OJK Perkuat Pelindungan Konsumen di Tengah Laju Transformasi Digital Keuangan 

JAKARTA, investortrust.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya penguatan pelindungan konsumen di tengah pesatnya transformasi digital sektor keuangan. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan hal tersebut dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

“Pelindungan konsumen itu adalah satu hal yang tak terpisahkan dari transformasi digitalisasi terhadap ekonomi dan keuangan di Indonesia saat ini,” ujar Friderica atau yang akrab disapa Kiki di Jakarta, Jumat, (31/10/2025).

Ia menekankan, transformasi digital memang membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga menghadirkan tantangan serius berupa meningkatnya kasus penipuan digital (scam) dan kejahatan keuangan daring.

Sebagai antisipasi, OJK terus memperkuat literasi dan edukasi keuangan agar masyarakat mampu mengenali risiko dan melindungi diri dari berbagai modus penipuan digital.

“Kalau kita bicara tentang pelindungan konsumen, itu adanya sudah di ujung, sudah terjadi penipuan, scam, atau fraud. Tapi bagaimana kita mencegahnya supaya tidak terjadi? Ya itu dengan literasi dan edukasi,” tegasnya.

Baca Juga

Wow, Kerugian Akibat Penipuan Digital Tembus Rp 476 Miliar!

Friderica menjelaskan, OJK bersama sejumlah lembaga telah membentuk Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang hingga kini telah menghentikan lebih dari 1.800 entitas keuangan ilegal, termasuk 1.500 pinjaman online ilegal dan 280 investasi ilegal.

Selain itu, OJK juga menginisiasi Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sebagai pusat koordinasi lintas lembaga. Sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 24 Oktober 2025, IASC telah menerima lebih dari 200 ribu laporan penipuan digital dengan nilai kerugian mencapai Rp 7,3 triliun, memblokir 510 ribu rekening, serta menyelamatkan dana masyarakat senilai Rp 381 miliar.

“Kita semua harus bersinergi, bersatu memerangi scam dan fraud ini. Sinergi dan kolaborasi antarlembaga adalah kunci keberhasilan memberantas scam dan aktivitas keuangan ilegal,” ucap Kiki.

Perkuat Kepercayaan Publik di Era Digitalisasi

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali menyoroti pentingnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital.

Menurutnya, percepatan digitalisasi ekonomi harus diimbangi dengan peningkatan literasi serta perilaku keuangan yang bertanggung jawab.

“Perlindungan konsumen bukan hanya soal memenuhi regulasi, tetapi membangun kepercayaan sebagai fondasi ekosistem keuangan dan sistem pembayaran digital Indonesia. Di tengah percepatan inovasi dan skala transaksi yang terus meluas, kita harus memastikan masyarakat bukan hanya semakin digital, tapi juga semakin berdaya, waspada, dan terlindungi,” ujar Ricky.

OJK Dorong Inovasi Aset Kripto yang Aman dan Terkelola

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi, dalam sesi bertema “Masa Depan Aset Kripto: Inovasi Aset Kripto dan Tantangan Keamanan Transaksi”, menegaskan komitmen OJK dalam menyeimbangkan dorongan inovasi dengan tata kelola yang kuat.

“Dari rangkaian kalimat temanya saja sudah menghadirkan dua perimbangan yang harus dijawab. Di satu sisi aset keuangan digital, aset kripto ini memunculkan berbagai peluang dan potensi manfaat ekonomi yang tinggi, tapi di sisi lain kita juga harus mampu menjawab berbagai tantangan, terutama pada aspek ancaman atas keamanan transaksi yang dilakukan,” ujar Hasan.

Ia menambahkan, penerapan prinsip responsible innovation menjadi kunci agar inovasi digital tetap mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

“Kami di OJK berkomitmen bersama industri untuk terus mengembangkan industri baru ini dengan pendekatan efektif dan berimbang. Di satu sisi mendorong inovasi, tapi di sisi lain tetap mengedepankan pelindungan konsumen dan menjaga agar inovasi tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional,” jelasnya.

Baca Juga

Kasus “Scam” Keuangan Indonesia Tertinggi di Dunia, OJK: Sudah Sangat Darurat!

Lebih lanjut, Hasan menyampaikan bahwa masa depan aset kripto di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan regulasi yang seimbang serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Masa depan aset kripto di Indonesia akan sangat tergantung pada kemampuan kita dalam menghadirkan regulasi yang seimbang, mendorong ekosistem yang inklusif, dan membangun sinergi yang kuat di antara para pemangku kepentingan,” tutur Hasan.

Hingga September 2025, OJK mencatat jumlah pengguna aset kripto di Indonesia mencapai 18,61 juta konsumen dengan nilai transaksi sekitar Rp 360 triliun. Capaian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pasar utama aset keuangan digital di dunia.

OJK juga terus memperkuat kebijakan dan ekosistem aset keuangan digital melalui pendekatan inovasi yang bertanggung jawab, antara lain lewat Sandbox OJK, penyempurnaan regulasi perdagangan aset kripto, serta Pedoman Keamanan Siber bagi penyelenggara perdagangan aset digital.

Pedoman tersebut, yang diluncurkan pada Agustus 2025, dirancang untuk memperkuat ketahanan industri terhadap ancaman siber, melindungi data dan aset konsumen, serta memastikan keamanan dan integritas sistem keuangan digital nasional.