Saatnya, Pemerintah Pulihkan Trust

Oleh: Primus Dorimulu

“Ketika trust mulai tergerus, harga saham jatuh, rupiah melemah, dan modal memilih pergi. Karena itu, tugas paling mendesak pemerintah saat ini bukan meluncurkan program baru, melainkan memulihkan kepercayaan dengan melakukan sejumlah koreksi.”

JAKARTA, Investortrust.id— Harga saham dan nilai rupiah terus tergerus. Pelaku usaha kian ketar-ketir dan kalangan analis kebingungan. Ke mana gerangan arah ekonomi Indonesia? Bertumbuh menuju 8% atau bakal nyungsep? Apakah ambruknya harga saham dan depresiasi tajam rupiah akan segera terhenti dan berbalik arah? Entahlah.

Yang pasti, pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (08/06/2026), indeks harga saham (IHSG) ditutup pada level 5.342, tergerus 35,2% terhitung sejak awal tahun dan merosot lebih dari 41,5% dibandingkan rekor tertingginya pada 9 Januari 2026. Pada periode yang sama, rupiah terdepresiasi 8,5% ke level Rp 18.164 per dolar AS.

Pandangan kalangan analis mengerucut pada satu kesimpulan: kejatuhan harga saham dan depresiasi tajam rupiah terhadap dolar AS merupakan indikasi tergerusnya kredibilitas pemerintah Indonesia dan institusi kunci sektor keuangan. Tergerusnya kredibilitas menyebabkan trust ikut tergerus dan menghempaskan Indonesia dari fase cautious trust ke fase trust deficit. Hari-hari ini, tidak ada sentimen positif dari para penyelenggara negara. Yang mencuat kencang justru berbagai pernyataan dan keputusan yang tidak membangkitkan sentimen positif pelaku pasar dan pelaku ekonomi.

Presiden Prabowo diakui memiliki visi besar yang dituangkan dalam berbagai program. Target laju pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan kepala negara dinilai penting untuk mengangkat Indonesia dari level upper middle income countries ke level high income countries. Pertumbuhan ekonomi 5% harus diakhiri.

Begitu pula dengan komitmennya terhadap pemerataan dan keadilan sosial juga diapresiasi. Ketegasan sikapnya untuk melaksanakan pasal 33 UUD luar biasa. Presiden tidak mau ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang. Apalagi kekayaan yang diakumulasi dari bisnis berbasis sumber daya alam (SDA) tidak dilakukan dengan proper. Ia menegaskan tekadnya untuk menciptakan pengusaha baru dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tapi, persoalan bukan pada tataran visi yang mulia dan program yang bagus, melainkan pada implementasi. Implementasi visi dan kebijakan tidak hanya menuai kritik, melainkan sudah berdampak serius terhadap ekonomi nasional seperti terlihat pada terjungkalnya nilai tukar rupiah dan rontoknya IHSG. Perkembangan buruk ini harus dihentikan secepatnya demi ekonomi Indonesia yang lebih baik. Saat ini, sudah banyak orang yang stres dan cemas akan masa depan.

Suka atau tidak, Indonesia saat ini menuju trust deficit. “Pemerintah harus segera mengambilkan langkah cepat untuk mencegah terjadinya trust crisis,” ujar seorang analis keuangan. Dijelaskan, trust crisis adalah krisis kepercayaan yang ditandai pelarian modal besar-besaran, jatuhnya nilai tukar, lonjakan suku bunga, serta kesulitan memperoleh pembiayaan. Krisis moneter tahun 1997-1998 adalah salah satu contoh klasik fase ini.

Jika tidak segera diatasi, efek gabungan dari kejatuhan harga saham dan depresiasi rupiah bakal memicu berbagai hal yang tidak diinginkan. Kombinasi antara anjloknya pasar saham dan melemahnya rupiah akan membuat biaya pendanaan menjadi lebih mahal dan investor cenderung menunda ekspansi. Stabilitas pasar modal dan nilai tukar bukan hanya urusan pelaku pasar, melainkan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tiga Respons Penting

Dari berbagai diskusi publik yang dipantau penulis, setidaknya terdapat tiga isu yang perlu segera direspons pemerintah untuk mengembalikan trust. Sebaiknya, respons ini secepatnya diumumkan ke publik.

