Listrik Indonesia: Berlebih Hari Ini, Bagaimana Kebutuhan di Masa Depan?
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Setiap akhir bulan, ada satu kebiasaan kecil yang dilakukan banyak keluarga Indonesia. Mereka mengecek tagihan listrik sambil mengingat-ingat, apakah AC terlalu sering menyala, apakah anak-anak makin lama bermain gawai, atau apakah kini lebih banyak peralatan elektronik yang digunakan di rumah.
Tanpa disadari, cerita sederhana itu sedang terjadi secara massal di seluruh Indonesia. Rumah tangga bertambah konsumsi listriknya, pelaku usaha memperpanjang jam operasional, pusat perbelanjaan semakin ramai, dan kawasan industri terus bergerak.
Listrik yang dahulu hanya dianggap sebagai pelengkap kehidupan kini telah menjadi denyut utama aktivitas ekonomi. Ketika konsumsi listrik meningkat, sesungguhnya ada kisah tentang masyarakat yang semakin produktif, akses energi yang makin merata, dan roda ekonomi berputar lebih cepat.
Baca Juga
PLN Bagi-bagi Voucher Listrik pada Juni, Syaratnya Isi Token di Aplikasi 'Mobile'
Namun, di balik kabar baik itu tersimpan pertanyaan besar. Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi kondisi over supply listrik. Jika konsumsi terus meningkat, apakah surplus itu akan semakin mengecil?
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penjualan listrik nasional sepanjang 2025 mencapai 317,69 terawatt hour (TWh), naik 3,75% dibandingkan 2024 yang sebesar 306,22 TWh.
Bagi pemerintah, kenaikan konsumsi listrik bukan sekadar angka statistik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai peningkatan tersebut mencerminkan dua hal sekaligus, yakni ekonomi yang tumbuh dan pemerataan akses energi.
"Kalau konsumsi naik itu artinya terjadi pertumbuhan permintaan, dan itu kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah terjadi juga pemerataan," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta beberapa waktu lalu.
Jika dilihat lebih rinci, rumah tangga masih menjadi pengguna listrik terbesar di Indonesia. Sepanjang 2025, konsumsi listrik rumah tangga mencapai 133,41 TWh atau sekitar 42% dari total penjualan listrik nasional. Angka tersebut tumbuh 3,2% dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, rumah tangga bukan satu-satunya motor pertumbuhan. Sektor industri manufaktur mencatat konsumsi listrik sebesar 93,35 TWh pada 2025, naik 2,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas produksi makanan dan minuman, industri logam, besi baja, hingga barang galian bukan logam terus membutuhkan pasokan energi yang stabil agar roda produksi tetap berputar.
Baca Juga
ESDM Bantah Isu Krisis Batu Bara di Balik Pemadaman Listrik Bergilir
Di sisi lain, sektor bisnis justru tumbuh lebih cepat. Konsumsi listrik dari kelompok ini pada 2025 mencapai 60,74 TWh atau meningkat 5,4% secara tahunan. Meningkatnya aktivitas pusat perbelanjaan, hotel, pergudangan, logistik, hingga perdagangan turut mendorong kenaikan permintaan listrik nasional.
Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi istrik Indonesia tidak hanya ditopang oleh satu sektor. Hampir seluruh sendi ekonomi bergerak bersamaan.
Data Center Jadi Mesin Baru Permintaan Listrik
Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, muncul pemain baru yang diam-diam mulai mengubah peta permintaan energi nasional. Jika sebelumnya konsumsi listrik identik dengan rumah tangga dan pabrik, kini pusat data atau data center mulai menjadi "penyedot" energi baru.
Layanan komputasi awan, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), transaksi digital, media sosial, hingga berbagai aplikasi yang digunakan masyarakat setiap hari membutuhkan pusat data yang beroperasi tanpa henti selama 24 jam.
