Pasar Gelap, Kendaraan Bodong, dan Perilaku Intimidatif

Oleh: Anto Prabowo *)

INVESTORTRUST.ID - Mahendra Siregar, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beberapa bulan terakhir berulangkali menyampaikan pesan bahwa penagihan utang harus menjadi proses yang manusiawi, tidak mengintimidasi, tidak mengancam, tidak melanggar hukum. Namun, seruan ini tidak cukup keras untuk menghentikan kenyataan di lapangan.

Data OJK menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan 266% dalam pengaduan terkait penagihan bermasalah selama setahun terakhir - menunjukkan bahwa sektor penagihan utang mengalami masalah kepercayaan. Gambaran suram ini semakin diperparah oleh fakta di lapangan. Apa yang seharusnya menjadi urusan administrasi telah menjadi ajang intimidasi, pemaksaan, dan kriminalitas.

Aturan Hukum Tegas Namun Tak Berdaya di Lapangan

Secara normatif, hukum Indonesia jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menetapkan bahwa eksekusi objek fidusia hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui wanprestasi. Jika debitur membantah, maka perkaranya harus melalui putusan pengadilan. Kepolisian menegaskan bahwa penarikan tanpa dokumen lengkap dapat dikategorikan sebagai perampasan. OJK pun mengatur kewajiban penagihan secara etis dalam POJK Perlindungan Konsumen.

Namun, aturan itu rontok ketika berhadapan dengan praktik lapangan. Jurnalisme warga memperlihatkan serangkaian video viral: pengendara dihentikan di tengah jalan, diteriaki, dipaksa turun, lalu kendaraan mereka diambil paksa oleh debt collector. Respons publik memicu klarifikasi leasing, yang menegaskan bahwa penarikan tidak boleh dilakukan di jalan dan bukan bagian dari prosedur standar (SOP) resmi. Polisi memperkuat pernyataan tersebut, menyebut tindakan itu sebagai potensi pelanggaran hukum, termasuk perampasan dan penguasaan barang tanpa hak.

Kesenjangan antara hukum dan praktik memperlihatkan masalah yang lebih dalam: aturan ada, tetapi efektivitasnya tergerus oleh lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan penegakan di lapangan.

Motor Sitaan Hilang, Muncul di Pasar Gelap

Kendaraan yang "menghilang" setelah disita bukan lagi sekadar rumor. Pada April 2024, dua penagih utang di Jakarta ditangkap karena menjual motor yang disita di situs online. Kendaraan ini dijual lebih sebagai komoditas pribadi daripada dikembalikan ke perusahaan leasing. Dan bukan hanya di Jakarta hal ini terjadi. Di Sulawesi Tengah, seorang penagih utang menjual sepuluh motor yang disitanya dari konsumen tanpa sepengetahuan perusahaan leasing. Polisi kemudian menemukan bahwa perdagangan ini difasilitasi oleh jaringan kendaraan ilegal lintas daerah.

Jadi, kasus seperti yang ditemukan di Sulawesi Tengah mengingatkan kita bahwa pasar gelap untuk kendaraan tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki jaringan pasokan ilegal yang dimulai dari proses penyitaan yang tidak diawasi. Motor yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan pembiayaan malah dikuasai oleh penagih nakal.

Namun, jika penagih menjual unit dalam kondisi disita sebelum mereka menyerahkannya ke perusahaan leasing, mereka melanggar hukum dan memengaruhi seluruh proses administrasi industri pembiayaan yang dianggap sebagai mekanisme perlindungan. Praktik ini juga berkembang dengan lemahnya pengawasan internal di beberapa perusahaan pembiayaan. Sedikit atau tidak ada regulasi tentang pelacakan kepemilikan unit yang disita, tidak ada verifikasi data digital untuk kendaraan yang disita, dan pengawasan pihak ketiga yang tidak memadai, di antara kekurangan lainnya, meninggalkan banyak ruang untuk penyimpangan.

Dalam kasus tersebut, seorang penagih utang dapat mengklaim bahwa kendaraan "hilang," "dicuri," atau "rusak parah" padahal unit tersebut sudah dijual ke pasar gelap atau ke bengkel potong. Dan yang lebih buruk adalah kebanyakan konsumen berisiko besar terhadap hal yang sangat menakutkan yang dikenal sebagai 'STNK Only'. Harga rendah bisa menggoda, dengan kurangnya pengetahuan bahwa kendaraan pilihan Anda dapat disita kapan saja sebagai bukti kejahatan atau sebagai objek fidusia yang belum dibayar.

Dalam contoh lain, konsumen yang tidak curiga bahkan telah dituntut karena dianggap sebagai penerima barang curian. Namun, debitur yang kendaraannya juga disita secara ilegal juga kehilangan hak untuk berbicara dengan perusahaan kredit karena unit mereka telah dibawa ke pasar gelap.