Pertama, konsep pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) perlu dikoreksi total dan pelaksanaannya tidak dipaksakan. Pelaku usaha mendukung tujuan pemerintah membentuk PT DSI untuk menutup kebocoran devisa, mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas. Namun, dunia usaha menghendaki DSI berperan sebagai fasilitator, pusat pengawasan data, dan penjaga transparansi, bukan sebagai pembeli tunggal atau pintu ekspor tunggal yang berpotensi mengganggu mekanisme pasar.

Para eksportir meminta pemerintah segera memberikan kepastian bahwa seluruh kontrak ekspor yang sudah berjalan tetap dihormati, tidak ada biaya tambahan baru, tidak ada margin yang diambil DSI, serta tidak muncul birokrasi dan pelaporan yang memperlambat arus barang. Mereka juga meminta pemerintah dan Danantara secara terbuka mengumumkan koreksi kebijakan kepada publik guna meredakan gejolak pasar dan mengembalikan kepercayaan pelaku usaha yang mulai tergerus akibat ketidakpastian regulasi.

Sejumlah ekonom menilai tujuan DSI memang baik, tetapi desain kebijakannya perlu disempurnakan. Mereka mengingatkan bahwa ekspor komoditas menyangkut kontrak jangka panjang, pembiayaan, asuransi, logistik, lindung nilai, dan hubungan dagang internasional yang kompleks. Karena itu, DSI sebaiknya difokuskan sebagai pusat pengawasan, integrasi data, dan pemantauan harga ekspor melalui sistem digital seperti CEISA 4.0, bukan menjadi pelaku perdagangan yang berpotensi menciptakan monopoli baru.

Di tengah pelemahan rupiah yang telah menembus Rp 18.000 per dolar AS dan koreksi IHSG lebih dari 35% sejak awal tahun, pasar membutuhkan sinyal kuat bahwa pemerintah bersedia mendengar masukan dan melakukan penyesuaian kebijakan. Koreksi atas desain DSI, peningkatan transparansi Danantara, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha dinilai menjadi langkah penting untuk memulihkan kredibilitas pemerintah dan mengembalikan kepercayaan investor domestik maupun internasional.

Kedua, Danantara perlu kembali ke “khitah’ sebagai sovereign wealth fund (SWF).

Para ekonom, investor global, dan lembaga pemeringkat menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) perlu lebih fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai SWF yang profesional, transparan, dan berorientasi investasi jangka panjang. Di tengah cakupan aset yang sangat besar dan mandat yang terus meluas, muncul kekhawatiran bahwa Danantara berpotensi menghadapi persoalan tata kelola, konflik kepentingan, dan tumpang tindih kewenangan apabila terlalu banyak menjalankan fungsi di luar investasi.

Danantara sebaiknya meniru model SWF global seperti Temasek di Singapura, yang berperan sebagai investor institusional independen dan pemegang saham profesional, bukan sebagai operator bisnis, regulator, maupun pelaksana berbagai penugasan pemerintah. Dengan fokus pada pengelolaan aset, investasi strategis, dan penciptaan nilai jangka panjang, Danantara dinilai dapat menjaga kredibilitas, meningkatkan kepercayaan investor, serta memaksimalkan imbal hasil bagi negara.

Sorotan terhadap tata kelola Danantara juga tercermin dalam penilaian lembaga pemeringkat internasional. Moody’s memberikan peringkat Baa2 dengan outlook negatif, sedangkan S&P Global Ratings menetapkan rating BBB/A-2 dengan outlook stabil kepada Danantara Investment Management (DIM). Kedua lembaga tersebut mengakui kuatnya dukungan pemerintah dan kapasitas finansial Danantara, tetapi pada saat yang sama menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, disiplin fiskal, serta kejelasan mandat kelembagaan.

Karena itu, sejumlah ekonom menyarankan Danantara mempersempit fokus pada fungsi investasi dan pengelolaan aset negara, memperkuat tata kelola setara lembaga investasi global, menerbitkan laporan keuangan secara berkala, serta menghindari perluasan peran yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru di pasar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan investor, menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi, dan memastikan Danantara benar-benar menjadi mesin investasi nasional, bukan sekadar perpanjangan birokrasi pemerintah.

Dalam dua tahun terakhir, kontribusi investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) berkisar 28%-30%. Bandingkan dengan kontribusi investasi di China dalam empat dekade di atas 40% dari PDB. Laju pertumbuhan 8% akan mudah dicapai jika Danantara benar-benar berkolaborasi dengan swasta, dalam dan luar negeri, untuk mempercepat realisasi investasi di berbagai bidang, mulai dari industri padat karya hingga industri high-tech dan berbasis artificial inteligence (AI).