Baca Juga
Pemadaman Listrik di Jawa, Ketahanan Pasokan Batu Bara PLTU Jadi Sorotan
PT PLN (Persero) mengungkapkan bahwa pertumbuhan konsumsi listrik dari sektor data center menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, ketika sejumlah sektor mengalami perlambatan konsumsi, pusat data justru melesat. "Data center tumbuh paling tinggi, mencapai 17,65% secara year on year (2025)," kata Darmawan dalam rapat bersama Komisi VI DPR yang membidangi BUMN beberapa waktu lalu.
PLN memperkirakan hingga 2027 terdapat puluhan calon pelanggan baru dari sektor data center dengan total kebutuhan daya mendekati 3.000 megavolt ampere (MVA). Selain itu, pelanggan eksisting juga diproyeksikan menambah kapasitas hingga ratusan MVA.
Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan, industri data center berbasis AI membutuhkan pasokan listrik yang bukan hanya besar, tetapi juga andal. "Pertumbuhan industri data center di Indonesia membutuhkan listrik yang stabil," ujarnya.
Sejalan dengan itu, konsumsi listrik per kapita juga menunjukkan tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2021, konsumsi listrik per kapita tercatat sebesar 1.123 kWh, meningkat menjadi 1.173 kWh pada 2022, kemudian naik menjadi 1.337 kWh pada 2023. Tren kenaikan berlanjut pada 2024 dengan capaian 1.411 kWh, sebelum akhirnya mencapai 1.584 kWh pada 2025. Capaian 2025 melampaui target sebesar 108,2% dari 1.464 kWh.
Adapun dalam rentang 2020 hingga 2025, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional meningkat secara konsisten. Pada 2020, kapasitas terpasang tercatat sebesar 72,75 GW, kemudian naik menjadi 74,53 GW pada 2021, meningkat signifikan menjadi 83,81 GW pada 2022, dan bertambah menjadi 91,17 GW pada 2023. Peningkatan berlanjut pada 2024 hingga menembus 100,65 GW, sebelum mencapai 107,51 GW pada 2025.
Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur permintaan listrik Indonesia mulai bergeser. Jika dahulu cadangan listrik dianggap terlalu besar akibat pertumbuhan konsumsi yang lambat, kini ekonomi digital justru membantu mempersempit jurang antara pasokan dan kebutuhan.
Sementara itu, besarnya kontributor penjualan listrik dari rumah tangga mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat menuju electrifying lifestyle, yakni transformasi pola konsumsi energi masyarakat dari berbasis bahan bakar fosil menuju energi listrik makin masif.
Pendingin ruangan semakin umum digunakan, perangkat elektronik bertambah, aktivitas bekerja dan belajar dari rumah masih berlangsung di sebagian kalangan, sementara hiburan digital membuat berbagai perangkat menyala lebih lama. Hal ini ditambah dengan makin massifnya penggunaan kendaraan listrik (electrical vehicle/EV).
Tren elektrifikasi yang semakin melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia membuat kebutuhan akan pasokan listrik yang andal menjadi semakin penting.
Menjawab perubahan tersebut, PLN Indonesia Power (PLN IP), subholding PLN (Persero) memastikan seluruh pembangkit yang dikelolanya beroperasi secara efisien, andal, dan mampu menopang agenda pemerintah mendorong elektrifikasi sebagai gaya hidup.
Sekretaris Perusahaan PLN IP Agung Siswanto mengatakan peningkatan penggunaan listrik, mulai kendaraan listrik hingga berbagai peralatan rumah tangga, membutuhkan kesiapan sektor pembangkitan agar masyarakat tetap memperoleh layanan listrik yang stabil.
Menurut Agung, dukungan PLN Indonesia Power tidak hanya diwujudkan melalui keandalan pasokan, efisiensi operasional, dan pengembangan kapasitas pembangkit.
"Kita sangat mendukung program pemerintah, termasuk meningkatkan penjualan dari sisi PLN. Dari sisi kami di bidang pembangkitan, satu tugas utama kami adalah menjaga keadaan rumah kita," ujar Agung kepada Investortrust.id dalam sebuah kesempatan.