Itu berdampak besar pada sektor keuangan – lebih dari sekadar properti. Setiap kendaraan yang dijual tanpa proses resmi merusak jaringan pembiayaan nasional, mengikis kepercayaan konsumen, dan menciptakan stigma bahwa penagihan utang, bersama dengan kekerasan, identik dengan penggelapan. Masalah ini meluas ke dunia online, di mana iklan "STNK Only" dan kendaraan pasar gelap dengan cepat menjadi industri di dunia media sosial dan platform perdagangan, pasar yang menyulitkan regulator untuk mengatur.

Kedua faktor ini, bersama dengan penyitaan ilegal, penjualan unit yang disita, dan pasar "STNK Only", mengarah pada ekosistem gelap yang berjalan paralel dengan industri pembiayaan yang sah. Selama ada permintaan di pasar dan pengawasan lemah, penagih nakal akan terus menganggap kendaraan yang disita sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dengan cepat dan tanpa risiko — sampai pihak berwenang bersedia menindak pelaku seperti yang dilakukan di Sulawesi Tengah. Unit yang digelapkan ini tidak hanya memperluas pasar gelap tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan.

Celah Regulasi dan Perlunya Peningkatan Pengawasan

Di tengah kekacauan itu, muncul aktor baru: kelompok pseudo-LSM yang mengaku melindungi debitur. Mereka hadir dengan dua wajah - di satu sisi menawari “perlindungan” agar kendaraan tidak ditarik, namun di sisi lain justru memeras debitur atau bekerja sama dengan debt collector ilegal untuk menambah tekanan. Keberadaan mereka membentuk lapisan intimidasi baru: bukan hanya debt collector yang menakutkan, tetapi juga kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pembelaan namun sebenarnya memperluas praktik pemerasan.

Debitur menjadi korban pertama dari lingkaran intimidasi ini. Mereka tidak tahu apakah penarikan yang mereka hadapi sah atau tidak. Dalam keadaan panik, mereka terkadang membayar oknum LSM semu ini, hanya untuk mendapati bahwa unit mereka tetap hilang, baik karena ditarik ilegal maupun karena dijual oleh oknum. Ketidakpastian hukum dan tekanan psikologis membuat debitur masuk ke dalam jebakan berlapis tanpa arah penyelesaian.

Namun debitur bukan satu-satunya korban. Pembeli kendaraan bodong yang terperdaya harga murah juga masuk ke risiko pidana tanpa mereka sadari. Banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa kendaraan yang mereka beli merupakan objek fidusia yang belum lunas atau kendaraan hasil penggelapan. Ketika aparat menemukan kendaraan tersebut, pembeli bisa ikut terjerat sebagai pihak yang menguasai barang hasil kejahatan.

Perusahaan pembiayaan pun menjadi korban. Mereka kehilangan aset yang seharusnya kembali ke perusahaan dan turut kehilangan reputasi. Industri keuangan secara keseluruhan menghadapi badai kepercayaan karena publik melihat ekosistem penagihan sebagai ruang gelap yang penuh penyimpangan.

Kondisi semakin memburuk ketika kebocoran data pribadi memperluas arena intimidasi. Kasus aplikasi Gomatel yang menyimpan dan menyebarkan 1,7 juta data nasabah memperlihatkan bahwa penagihan ilegal kini mendapatkan amunisi baru: data pribadi. Data nasabah - alamat, nomor telepon, status kredit, hingga data kendaraan - disebar dan dimanfaatkan oleh jaringan ilegal untuk melacak, mengintimidasi, bahkan memeras debitur. Intimidasi tidak lagi berhenti di lapangan; ia merambah ruang digital, masuk ke pesan pribadi, grup keluarga, hingga media sosial.

Kendaraan yang mengalir ke pasar gelap memperkuat jaringan kejahatan lintas daerah, termasuk penggelapan, pemalsuan dokumen, hingga penadahan. Setiap unit yang hilang dari rantai resmi memperbesar ruang ilegal. Ekosistem ini bekerja seperti rangkaian gerigi: debt collector ilegal menjadi pemasok, pseudo-LSM menjadi pelumas, kebocoran data menjadi bahan bakar, dan pasar kendaraan bodong menjadi jalur distribusi. Korban tidak hanya debitur, tetapi masyarakat luas dan industri pembiayaan secara keseluruhan.

Di titik ini, jelas bahwa persoalan penagihan bukan lagi sekadar urusan kredit macet. Ini adalah krisis multidimensi yang merusak struktur sistem pembiayaan melalui intimidasi berlapis, eksploitasi data pribadi, dan kejahatan pasar gelap yang saling menopang.

Masalah ini terjadi bukan karena satu faktor tunggal, melainkan kombinasi sistemik. Indonesia tidak memiliki registrasi dan lisensi nasional bagi debt collector. Tidak ada standar kompetensi, tidak ada sertifikasi wajib. Pengawasan perusahaan pembiayaan terhadap pihak ketiga sangat lemah dan tidak seragam. Digitalisasi fidusia berjalan setengah hati sehingga celah manipulasi dokumen sangat besar. Kebocoran data pribadi memperburuk situasi, memberikan “senjata” baru bagi jaringan ilegal.