Dengan dividen BUMN yang sudah 100% dialihkan ke Danantara, tidak lagi masuk APBN sebagaimana masa lalu, kebijakan fiskal lebih fokus pada pembiayaan program pemerintah. Begitu banyak program pemerintah yang harus dibiaya APBN.

Dua lembaga pemeringkat global, Moody’s Ratings dan S&P Global Ratings, memberikan pengakuan terhadap kekuatan finansial PT Danantara Investment Management (DIM), namun menegaskan bahwa kualitas kredit perusahaan masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan tata kelola Danantara ke depan.

Moody’s menilai salah satu kekuatan utama DIM terletak pada likuiditas yang sangat kuat. Hingga kini, DIM telah memperoleh suntikan modal awal sebesar Rp 70 triliun pada 2025 dan diperkirakan menerima tambahan modal Rp 50 triliun pada 2026 yang bersumber dari dividen BUMN dalam ekosistem Danantara. Selain itu, perusahaan telah menghimpun dana Rp 68,4 triliun melalui penerbitan Patriot Bonds serta memperoleh fasilitas kredit bergulir senilai US$ 10 miliar, yang sebagian telah digunakan untuk membiayai investasi pada private fund dan aset terkait sektor properti.

Menurut Moody’s, kombinasi dukungan modal dari Danantara, akses pendanaan eksternal, tidak adanya kewajiban pembayaran dividen, serta minimnya jatuh tempo utang dalam dua hingga tiga tahun ke depan membuat profil likuiditas DIM berada pada kategori sangat kuat. Moody’s juga mencatat BPI Danantara memiliki kewenangan memberikan dukungan keuangan tambahan, termasuk bertindak sebagai penjamin apabila diperlukan.

Meski demikian, Moody’s menegaskan bahwa peringkat DIM lebih banyak ditopang oleh ekspektasi dukungan pemerintah daripada kekuatan kredit mandiri perusahaan. Sebagai entitas yang masih berada pada tahap awal pengembangan, DIM belum memiliki rekam jejak operasional dan portofolio investasi yang cukup panjang untuk dinilai secara independen. Karena itu, arah rating DIM akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan peringkat utang Indonesia dan keberlanjutan dukungan negara melalui struktur Danantara.

Pandangan serupa disampaikan S&P Global Ratings. Lembaga tersebut menilai pemerintah Indonesia hampir pasti memberikan dukungan luar biasa apabila DIM menghadapi tekanan keuangan. S&P menyebut hubungan DIM dengan pemerintah sangat kuat karena seluruh kepemilikannya berada di bawah BPI Danantara yang dibentuk melalui undang-undang dan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas yang beranggotakan sejumlah menteri.

S&P memperkirakan sumber pendanaan utama DIM akan berasal dari dividen BUMN yang dikelola Danantara, dengan nilai sekitar US$ 5-6 miliar per tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai investasi strategis di berbagai sektor prioritas nasional. Namun, S&P mengingatkan bahwa setiap investasi harus tetap memenuhi target imbal hasil yang memadai dan tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan kebijakan pemerintah.

Baik Moody’s maupun S&P pada dasarnya mengakui kapasitas keuangan Danantara yang besar. Namun keduanya memberikan pesan yang sama: keberhasilan Danantara ke depan tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset dan modal yang dikelola, melainkan juga oleh transparansi, tata kelola yang profesional, disiplin investasi, serta kemampuan menjaga independensi dari kepentingan politik dan fiskal jangka pendek.

Ketiga, pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal dengan memotong anggaran sejumlah program prioritas. Meski hingga akhir Mei 2026 pengelolaan APBN masih berada dalam koridor kehati-hatian dan belum menunjukkan tanda-tanda tekanan fiskal yang sangat serius —defisit APBN tetap dijangka di bawah 3% dari PDB—, pemerintah tetap perlu menjaga kredibilitas fiskal melalui transparansi, disiplin anggaran, dan komunikasi kebijakan yang konsisten guna memulihkan kepercayaan pasar.

