Setahun Menjadi Menkeu, Ini Wajah Perekonomian Indonesia di Tangan Purbaya Yudhi Sadewa

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, persis satu tahun silam. Berbekal kiprahnya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, profil Purbaya saat itu amat dinanti pasar.

Namun sejatinya begitu ia berada di pemerintahan, dia memikul beban berat penataan anggaran dan fiskal. Pasalnya di tengah kondisi ekonomi yang tengah melambat, anggaran harus ia atur agar mampu mencukupi program-program unggulan yang dibesut Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengaku berat badannya melorot tajam semenjak jadi Bendahara Negara. Bobotnya terpangkas, dari 102 kilogram menjadi 88 kilogram.

“Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan,” kata Purbaya, saat taklimat dengan awak media, di sebuah rumah makan di kawasan Sunter, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Meski bobotnya sempat menyusut, Purbaya mengaku berat badannya telah kembali normal. Sekarang, berat badannya telah mencapai kisaran 97-98 kilogram.

Baginya, menjadi menteri keuangan merupakan pekerjaan paling menarik. Sebagai ekonom, klaimnya, dia dapat mempraktikkan dan menguji teori-teori yang dipelajarinya secara langsung.

“Kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan,” kata dia.

Teori Vs Persepsi Pasar

Pada awal kemunculannya, Purbaya tak hanya menguji teori. Dia juga menghadapi persepsi pasar. Begitu didapuk menjadi menteri keuangan, Doktor jebolan Universitas Purdue, Amerika Serikat (AS) ini mengakui ada label sombong yang menyertai figurnya di kabinet. Namun menurutnya hal itu bukannya bawaan lahir, namun merupakan cara khusus yang ia terapkan untuk membalik persepsi pasar yang saat itu amat pesmisitis.

“Terpaksa ngomong gede. Itu yang dibilang orang sombong, itu Purbaya sombong banget,” ceritanya.

Ia mengungkap, sikap sombong yang ia terapkan sejatinya merupakan bagian dari teori dalam buku The Macroeconomics of Self-fulfilling Prophecy. Gagasan dari karya ekonom AS-Inggris, Roger E.A Farmer ini berupaya membangun keyakinan di pelaku usaha, untuk memicu terjadinya tindakan nyata dari pelaku ekonomi ke arah pertumbuhan.

Purbaya menyebut cara ini dilakukan karena sebelum dia menjabat, perekonomian bergerak melambat. Dia tak ingin investor terbayangi rasa takut, dan perusahaan enggan berekspansi.

“Kalau semua berpikir ekonomi akan resesi, ekonomi bisa betul-betul resesi,” kata dia.

Untuk mendorong persepsi ke arah yang positif, dia bergerak cepat. Empat hari usai dilantik, publik dikejutkan dengan kebijakan pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari kas negara di Bank Indonesia (BI) ke perbankan pelat merah. Uang sebesar Rp 200 triliun dipindahkan ke himpunan bank milik negara (Himbara).

Tapi, perjalanannya menjadi pengelola kas negara tak mudah. Lembaga rating, Fitch dan Moody’s mengeluarkan penilaian yang membuat pasar guncang. Kendati kepercayaan pasar sempat mereda setelah S&P dan Lianhe Credit Rating mulai mempublikasikan peringkat Indonesia.

Setelah perekonomian bergerak membaik, Purbaya mengatakan pemerintah akan mengandalkan sektor swasta sebagai mesin ekonomi. Meski belum ada kebijakan khusus, Purbaya akan terus membenahi iklim investasi.

Ia juga mengatakan akan berbicara dengan pelaku industri, sekaligus menawarkan bantuan. Misalnya, untuk akses pendanaan. Dia menawarkan bantuan bagi industri yang berorientasi ekspor dengan bantuan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Rencananya, Purbaya akan berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian tentang industri apa yang betul-betul dapat ia bantu untuk mampu berkembang.

“Jadi untuk sementara kita pastikan dana cukup di sistem perekonomian. Sehingga market yang bekerja duluan,” kata dia.

Mengelola MBG dan TKD

Dua persoalan yang menjadi sorotan publik tentang pengelolaan APBN di era Prabowo yaitu MBG dan Transfer ke Daerah (TKD). Purbaya mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto akan berjalan dengan baik, diiringi sinkronisasi antara fiskal dan moneter.

Purbaya menyebut pengelolaan MBG tidak membuatnya pusing. Hanya saja, dia memikirkan konsekuensi dari program ini ke utang pemerintah.

“Apalagi kalau ada kebocoran sana-sini,” ujar dia.

ia pun mengapresiasi peran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Meski terbilang baru, Sudaryono dianggap mampu membuat program MBG efisien dan mampu menghemat secara besar-besaran.

Misalnya, penghematan anggaran program MBG tahun ini. Purbaya yakin anggaran MBG yang awalnya mencapai Rp 330 triliun dapat terealisasi di bawah Rp 200 triliun. Dia siap mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di daerah untuk memonitoring implementasi ini.

Sementara itu, untuk TKD, Purbaya meyakini perlunya perbaikan terhadap tata kelola belanja pemerintah daerah. Sebab, dia menemukan adanya uang mengendap di rekening milik pemerintah daerah dengan nilai Rp 100 triliun, tiap akhir tahun.

Rencananya, Purbaya akan memperbaiki pengelolaan belanja tersebut. Salah satu strateginya dengan menarik uang mengendap milik daerah. Uang yang ditarik tersebut akan dikembalikan ke pemerintah daerah pada 2 Januari.

“Rp 100 triliun kita ambil semua, awal Januari langsung kita transfer balik semuanya. Jadi, uangnya tetap cukup,” kata dia.

Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah, Purbaya menyarankan pemerintah daerah untuk meminjam ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ini untuk mengantisipasi belum dibayarkannya Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.

“Kalau emang daerahnya betul-betul perlu bikin infrastruktur, ya (ajukan) pinjaman ke PT SMI. Nanti dibayar pakai sebagian DBH itu,” kata dia.

Di tengah pengelolaan dana milik negara, Purbaya menyebut terus menyusun pengelolaan anggaran untuk kebencanaan. Anggaran bencana, memerlukan pendekatan yang berbeda.

Dari pagu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 5,7 triliun, terdapat anggaran sebesar Rp 950 miliar yang siap pakai. Berdasarkan catatannya, realisasi anggaran yang sudah terealisasikan mencapai Rp 2,6 triliun.

Target pertumbuhan ekonomi

Meski mampu membalikkan kondisi ekonomi di tengah tekanan global dan dalam negeri yang sulit, Purbaya memiliki pekerjaan rumah. Dia harus memastikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2026.

Untuk itu, Purbaya menyebut akan menjalankan perekonomian sesuai seperti yang ia rencanakan. Dia ingin memastikan sektor non-pemerintah bertumbuh dengan baik.

“Memastikan cukup dukungan ke sektor-sektor (yang berhubungan dengan pemerintah) tumbuh dengan baik,” ujar dia.

Dengan cara itu, Purbaya tetap optimistis pada tahun ini pertumbuhan ekonomi akan mendekati 5,6% secara tahunan.

"Diproyeksikan 5,4% ke atas lebih. Saya pikir, kita akan mendekati 5,6% lagi di akhir tahun mendekati 6%" kata dia.