Penegakan hukum pun masih reaktif. Aparat bergerak setelah ada korban, bukan sebelum. Regulasi ada, tetapi kehilangan daya ketika implementasi diabaikan. Ekosistem penagihan akhirnya membentuk lingkaran kejahatan yang solid: dari jalan raya, dari kantor leasing, dari pseudo-LSM, dari bengkel pemotong onderdil hingga ruang digital.

Menata Ulang Ekosistem Penagihan

Kekacauan penagihan yang terjadi saat ini jelas bukan sekadar persoalan perilaku oknum. Ia adalah gejala dari keretakan struktural yang selama ini dibiarkan menganga: regulasi yang tidak sinkron, pengawasan yang lemah, proses fidusia yang tidak sepenuhnya digital, penggunaan pihak ketiga tanpa standar kompetensi, serta kebocoran data pribadi yang memberi amunisi kepada jaringan penagihan ilegal. Upaya menertibkan debt collector tanpa memperbaiki fondasi sistemik hanya akan menciptakan siklus masalah yang terus berulang.

Reformasi menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak. Indonesia membutuhkan sistem registrasi dan lisensi nasional bagi seluruh debt collector sehingga siapapun yang turun ke lapangan harus dapat dipertanggungjawabkan identitas, kompetensi, dan legalitasnya. Surat tugas dan dokumen fidusia harus didigitalisasi sepenuhnya, dilengkapi QR code yang dapat diverifikasi secara real time oleh debitur maupun aparat penegak hukum. Perusahaan pembiayaan wajib dimintai pertanggungjawaban menyeluruh atas perilaku pihak ketiga yang mereka pekerjakan—mulai dari kontrak pengawasan, audit rutin, hingga sanksi administratif bila terjadi pelanggaran.

Penguatan regulasi tidak dapat berhenti pada aturan abstrak. Penegakan hukum harus diarahkan pada mata rantai yang selama ini menjadi bahan bakar ekosistem ilegal: pasar gelap kendaraan, jaringan penadahan, iklan “STNK Only”, bengkel pemotong onderdil ilegal, hingga aplikasi penyebar data nasabah seperti Gomatel. Setiap simpul distribusi kendaraan bodong dan setiap pihak yang memanfaatkan data pribadi secara melawan hukum harus menjadi target penindakan prioritas. Tanpa memutus rantai suplai dan permintaan ini, reformasi hanya akan menjadi slogan.

Pada saat yang sama, industri pembiayaan harus meninggalkan praktik outsourcing tanpa pengawasan dan beralih pada model pengelolaan risiko yang lebih ketat. Audit keamanan data wajib diberlakukan di seluruh perusahaan pembiayaan sesuai standar UU Perlindungan Data Pribadi. Setiap kebocoran data harus direspons cepat melalui notifikasi wajib, investigasi forensik, dan sanksi administratif terhadap pelanggar. Masyarakat pun perlu dibekali literasi hukum dan digital agar memahami hak-haknya dan tidak mudah terperangkap dalam intimidasi berbasis data.

Semua langkah ini penting bukan semata untuk melindungi debitur, tetapi untuk mengembalikan legitimasi industri pembiayaan itu sendiri. Kepercayaan publik adalah modal terbesar dalam sektor keuangan - dan saat ini modal itu sedang terkikis oleh praktik penagihan yang brutal, pasar gelap kendaraan yang terstruktur, dan kebocoran data yang tak terkendali.

Reformasi penagihan bukan lagi perkara menertibkan jalan raya atau menutup akun aplikasi ilegal. Ini adalah agenda rekonstruksi ekosistem. Ini tentang membangun kembali relasi antara lembaga pembiayaan dan masyarakat dalam kerangka yang beradab, transparan, dan aman. Seperti yang ditekankan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tujuan utama bukan hanya untuk memastikan utang tertagih, tetapi untuk memastikan bahwa sistem pembiayaan Indonesia dapat berdiri sebagai industri profesional dengan integritas dan penghormatan terhadap martabat konsumen.

Jika kelemahan struktural ini tidak segera diatasi, industri pembiayaan akan terus terjebak dalam pusaran masalah yang semakin dalam—di mana pasar gelap tumbuh lebih cepat daripada menurunnya kepercayaan publik. Sebaliknya, jika reformasi dilaksanakan secara konsisten dan sistematis, Indonesia dapat membalikkan keadaan: dari ekosistem penagihan yang penuh intimidasi menjadi industri pembiayaan modern dan transparan yang dipercaya oleh masyarakat luas. Reformasi ini bukanlah pilihan. Ini adalah keharusan. Dan waktunya adalah sekarang—sebelum kepercayaan publik benar-benar terkikis dan tidak dapat diselamatkan lagi.***

*) Dr Anto Prabowo, Dosen Prodi Bisnis Digital Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)