Pasar melihat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlalu dibebani oleh berbagai program yang harus dilakukan pada saat yang sama. Semua program bagus adanya, tapi ruang fiskal sangat terbatas. Jika dipaksakan, pasar akan menilai pengelolaan fiskal tidak kredibel. Penilaian itulah yang membuat pasar saham ambruk dan rupiah terkapar. Pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.

Menteri Keuangan, siapa pun dia, bukanlah Bandung Bondowoso, sosok sakti yang berusaha menyelesaikan seribu candi hanya dalam satu malam demi memenuhi syarat yang diajukan Roro Jonggrang. Dalam konteks pengelolaan ekonomi, sejumlah ekonom mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam pendekatan “Bandung Bondowoso”, yakni menjalankan terlalu banyak program besar secara bersamaan tanpa mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dilakukan dalam semangat efisiensi. Melihat keterbatasan fiskal, anggaran MBG tahun 2026 perlu dipangkas lagi minimal Rp 168 triliun. Karena realisasi dana MBG hingga akhir Mei 2026sudah mencapai Rp 75 triliun, maka hingga akhir tahun cukup ditambahkan lagi maksimal Rp 25 triliun. Anggaran MBG tahun ini cukup Rp 100 triliun. Selain demi efisiensi, pemangkasan anggaran MBG penting untuk mengurangi kebocoran dan korupsi.

Pemerintah kini sedang membangun 80.000 Koperasi (Desa dan Kelurahan) Merah Putih dengan dana ratusan triliun rupiah setahun dan itu dinilai terlalu ambisius serta memicu moral hazard. Dengan plafon pembiayaan dari Bank Himbara yang mencapai Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar per koperasi, kebutuhan pendanaan program ini diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Dengan target 80.000 koperasi, potensi pembiayaan perbankan yang disalurkan dapat mencapai Rp 320 triliun hingga Rp 400 triliun.

Selain pembiayaan dari Himbara, pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 40 triliun per tahun untuk mendukung operasional dan pengembangan Koperasi Merah Putih. Skema pendanaan tersebut diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan diperkuat dengan PMK Nomor 49 Tahun 2025 yang menjadi pedoman pembiayaan perbankan bagi koperasi.

Koperasi Merah Putih merupakan salah satu proyek ekonomi kerakyatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Namun, besarnya kebutuhan pembiayaan yang berpotensi mencapai Rp 320 triliun-Rp 400 triliun dari perbankan, ditambah dukungan anggaran pemerintah sekitar Rp 40 triliun per tahun, membuat keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kelayakan usaha koperasi, serta kemampuan menjaga kualitas kredit agar tidak menimbulkan risiko bagi sektor perbankan dan keuangan negara di masa mendatang.

Anggaran yang diambil dari program MBG dan Koperasi Merah Putih bisa dikembalikan ke sektor yang dananya diambil agar ekonomi kembali bergerak. Pemotongan anggaran transfer ke daerah membuat para kontraktor lokal kehilangan pekerjaan dan UMKM di daerah sulit begerak.

Sumber dana program MBG, antara lain, berasal dari anggaran pendidikan yang menurut konstitusi porsinya mencapai 20% dari APBN. Untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih, pemerintah mengandalkan skema yang lebih beragam. Pemerintah memanfaatkan Dana Desa dan dana transfer ke daerah (TKD) untuk mendukung pembangunan sarana dan infrastruktur koperasi. Selain itu, pembentukan dan pengembangan koperasi juga didukung oleh APBD dan pembiayaan dari Bank Himbara serta dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Fiskal Cukup Sehat

Kondisi fiskal Indonesia hingga akhir Mei 2026 masih berada dalam koridor kehati-hatian meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatat defisit. Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN mencapai Rp 180,4 triliun atau setara 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah batas defisit yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar 2,53% PDB dan masih sangat aman dibandingkan ambang batas 3% PDB yang selama ini menjadi rujukan disiplin fiskal nasional.

Defisit tersebut terjadi karena realisasi pendapatan negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.185 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 1.365,4 triliun. Meski demikian, kinerja penerimaan negara menunjukkan tren yang kuat dengan pertumbuhan 19,1% secara tahunan, ditopang penerimaan perpajakan yang meningkat 22,1% menjadi Rp 958,2 triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 19,9% menjadi Rp 226,4 triliun.