PLN Indonesia Power memastikan seluruh unit pembangkit yang berada dalam pengelolaannya beroperasi optimal. Agung menjelaskan, efisiensi menjadi salah satu fokus utama perseroan. Langkah tersebut dilakukan agar biaya pembangkitan tetap terkendali tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kami memastikan bahwa seluruh pembangkit yang ada dalam PLN Indonesia Power itu beroperasi dengan efisien, murah dan handal," ujarnya.
Selain menjaga keandalan, PLN Indonesia Power juga terus mengembangkan kapasitas pembangkit yang dimiliki. "Kemudian terkait pengembangan sejumlah kWh yang ada, kami juga mengembangkan beberapa pendapatan sejumlah kWh, dan insya Allah ini akan menambah pendapatan biaya yang lain bagi PLN Indonesia Power," katanya.
Surplus Listrik Masih Ada, tapi Mengecil
Selama bertahun-tahun, over supply listrik menjadi momok sekaligus paradoks. Negara membangun pembangkit dalam jumlah besar untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan, tetapi permintaan belum mampu mengejarnya.
Over supply sendiri adalah kondisi kelebihan pasokan listrik yang tidak diseimbangkan dengan permintaan. Kelebihan listrik ini harus ditampung dalam jaringan PLN. Sebenarnya, hal ini tidak sepenuhnya buruk, terutama untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan pasokan listrik di Indonesia.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), listrik yang dibangkitkan atau energi listrik yang dihasilkan meningkat dari tahun ke tahun, meski masih di atas energi listrik terjual (listrik yang didistribusikan).
Baca Juga
Pada 2020 listrik yang dibangkitkan mencapai 275,6 TWh, 2021 sebesar 275,6 TWh, 2022 sebesar 319,6 TWh, 2023 sebesar 325,8 TWh, dan 2024 sebesar 343,8 TWh. Sementara penjualan listrik 2025 sebesar 317 TWh, 2024 sebesar 306,2 TWh, 2023 sebesar 288 TWh, 2022 sebesar 273 TWh dan 2021 sebesar 257 TWh. Artinya, masih ada listrik lebih yang tidak terjual atau over supply. Perhitungan ini lazim disebut over supply berdasarkan energi.
Melihat data itu, pertumbuhan pasokan masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi. Meski demikian, tren over supply makin kecil dari tahun ke tahun. Pada 2020 over supply listrik sekitar 12%, 2021 sekitar 13%, 2022 sekitar 14%, 2023 sekitar 11% dan 2024 sekitar 11%.
Data itu memperlihatkan bahwa pertumbuhan pasokan masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan konsumsi. Dengan kata lain, Indonesia masih memiliki bantalan cadangan listrik yang cukup tebal. Namun, bantalan itu tidak lagi setebal beberapa tahun lalu.
Melihat angka-angka ini, sebagian orang mungkin berpikir “Kalau begitu, mengapa tidak mengurangi kapasitas pembangkitan listriknya saja?”
Sayangnya tidak semudah itu. Peneliti energi terbarukan di Trend Asia Alexandra Aulianta mengatakan, ada skema take-or-pay yang mewajibkan PLN membeli listrik dari pembangkit swasta atau independent power producer (IPP) baik mereka diserap konsumen atau tidak.
Skema ini mulai digunakan sejak krisis ekonomi 1998 untuk menarik investor agar membangun pembangkit listrik di Indonesia. Namun, skema ini dinilai kebablasan hingga kini. Dalam kondisi over supply, PLN harus tetap membeli listrik IPP secara masif.
Kini, gambaran over supply tersebut mulai berubah seiring dengan menggeliatnya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11% pada 2025, lebih tinggi dibandingkan 5,03% pada tahun sebelumnya, menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap kuat. Sementara pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61% secara tahunan (year-on-year / yoy).
Baca Juga
PLN Kuasai 73% Kapasitas Listrik Nasional, Pembangkit Fosil Masih Dominasi 85%
Permintaan baru juga mulai bermunculan. Hilirisasi industri, pengembangan pusat data, kecerdasan buatan artificial intelligence (AI), kendaraan listrik, hingga digitalisasi ekonomi diperkirakan akan menyerap energi dalam jumlah jauh lebih besar dibanding pola konsumsi sebelumnya.
