjaan, dan kemampuan rumah tangga membangun tabungan sebagai ukuran penting keberhasilan kebijakan ekonomi. Pertumbuhan investasi saja tidak cukup. Investasi perlu dinilai pula dari jumlah pekerjaan formal yang tercipta, tingkat upah, peningkatan produktivitas, peluang bagi pemasok dalam negeri, dan kesempatan pekerja meningkatkan keterampilan. Industri padat karya dan sektor jasa yang menyerap banyak tenaga kerja memerlukan perhatian bersama industri padat modal.
Ketika PHK terjadi, tujuan kebijakan tidak boleh berhenti pada pembayaran pesangon. Pekerja perlu segera terhubung dengan lowongan yang tersedia, pelatihan singkat yang memang dibutuhkan perusahaan, bantuan penempatan, dan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi yang memenuhi syarat. Perlindungan bagi pekerja kontrak, pekerja platform, dan pekerja informal juga perlu diperkuat secara bertahap. Sementara itu, pengawasan pembayaran upah tepat waktu harus berjalan: keterlambatan gaji memindahkan masalah keuangan perusahaan kepada rumah tangga yang sering kali mempunyai daya tahan jauh lebih kecil.
Jaring pengaman bagi rumah tangga desil 5–6 dapat dirancang sementara dan responsif. Ketika PHK massal atau penurunan penghasilan terverifikasi terjadi, bantuan pangan sementara, keberlanjutan jaminan kesehatan, dukungan biaya sekolah, dan layanan pencarian kerja dapat mencegah keluarga menjual aset produktif atau terjerat utang. Data kesejahteraan harus diperbarui secara cepat agar keluarga yang baru jatuh tidak menunggu terlalu lama untuk memperoleh perlindungan.
Pemulihan daya beli juga menuntut pemerintah menahan biaya tetap keluarga. Transportasi umum yang terjangkau, hunian yang sesuai kemampuan, pendidikan bermutu, layanan kesehatan, serta pasokan pangan yang stabil membuat pendapatan yang diperoleh dari bekerja mempunyai nilai lebih besar. Bagi pelaku usaha kecil, akses pasar, teknologi, dan kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar sama pentingnya dengan pembiayaan. Kredit tanpa pasar hanya berisiko menambah cicilan.
Pada akhirnya, stabilitas nasional bergantung pada harapan yang dapat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari: kesempatan mendapat pekerjaan, upah yang dibayar tepat waktu, kemampuan menyekolahkan anak, dan peluang memperbaiki taraf hidup. Pemerintah perlu mendengar kritik dan melindungi hak warga untuk menyampaikan pendapat, sembari menyelesaikan sumber tekanan ekonominya. Membiarkan kelas menengah terus menyusut akan melemahkan konsumsi dan memperbesar kerentanan sosial. Mengembalikan mereka ke pekerjaan yang produktif dan membuka jalan bagi desil 5–6 untuk naik kelas adalah cara menjaga pertumbuhan sekaligus kepercayaan publik.
Jangan menunggu kelas menengah turun ke jalan untuk menyadari bahwa mereka telah lama turun kelas. Pemerintah harus memulihkan pekerjaan, menjaga upah dan daya beli, serta membuka kembali peluang warga desil 5 dan 6 untuk naik. Unjuk rasa adalah hak warga; yang harus dicegah ialah hilangnya harapan bahwa negara mampu memberi mereka kesempatan hidup yang lebih baik. (PD)