Di sisi lain, pemerintah mempercepat belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan berbagai program prioritas. Realisasi belanja negara mencapai 35,5% dari pagu APBN 2026 atau sebesar Rp 1.365,4 triliun. Kendati belanja meningkat signifikan, APBN masih membukukan surplus keseimbangan primer sebesar Rp 58,6 triliun. Capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan negara masih mampu menutup seluruh pengeluaran pemerintah di luar pembayaran bunga utang, yang menjadi salah satu indikator penting kesehatan fiskal.

Dengan defisit yang masih rendah, keseimbangan primer yang positif, serta penerimaan negara yang tumbuh kuat, pengelolaan APBN 2026 hingga Mei menunjukkan bahwa pemerintah masih menjaga kredibilitas dan kehati-hatian fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan belanja dan ketidakpastian ekonomi global. APBN tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi tanpa keluar dari koridor disiplin fiskal yang telah ditetapkan.

Kondisi fiskal cukup sehat. Tapi, program yang terlalu banyak dan ambisius dilihat pasar sebagai faktor yang memaksa fiskal dikelola dengan pruden. Di tengah tekanan ekonomi global —akibat masalah geopolitik—, kondisi ini akan menggerus kepercayaan pelaku pasar seperti terlihat padajatuhnya harga saham dan depresiasi rupiah.

PDB Sangat Rendah

Kita jangan hanya melihat keberadaan Indonesia di Group of 20 (G20) dengan PDB di atas US$ 1 triliun. Tapi, perhatikan PDB per kapita Indonesia yang hanya US$ 5.400 saat kurs Rp 16.500 dan kini tinggal US$ 4.800 akibat kurs yang sudah terdepresiasi hingga Rp 18.164 per dolar AS.

Jika saat ini Bank Dunia mengelompokkan negara berpendapatan tinggi (high-income country) pada level pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita di atas sekitar US$ 14.000 per tahun, pada 2045 ambang tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar US$ 22.000-US$ 25.000 per kapita seiring pertumbuhan ekonomi global dan inflasi. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sekitar 320 juta jiwa pada 2045, target tersebut mengharuskan Indonesia memiliki ukuran ekonomi sekitar US$ 8 triliun atau sekitar enam kali lipat dari PDB saat ini. Indonesia harus keluar dari “kutukan” laju pertumbuhan 5% dan meraih target pertumbuhan 8% setahun.

Depresiasi tajam rupiah mendongkrak biaya impor bahan baku, mesin, energi, dan barang modal. Dampak lanjutnya adalah kenaikan biaya produksi dan inflasi. Beban bunga dan cicilan utang pemerintah dan korporasi dalam dolar AS membengkak. Jika kondisi ini berlangsung lama, daya beli masyarakat akan melemah, konsumsi rumah tangga melambat, dan pertumbuhan ekonomi tertekan. Dampak lainnya adalah menurunnya PDB per kapita dalam ukuran dolar AS, yang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian investor global dan lembaga internasional.

Jatuhnya harga saham, terutama saham-saham berkapitalisasi besar (big caps), serta depresiasi tajam rupiah bukan sekadar persoalan pasar keuangan, tapi dapat menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian nasional. Ketika harga saham emiten-emiten besar merosot tajam, nilai perusahaan (market capitalization) menyusut, kekayaan pemegang saham berkurang, dan kemampuan perusahaan menghimpun modal baru melalui pasar modal menjadi lebih terbatas. Penurunan valuasi juga dapat menghambat ekspansi usaha, investasi baru, penciptaan lapangan kerja, hingga penerimaan pajak negara.

Kejatuhan saham-saham unggulan biasanya memicu keluarnya dana asing (capital outflow), memperburuk sentimen pasar, dan meningkatkan persepsi risiko terhadap Indonesia. Selama Januari hingga 8 Juni 2026, net sell sudah mencapai Rp 61,8 triliun atau US$ 3,4 triliun. Di SBN juga terjadi outflow sekitar Rp 11,7 triliun.

Investor global memang memborong SRBI hingga hampir Rp 100 triliun. Tapi, imbal hasil yang diberikan instrumen ini mencapai sekitar 6,3%-6,7%, jauh di atas instrumen sejenis di negara maju, menjadi daya tarik utama. Dengan risiko kredit yang sangat rendah —karena diterbitkan Bank Indonesia serta likuiditas yang tinggi—, SRBI menjadi tempat berlindung yang menarik bagi dana global di tengah tekanan terhadap rupiah dan pasar saham Indonesia.

