OJK Sebut Penguatan 'Governance, Risk, and Compliance' Bisa Antisipasi Berbagai Risiko
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan atau governance, risk, and compliance (GRC) dalam menghadapi kompleksitas tantangan global maupun domestik.
Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Issabella Watimena mengungkapkan, langkah ini sejalan dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menekankan transformasi tata kelola sebagai salah satu misi pembangunan.
“Transformasi Tata Kelola ini sangat penting sebagai pendorong arah kebijakan sektor jasa keuangan ke depan yang menekankan pada tiga hal yaitu penguatan peran perbankan, penguatan peran sektor tiasa keuangan nonbank serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan,” ujarnya, Risk & Governance Summit (RGS) 2025, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Menurut Sophia, saat ini dunia dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks, hal tersebut tercermin dari data Global Risk Report 2025 yang diterbitkan World Economic Forum (WEF).
Baca Juga
OJK Sebut Lebih dari Rp 120 Triliun Dana Masyarakat Hilang Akibat Kejahatan Keuangan
Tantangan tersebut juga dihadapi Indonesia, setidaknya ada lima risiko utama yang dihadapi antara lain, dampak negatif kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), perlambatan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan, cuaca ekstrem, serta krisis pangan.
“Menghadapi kompleksitas ini penguatan ekosistem GRC bukanlah sekedar kewajiban administratif namun sesuatu yang memang dibutuhkan,” kata Sophia.
Baca Juga
OJK Rilis Pedoman Keamanan Siber Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital di Tanah Air
Di sisi bersamaan, ia menyoroti bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal governance. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 tercatat di angka 37, menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara. Selain itu, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) masih berada di level 6,3 yang menunjukkan efisiensi investasi yang belum optimal.
“Skor keseluruhan Indonesia Be Ready Index 2024 masih berada di bawah rata-rata global, menunjukkan bahwa iklim usaha di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural,” ucap Sophia.
“Indonesia masih menghadapi kesenjangan dalam efisiensi layanan publik akses ke layanan keuangan dan regulasi bisnis yang menjadi fokus perbaikan RPJMN,” sambungnya.