Dale W. Jorgenson, ekonom Harvard yang banyak meneliti produktivitas, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh ketersediaan energi. Dalam konteks kelistrikan, produktivitas ekonomi modern hampir selalu membutuhkan lebih banyak energi.
Jika pertumbuhan konsumsi listrik dapat dipertahankan di kisaran 4%-5% per tahun, sementara tambahan kapasitas baru tumbuh lebih moderat setelah gelombang pembangunan besar sebelumnya berakhir, maka jarak antara surplus dan permintaan diperkirakan akan semakin mengecil dalam 5 hingga 7 tahun mendatang. Titik pertemuan antara kurva pasokan dan permintaan mungkin belum terjadi dalam waktu dekat. Namun, tanda-tandanya mulai terlihat menjelang awal dekade 2030-an.
Saatnya Bersiap
Menyusutnya surplus listrik bukanlah kabar buruk. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat menjadi pertanda bahwa investasi pembangkit yang dibangun beberapa tahun lalu mulai menemukan pembelinya.
Tantangannya adalah memastikan pembangunan pembangkit baru tidak terlambat. Jika Indonesia menunggu hingga cadangan benar-benar tipis, risiko kekurangan pasokan dapat muncul ketika industri tumbuh lebih cepat dari perkiraan. Namun, jika pembangunan dilakukan terlalu agresif, beban over supply dapat kembali membesar.
Untuk itu, momentum transisi harus dikelola secara hati-hati. Sinyal tersebut terlihat dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla di Istana Merdeka pada Kamis (11/6/2026).
Seusai pertemuan itu, Jusuf Kalla menyatakan kesiapannya terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dengan nilai investasi sekitar Rp 60 triliun hingga Rp 70 triliun.
"Jadi kita bicara tentang investasi kira-kira Rp 60 triliun-Rp 70 triliun, dan kita sanggup melaksanakan itu, desain sudah ada, tempat sudah ada, tinggal pembicaraan dengan teknisnya," kata JK di Istana.
Menurut JK, Presiden Prabowo menyetujui rencana tersebut agar segera direalisasikan. "Kita siap. Kita sudah membangun 1.500 megawatt (MW), ini kita siap membangun lagi 2.000 MW termasuk PLTG. Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan negara 5%-6% sampai 8% itu butuh energi yang luar biasa," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperluas akses listrik melalui program listrik desa. Sepanjang 2025, program tersebut telah menjangkau 77.616 pelanggan di 1.516 lokasi. Sementara bantuan pasang baru listrik telah menyentuh 205.968 rumah tangga hingga akhir tahun.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kehadiran listrik bukan sekadar soal kabel dan gardu, melainkan bentuk keadilan sosial.
Baca Juga
"Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa sampai dengan 2029-2030 semua desa-desa atau dusun-dusun yang jumlahnya 5.700 dan 4.400 itu semua listriknya harus sudah ada. Kehadiran listrik itu sebagai keadilan sosial, dan negara harus hadir," jelasnya.
Neraca listrik bukan hanya tentang angka terawatt hour atau gigawatt. Ini mencerminkan ke mana arah perjalanan bangsa.
Hari ini Indonesia masih menikmati surplus listrik. Namun, ketika rumah tangga semakin digital, industri terus berekspansi, kendaraan listrik makin banyak melaju, dan pusat data berdiri di berbagai kota, kelebihan pasokan perlahan akan berubah menjadi kebutuhan baru.
Dalam urusan kelistrikan, tantangannya bukan sekadar menyediakan daya. Tantangannya adalah memastikan pasokan hadir tepat waktu, tidak terlalu cepat hingga menjadi beban, tetapi juga tidak terlambat hingga menghambat pertumbuhan.
Sebab, ketika masa depan datang mengetuk pintu, bangsa yang siap bukanlah bangsa yang paling banyak memiliki listrik, melainkan bangsa yang mampu memastikan lampunya tetap menyala saat dibutuhkan.