Kembalikan Trust

Di pasar keuangan modern, uang bukanlah aset yang paling berharga, melainkan trust atau kepercayaan. Ketika kepercayaan memudar, investor meminta premi risiko lebih tinggi, modal berpindah ke tempat yang dianggap lebih aman, dan tekanan terhadap pasar keuangan meningkat.Sebaliknya, jika kepercayaan meningkat,modal akan kembali mengalir masuk, investasi tumbuh, nilai tukar stabil, dan pasar saham bergerak positif.

Dana asing berperan signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Pasar saham tidak bisa bangkit lagi jika asing terus melakukan aksi jual. Lihatlah harga saham big cap di BEI yang sudah terpangkas lebih dari 50% dan nilainya sudah undervalued!Jika asing terus melakukan aksi jual, rupiah akan semakin tertekan. Tekanan terhadap rupiah akan semakin besar bila tidak ada capital inflow. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap pelaku usaha dan pelaku pasar harus segera dipulihkan.

Kredibilitas adalah sebab, sedangkan trust adalah akibat. Ketika kebijakan dianggap tidak konsisten, tata kelola tidak berjalan baik, dan komunikasi publik tidak jelas, trust akan tergerus. Saat ini, trust pelaku usaha dan pasar masih ada, tetapi mulai menipis. Karena itu, pemerintah perlu mengembalikan kredibilitas melalui kebijakan yang tepat, konsistensi kebijakan, kepastian hukum, tata kelola yang baik, transparansi lembaga-lembaga strategis seperti Danantara, serta komunikasi yang efektif.

Indonesia saat ini tidak lagi berada di fase cautious trust, melainkan sudah masuk fase trust deficit. Pada fase cautious trust, kepercayaan masih ada.Pemodal masih menempatkan dana, tapi lebih selektif dan meminta premi risiko yang lebih tinggi.

Sedangkan pada fase trust deficit, pemilik dana mulai meragukan konsistensi kebijakan, kualitas tata kelola, atau arah ekonomi jangka panjang suatu negara. Pada tahap ini, tekanan terhadap mata uang, pasar obligasi, dan pasar saham menjadi lebih nyata.

Namun, beberapa analis berpendapat, meski rupiah melemah dan IHSG mengalami tekanan hebat, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia belum masuk kategori trust deficit. Mereka menunjuk status investment grade yang diberikan tiga lembaga pemeringkat terbesar dunia. Moody’s mempertahankan peringkat Indonesia pada level Baa2, S&P pada BBB, dan Fitch juga pada BBB.

Status investment grade menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Meskipun mempertahankan rating investment grade, Moody’s memberikan outlook negatif terhadap Indonesia dan Danantara. Outlook negatif bukan berarti Indonesia akan segera kehilangan status investment grade. Sebaliknya, outlook merupakan sinyal bahwa terdapat sejumlah risiko yang perlu diperhatikan.

Tekanan terhadap rupiah dan IHSG tidak semata-mata mencerminkan faktor global seperti penguatan dolar AS atau perang Iran-AS-Israel, tetapi juga menunjukkan bahwa investor sedang melakukan penilaian ulang terhadap risiko Indonesia. Banyak analis menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah kekurangan modal, melainkan menjaga dan memperkuat kepercayaan.

Dalam konteks Danantara, investor global menunggu publikasi laporan keuangan yang diaudit, laporan kinerja investasi, struktur tata kelola, manajemen risiko, serta keterbukaan informasi yang setara dengan sovereign wealth fund kelas dunia seperti Temasek, GIC, atau Norway Government Pension Fund Global. Kepercayaan pasar tidak dibangun melalui pernyataan resmi semata, melainkan melalui konsistensi kebijakan, transparansi, dan hasil yang dapat diukur.

Pasar juga menyoroti kredibilitas OJK dan BI. OJK dinilai belum optimal mendukung pemerintah dalam menjaga penurunan harga saham. Sedangkan BI dinilai belum optimal menjaga rupiah. Ada banyak instrumen yang bisa dimanfaatkan bank sentral untuk menjaga nilai tukar rupiah.

Pasar telah memberikan sinyalnya. Kini bola ada di tangan pemerintah dan sejumlah institusi penting di bidang keuangan. Jika kredibilitas dipulihkan, trust akan kembali. Dan ketika trust kembali, modal, rupiah, dan pasar saham akan mengikuti. ***