Bos BTN Beberkan Perkembangan Spin Off UUS, Ditargetan Rampung April 2024
JAKARTA, investortrust.id – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) atau BTN Syariah. Proses ini ditargetkan rampung April 2024.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan, proses spin off BTN Syariah masih berjalan dan saat ini progresnya sudah dalam tahap due diligence atau uji kelayakan pada bank yang masuk target akuisisi.
“Saat ini kita sedang melakukan due diligence. Salah satu bank sedang kita jadikan target untuk kita akuisisi. Kenapa kita akuisisi, karena kan kita tahu asetnya (BTN Syariah) sudah Rp 54,3 triliun,” ujar Nixon LP Napitupulu, dalam konferensi pers paparan kinerja 2023 BTN, di Jakarta, Senin (12/2/2024).
Baca Juga
Jelang Pencoblosan! Net Buy Rp 2,06 Triliun, Asing Borong Saham Bank Papan Atas Ini
Hingga Desember 2023, total aset UUS BTN memang tercatat Rp 54,3 triliun. Jumlah ini meningkat 19,87% dibanding periode yang sama tahun 2022 yang berada di angka Rp 45,3 triliun.
Dengan ini, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023, apabila aset sebuah UUS telah mencapai di atas Rp 50 triliun atau melebihi 50% dari aset induknya, maka diwajibkan untuk spin off.
Menurut Nixon, total aset Rp 50 triliun berhasil diraih UUS BTN pada bulan Oktober 2023. Artinya, pada Oktober 2025 UUS BTN harus sudah benar-benar memisahkan diri dari induk, karena mempunyai waktu maksimal dua tahun untuk merampungkan hal tersebut.
Baca Juga
“Menyiapkan ini tidak bisa cepat kalau bikin baru, dan nggak memungkinkan waktunya untuk bikin baru. Sudah pakai kajian dan konsultan segala macam, akhirnya kami harus cari target yang harus dibeli,” katanya.
Saat ini pihaknya tengah melakukan proses due diligence terhadap salah satu bank syariah. Namun, Nixon tak menyebut secara gamblang nama bank syariah yang dimaksud. Ia mengatakan, untuk menyelesaikan proses due diligence, pihaknya telah menggunakan bantuan dari salah satu sekuritas, kantor akuntan publik (KAP), dan law firm terbesar yang ada di Indonesia.
“Kita harapkan kelar di April (2024) dan di April kita ambil keputusan pada saat itu setelah membaca laporan hasil due diligence,” terangnya.